DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa, meliputi: Maksud dan Tujuan; Keanggotaan BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Hubungan BPD dan Lembaga Lainnya di Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
13.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 4

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Dusun dalam Desa.
(5)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.jumlah penduduk antara 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 5

(1)Berdasarkan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) setelah dikurangi keterwakilan perempuan, Kepala Desa menetapkan jumlah bilangan penduduk pembagi untuk menetapkan keterwakilan masing-masing wilayah dusun dengan perhitungan sebagai berikut: JUMLAH PENDUDUK DESA ------------------------------------ = JUMLAH BILANGAN PENDUDUK PEMBAGI JUMLAH ANGGOTA BPD -1
(2)Berdasarkan perhitungan jumlah bilangan penduduk pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang wilayah pemilihan anggota BPD dan keterwakilan anggota BPD setiap wilayah pemilihan.

Pasal 6

Pengisian kanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkandengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah dusun.

Pasal 8

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkansebagai calon anggota BPDoleh panitia pemilihan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi.
(4)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah Dusun dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah Dusun dalam Desa.
(3)Wilayah Dusun dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah Dusun dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Calon anggota BPD dari masing-masing Dusun ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Dusun.
(5)Berdasarkan hasil musyawarah Dusun, Kepala Dusun menyampaikan calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah Dusun kepada panitia pemilihan BPD.
(6)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(7)Dalam hal jumlah Dusun sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat di tetapkan 1 (satu) Dusun diwakili oleh satu orang anggota BPD.
(8)Dalam hal jumlah Dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa Dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
(9)Dalam hal jumlah Dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1(satu) Dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1(satu) anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 10

(1)Berdasarkan penetapan perhitungan jumlah bilangan penduduk pembagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan musyawarah diwilayah dusun untuk menetapkan anggota BPD unsur keterwakilan wilayah dusun.
(2)Panitia mengundang unsur masyarakat pada wilayah pemilihan dusun untuk melakukan musyawarah keterwakilan.
(3)Musyawarah keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diwakili oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih pada wilayah pemilihan dusun yang terdiri dari:
1. a.Kepala dusun;
2. b.Ketua RT;
3. c.Unsur adat paling banyak 3 (tiga) orang;
4. d.Unsur tokoh ulama/agama paling banyak 3 (tiga) orang;
5. e.Unsur cendikiawan paling banyak 3 (tiga) orang;
6. f.Unsur pemuda paling banyak 3 (tiga) orang;
7. g.Unsur wanita paling banyak 3 (tiga) orang; dan
8. h.Unsur kelompok tani/pedagang/pengrajin paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Berdasarkan musyawarah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), panitia pemilihan membuat berita acara hasil musyawarah.

Pasal 11

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
(4)Panitia mengundang unsur wakil perempuan di desa untuk melakukan musyawarah keterwakilan perempuan.
(5)Keterwakilan Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
1. a.PKK Desa, paling banyak 3 (tiga) orang;
2. b.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),masing-masing 1 (satu) orang;
3. c.Karang Taruna Desa,paling banyak 3 (tiga) orang;
4. d.Dasa Wisma Desa, masing-masing 1 (satu) orang; dan
5. e.Persatuan Majelis Taklim Desa,paling banyak 3 (tiga) orang.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…