DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana pembangunan Industri Kota Sungai Penuh TA. 2022-2042. Diatur tentang industri unggulan, sistematik rencana pembangunan industri, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2042; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Insdustri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9);
17.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH DAN WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Rencana Pembangunan Industri Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK 2022-2042 adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri Kota Sungai Penuh yang ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun.
9.Industri hijau adalah industri ramah lingkungan yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas pengguanaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Pasal 2

(1)RPIK 2022-2042 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Daerah Tahun 2022-2042.
(2)RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3)RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tujuan dari RPIK 2022-2042, sebagai berikut:

a.memberikan pedoman bagi pembangunan industri Daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah;
b.mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta memiliki paradigma sebagai industri hijau dengan berbasis pada inovasi dan teknologi;
c.mewujudkan kepastian berusaha dan menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan industri di Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
d.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 4

(1)Industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan menjadi prioritas untuk dikembangkan, sebagai berikut:
1. a.industri pangan;
2. b.industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. c.industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; dan
4. d.Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
(2)Industri Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.olahan buah-buahan dan sayuran (makanan berbahan dasar kentang dan ubi);
2. b.olahan makanan dan minuman (cake and bakery, air mineral dalam kemasan);
3. c.bahan penyegar (kopi); dan
4. d.olahan ikan (ikan salai).
(3)Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
1. a.produk herbal berbahan dasar kulit manis (cassiavera); dan
2. b.sabun dan parfum berbahan dasar kopi.
(4)Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.batik dan konveksi;
2. b.kerajinan berbahan baku pandan dan bambu; dan
3. c.kerajinan furnitur dan bahan lainnya dari kayu.
(5)Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kerajinan berbahan baku besi.
(6)Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial mendukung pembangunan industri di Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 5

Sistematika RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:

a.BAB I : Pendahuluan.
b.BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri.
c.BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah.
d.BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota Sungai Penuh
e.BAB V : Penutup.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

RPIK 2022-2042 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri yang pelaksanaannya harus sejalan dengan:

a.Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
b.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
d.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 7

RPIK 2022-2042 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.

Pasal 8

RPIK 2022-2042 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK 2022-2042.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan Walikota kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2022-2042 kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertumbuhan industri;
2. b.kontribusi sektor industri terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor industri;
4. d.realisasi investasi sektor industri; dan
5. e.ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1)Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2022-2042 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan pelaksanaan RPIK 2022-2042 dapat berasal dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. b.hibah atau sumbangan; dan/atau
3. c.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…