DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pendataan dan penetapan, Perlindungan produk lokal daerah, Pengembangan produk lokal daerah, Penggunaan produk lokal daerah, Perlindungan karya budaya daerah, Koordinasi, Peran serta masyarakat, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beragam produk lokal sebagai produk unggulan daerah Kota Sungai Penuh membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan yang memberikan perlindungan agar mempunyai daya kreatif dan daya saing di pangsa pasar lokal, nasional dan/atau internasional;
c.bahwa untuk menjamin tercapainya pengembangan dan perlindungan terhadap produk lokal di daerah Kota Sungai Penuh, perlu ditetapkan regulasi daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan perlindungan produk lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Sungai Penuh.

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemberdayaan dan pengembangan Produk Lokal.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Perlindungan Produk Lokal Daerah adalah segala upaya dalam melindungi produk lokal daerah agar tetap dapat eksis dan mampu berkembang menjadi produk yang berkualitas dan terstandarisasi.
8.Produk Lokal Daerah adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.
9.Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan produk lokal.
10.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
11.Daya saing adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.
12.Pemberian insentif dan kemudahan adalah dukungan dan penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha produk lokal daerah dalam rangka mendorong peningkatan pengembangan usaha produk lokal daerah.
13.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.

Pasal 2

Perlindungan Produk Lokal diselenggarakan dengan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.manfaat;
d.keterpaduan;
e.kebersamaan;
f.keberlanjutan;
g.kearifan lokal;
h.keterbukaan;
i.efisiensi berkeadilan; dan
j.daya saing.

Pasal 3

Perlindungan Produk Lokal Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh beserta perangkatnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap produk lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga;
b.terwujudnya kebijakan perlindungan produk lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar;
c.mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi sumber daya lokal;
d.mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
e.memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dan pemasaran produk lokal; dan
f.meningkatkan kecintaan masyarakat untuk menggunakan produk lokal.

BAB II

PENDATAAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait melakukan pendataan terhadap produk lokal daerah dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
1. a.berbahan baku lokal;
2. b.menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
3. c.merupakan usaha lokal.
(2)Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan program dan kegiatan perlindungan terhadap usaha produk lokal.
(3)Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha produk lokal Daerah.
(2)Perlindungan kepada usaha produk lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dan program:
1. a.pemberian insentif dan kemudahan;
2. b.pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
3. c.fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
4. d.fasilitasi ketenagakerjaan;
5. e.fasilitasi kepemilikan atas hak kekayaan intelektual dan sertifikasi; dan
6. f.fasilitasi pemasaran dan distribusi produk lokal daerah.

Pasal 6

Bentuk dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi kegiatan usaha produk lokal daerah.
(2)Bentuk insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. b.pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja;
3. c.bantuan fasilitas pelatihan vokasi; dan/atau
4. d.bunga pinjaman rendah.
(3)Bentuk kemudahan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
(4)Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan Daerah.

Pasal 8

Selain insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah juga memberikan penghargaan kepada kegiatan usaha produk lokal yang berhasil memperluas dan mengembangkan usahanya.

Pasal 9

(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas daya tarik dan daya saing produk lokal, Dinas melakukan pembinaan kepada pelaku usaha produk lokal daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.pemberian bimbingan teknis tentang produksi dan manajemen usaha;
2. b.pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan; dan
3. c.pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Pasal 10

(1)Dalam rangka peningkatan pertumbuhan usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin iklim investasi yang kondusif bagi usaha produk lokal daerah.
(2)Pemerintah Daerah melindungi usaha produk lokal daerah dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
(3)Pengendalian terhadap persaingan usaha dapat dilakukan pemerintah daerah dengan:
1. a.mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat;
2. b.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha produk lokal daerah; dan
3. c.memperhatikan yang layak dan patut dari segi persaingan usaha yang sehat.
(4)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…