DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK, meliputi Ruang Lingkup; Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Anak; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Kelembagaan Perlindungan Anak; Evaluasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
c.bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak khususnya di Kota Sungai Penuh, penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubathan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention on The Rights Of Child On The Sale Of Children, Child prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan Fungsi di bidang perlindungan anak.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh danberkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
7.Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak darikelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
8.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 11.Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 12.Organisasi Sosial adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). 13.Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 14.Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 15.Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atauposisi rentar, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 16.Eksploitasi Anak adalah tindakan pemanfaatan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hokum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. 17.Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 18.Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. 19.Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak sebagai korban, pelaku dan saksi. 20.Rumah Sosial Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RSPA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi,dan rujukan. 21.Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 22.Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar. 23.Akta Kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.azas dan tujuan;
b.hak dan kewajiban anak;
c.kewajiban dan tanggungjawab;
d.penyelenggaraan perlindungan anak;
e.kelembagaan perlindungan anak;
f.evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
g.pendanaan
h.ketentuan penyidikan;
i.ketentuan pidana;dan
j.ketentuan penutup.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip- prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. d.penghargaan terhadap pendapat anak.
(2)Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

(1)Setiap anak berhak:
1. a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
2. b.mendapatkan hak sipil dan kebebasan;
3. c.mendapat pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif;
4. d.mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. e.memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
6. f.mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan anak; dan
7. g.mendapatkan perlindungan khusus dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman.
(2)Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 7

(1)Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.menyediakan data dan informasi anak;
2. b.mencegah dan mengurangi resiko kerentanan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
3. c.menangani anak yang menjadi korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
4. d.mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan pelayanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi di dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban;
5. e.melakukan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
6. f.memfasilitasi bantuan hukum untuk korban dan pelaku tindak pidana.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
2. b.mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
3. c.memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
4. d.membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
5. e.mendirikan dan mengelola lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
6. f.memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 8

(1)Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
(2)Peran sarta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.

Pasal 9

(1)Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. a.merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak;
2. b.menjamin kelangsungan pendidikan sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
4. d.mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
(2)Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
1. a.perlindungan anak di bidang agama;
2. b.perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan;
3. c.perlindungan anak di bidang kesehatan;
4. d.perlindungan anak di bidang pendidikan;
5. e.perlindungan anak di bidang sosial; dan
6. f.perlindungan anak dibidang perlindungan khusus.
(2)Dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD, dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. ]

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…