DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pelaksanaan ekonomi kreatif, Perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif, Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; Pengembangan ekosisten ekonomi kreatif, Pengembangan ekonomi kreatif, Pemantauan dan evaluasi, Kelembagaan, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Sungai Penuh memiliki potensi pada sektor ekonomi kreatif yang dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh membutuhkan pelindungan dan Pemerintah Kota Sungai Penuh berperan memberikan pelindungan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh;
d.bahwa kebijakan pelindungan hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
9.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7.Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
8.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9.Ekosistem ekonomi kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10.Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah, dilaksanakan dengan berasaskan:

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.berkeadilan;
c.gotong royong;
d.manfaat;
e.efisiensi;
f.kemitraan;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan;
i.keberlanjutan;
j.identitas bangsa;
k.persaingan sehat;
l.kepastian hukum;
m.kearifan lokal;
n.keberpihakan UMKM; dan
o.kreativitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif di Daerah harus berdasarkan pada:

a.Pancasila;
b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c.Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yakni untuk:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
b.menyejahterakan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
c.menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah yang berdaya saing global;
d.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi Daerah;
e.mengoptimalkan potensi pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
f.memberikan pedoman dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
g.memberikan perlindungan atas kearifan lokal di Daerah; dan
h.mewujudkan kota Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yakni:

a.pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
b.perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
c.pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
d.pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
e.pengembangan Ekonomi Kreatif;
f.pemantauan dan evaluasi; dan
g.kelembagaan.

BAB II

PELAKSANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 6

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

a.pelaku kreasi; dan
b.pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 8

(1)Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yakni orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif, dan/atau menghasilkan suatu karya meliputi 15 (lima belas) subsektor Ekonomi Kreatif yaitu:
1. a.kriya;
2. b.arsitektur;
3. c.desain;
4. d.fasion;
5. e.film, animasi video, dan fotografi;
6. f.permainan;
7. g.musik;
8. h.seni pertunjukan;
9. i.kerajian rakyat;
10. j.pariwisata;
11. k.karya sastra;
12. l.layanan Komputer dan piranti lunak;
13. m.televisi dan radio;
14. n.media cetak; dan
15. o.pola pikir dan gaya hidup.
(2)Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pengelola kekayaan intelektual merupakan pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
(2)Pengelola kekayaan intelektual yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pada 15 (lima belas) subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(3)Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Penyusunan basis data Ekonomi Kreatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
2. b.menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data daninformasi.
(3)Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas usaha kreatif dan identitas pelaku usaha kreatif.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…