DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT, Staf Ahli, Pengisi Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas kinerja dan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah dengan menggabungkan beberapa perangkat daerah, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sungai Penuh.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sungai Penuh.
11.Inspektur adalah Inspektur Kota Sungai Penuh.
12.Dinas adalah Dinas Daerah Kota Sungai Penuh.
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Sungai Penuh.
14.Badan adalah Badan Daerah Kota Sungai Penuh.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Sungai Penuh.
16.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
17.Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
18.Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
19.Lurah adalah Kepala kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
20.Unit Pelaksana Teknis adalah selanjutnya disingkat dengan UPT, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan Tipe B mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Pemadam Kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. 7.Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Pangan, dan sub urusan pemerintahan bidang Perikanan;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menegah dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan perizinan dan non perizinan;
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
16. 16.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
17. 17.Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
e.Badan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 2 (dua) Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Klasifikasi B melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanganan bencana.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Sungai Penuh dengan Tipe B;
2. 2.Kecamatan Hamparan Rawang dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kumun Debai dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Tanah Kampung dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pesisir Bukit dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Pondok Tinggi dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Koto Baru dengan Tipe B;
8. 8.Kecamatan Sungai Bungkal dengan Tipe A;

Pasal 3

Untuk melaksanakan sebagian tugas Camat dibantu oleh Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Staf ahli Walikota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(4)Staf ahli Walikota bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannnya.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Walikota, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…