DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan KepalaDesa;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 14), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
(4)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Walikota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
3. c.Sekretaris, dijabat oleh Kepala SKPDyang membidangi pemerintahan desa;
4. d.Anggota, terdiri atas Camat, Akademisi, serta unsur SKPD sesuai dengan kebutuhan; dan
5. e.Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kota pada unit kerja yang membidangi Pemerintahan Desa.
(3)Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota Sungai Penuh;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  1. 4.Ketentuan huruf j ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, sekretaris atau perangkat desa;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
8. h.tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD atau pegawai pemerintahan dengan Perjanjian kerja (PPPK);
9. i.mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepagawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. j.diberhentikan sebagai anggota BPD bagi calon kepala desa yang berasal dari BPD;
11. k.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
12. l.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan pengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; m.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. n.tidak berstatus sebagai pengurus partai politik;
14. o.sehat jasmani dan rohani;
15. p.bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
16. q.tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
17. r.tidak pernah dikenai sanksi/dan atau dijatuhi hukuman adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Desa asal calon berbentuk tertulis.
(2)Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai, serta melampirkan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

6.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kepala Desa wajib:

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Walikota;
c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
1. 7.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Kepala Desa berhenti, karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri;dan
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
4. d.melanggar larangan sebagai kepala desa;
5. e.adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
(4)Laporan Pimpinan BPD kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
(5)Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

8.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Walikota mengangkat PNS dari pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

9.Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 56A, 56B, 56C dan 56D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 56B

(1)Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(2)Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dari Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…