DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, meliputi: Kedudukan, Tugas dan Wewenang; Sekretariat PPNS; Hak dan Kewajiban; Syarat dan Pengangkatan; Pelantikan dan Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji; Mutasi dan Pemberhentian; Pengangkatan Kembali; Kartu Tanda Pengenal; Pelaksanaan Operasional Pejabat PPNS Daerah; Kode Etik Pejabat PPNS Daerah; Tata Kerja; Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah; Pengaduan; Pembinaan; Pakaian dan Atribut; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terwujudnya penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak tumpang tindih, perlu meningkatkan sinergitas antar Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
c.bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan perundang-undangan di Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun l983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran Warna, Format Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
7.Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11.Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya disebut dengan Satpol- PP adalah Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
12.Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyelidikan, penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
13.Formulir adalah lembar pengisian data secara elektronik.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala SKPD masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
(2)Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD selaku atasan Pejabat PPNS Daerah.
(3)Dalam hal Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Pejabat PPNS Daerah Surat Perintah Tugas dikeluarkan oleh Kepala Sat Pol PP Daerah selaku Ketua Pelaksana harian Sekretariat PPNS.
(4)Dalam melaksanakan tugas Pejabat PPNS Daerah berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS Daerah mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
(2)Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 6

(1)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara ex-officio berkedudukan di Satpol-PP.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat PPNS di Daerah.
(3)Susunan, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh hak-hak sebagai PNS dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pejabat PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama; dan
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala SKPD masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB V

SYARAT DAN PENGANGKATAN

Pasal 9

(1)Pejabat PPNS Daerah diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 10

(1)Permohonan pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diajukan dengan mengisi Formulir.
(2)Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS Daerah yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh Walikota melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
(3)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
1. a.petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
2. b.keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
3. c.ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
5. e.sasaran kinerja pegawai; dan
6. f.daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…