Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2024
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh TA 2023
Pertanggungjawaban APBD Kota Sungai Penuh TA 2023
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH DAN WALIKOTA SUNGAI PENUH Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2023. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2023. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023.
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
: : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Membuka PDF…