DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda tersebut mengatur mengenai perubahan APBD Kota SUngai Penuh TA 2020 meliputi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor 130/09/Mou.KSD.SPN/VIII/2020.172/Kep.03/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun Anggaran 2020 Nomor 130/08/Mou.KSD.SPN/VIII/2020.172/Kep.02/2020 Tanggal 19 Agustus 2020, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan DPRD Kota Sungai Penuh pada tanggal 19 Agustus 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.814.007.837.156,80,-bertambah sejumlah Rp.80.714.115.850,44,- sehingga menjadi Rp.733.293.721.306,36,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan

a.Semula Rp.814.007.837.156,80
b.Bertambah/(berkurang) Rp. (80.714.115.850,44) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.733.293.721.306,36
1. 2.Belanja daerah
a.Semula Rp.847.033.448.696,94
b.Bertambah/(berkurang) Rp. (62.309.445.060,16) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.784.724.003.636,78 Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (51.430.282.330,42)
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 33.025.611.540,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.404.670.790,28 Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 51.430.282.330,42
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 000,00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 51.430.282.330,42 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Rp. 000,00 Perubahan
1. 4.Pembiayaan Netto : 1) Semula Rp. 33.025.611.540,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.404.670.790,28 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 51.430.282.330,42

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 48.174.184.048,73 2) Bertambah/(berkurang) Rp.(20.318.812.552,37) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 27.855.371.496,36 Setelah Perubahan
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp.642.019.355.542,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (67.370.836.298,00) Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.574.648.519.244,00
3. c.Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp.123.814.297.566,07 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.975.532.999,93) Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Rp.130.789.830.566,00 Sah Setelah Perubahan
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 12.233.873.621,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.975.011.256,11) Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 5.258.862.364,89
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 7.753.753.070,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.447.525.320,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.306.227.750,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 12.214.979.638,73 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.412.428.832,32) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 10.802.550.806,41 Yang Dipisahkan Setelah Perubahan
4. d.Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 15.971.577.719,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.483.847.143,94) Jumlah Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.487.730.575,06 Yang Sah Setelah Perubahan
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil/ Bukan Pajak 1) Semula Rp. 45.493.609.542,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (15.792.467.702,00) Jumlah Dana Bagi Hasil/ Bukan Pajak Setelah Rp. 61.286.077.244,00 Perubahan
2. b.Dana Alokasi Umum 1)Semula Rp. 459.655.505.000,00 2)Bertambah/(berkurang) Rp. (45.328.520.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum Rp.414.326.985.000,00 Setelah Perubahan
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 136.870.241.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (37.834.784.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 99.035.457.000,00 Setelah Perubahan
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.833.400.000,00 Jumlah Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Rp. 11.833.400.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan
2. b.Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 40.814.990.566,07 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.746.971.000,07) Jumlah Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Rp. 34.068.019.566,00 Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 67.025.907.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.722.504.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 80.748.411.000,00 KhususSetelah Perubahan
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 4.140.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.140.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Rp. 000,00 Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan
5. e.Pendapatan Lainnya 1) Semula Rp. 11.833.400.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (11.833.400.000,00) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Rp. 000,00 Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 464.396.654.529,24 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (371.300.230,38) Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 464.025.354.298,86 Setelah Perubahan
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 382.636.794.167,70 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (61.938.144.829,78) Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 320.698.649.337,92
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 326.892.777.540,24 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.697.448.005,78) Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 306.195.298.534,46
2. b.Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 000,00
3. c.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 22.930.107.540,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.837.750.000,00) Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 21.092.357.540,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 1.652.300.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.652.300.000,00 Setelah Perubahan
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp.110.921.469.449,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.536.062.224,60) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp.107.385.407.224,40 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesaSetelah Perubahan
6. f.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.700.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 27.700.000.000,00 Setelah Perubahan
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 49.703.539.163,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.325.329.758,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 38.378.209.405,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp.168.473.297.275,77 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.893.314.635,90 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp.140.579.982.639,87 Setelah Perubahan
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp.164.459.957.728,93 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.719.500.435,88 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.141.740.457.293,05

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 33.025.611.540,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.404.670.790,28 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 51.430.282.330,42 Setelah Perubahan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 000,00 Setelah Perubahan
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 1) Semula Rp. 33.025.611.540,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.404.670.790,28 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 51.430.282.330,42 Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp. 000,00 Setelah Perubahan
3. b.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 000,00 Setelah Perubahan
4. c.Penerimaan KembaliPemberian Pinjaman 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Penerimaan KembaliPemberian Rp. 000,00 Pinjaman Setelah Perubahan
5. d.Penerimaan Piutang 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Penerimaan Piutang Setelah Rp. 000,00 Perubahan
(3)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. 000,00 Setelah Perubahan
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Rp. 000,00 Pemerintah Daerah Setelah Perubahan
3. c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. 000,00 Setelah Perubahan
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 000,00 Setelah Perubahan

Pasal 5

Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

a.Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
b.menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
c.ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

a.timbul seketika akibat perbuatan seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan/atau harta benda;
b.terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
c.berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
d.tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya; 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun anggaran ini; 12.Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 21 Oktober 2020 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ASAFRI JAYA BAKRI Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 21 Oktober 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ttd LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 4; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 4, 58/2020. ALPIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh, ZAHIRMAN, SH, MH NIP. 19730115 200604 1 006

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…