DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sungai Penuh

regulasi_utama

Ringkasan

Merubahan beberapa pasal yaitu Pasal 18, Pasal 49, dan Pasal 52 Perda No. 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan penerapan sanksi dalam tindak pidana ringan dan tidak ada kewenaangan penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan, menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban umum, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 dihapus dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)dihapus.
(2)dihapus.
(3)Setiap orang dan/atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum lainnya tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan tempat berdagang pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan.
(5)Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan dijalan, jalur hijau, taman, dan tempat- tempat umum yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, ketentraman, kebersihan dan kenyamanan.
(6)Setiap orang dilarang menjual atau memberikan, mengkonsumsi makanan, minuman beralkohol, minuman oplosan, minuman tradisional beralkohol atau minuman tuak dan sejenisnya dan/atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan/atau yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran dan/atau akal sehat di jalan, jalur hijau, tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(7)Setiap orang atau badan dilarang menyediakan atau memberikan fasilitas permainan, jasa pelayanan telekomunikasi dan/atau hiburan lainnya kepada siswa/pelajar pada saat jam belajar, kecuali mendapat izin dari sekolah.
(8)Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Pejabat Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
(5)Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)sebagai berikut:
1. a.menerima, mencari, menggumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas;
2. b.meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketertiban umum;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum;
4. d.memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meniggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketertiban umum;
9. i.memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan.
(6)Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, huruf n, huruf r, dan huruf u, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 18 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
(2)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 huruf e, huruf f dan huruf g, Pasal 24 ayat (2) huruf d, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 29 Juli 2024 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd AHMADI ZUBIR Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 29 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ttd ALPIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh, HASNAN, S.H, M.H. Pembina Tk I NIP. 19730115 200604 1 006 LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 5,25/2024

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…