DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sungai Penuh

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
27.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 6);
28.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);
29.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sungai Penuh 2020-2034 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 2);
30.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai penuh Tahun 2022- 2052 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 4);
31.Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALI KOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK BAB VI : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Sungai Penuh.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sungai Penuh untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

BAB II

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 6 Desember 2024 WALI KOTA SUNGAI PENUH, ttd AHMADI ZUBIR Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 6 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ttd ALPIAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 8, 75/2024 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh, HASNAN, S.H, M.H. Pembina Tk I NIP. 19730115 200604 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah untuk menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam upaya mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh menyusun RPJPD tahun 2025-2045, yang selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 adalah:

1.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Visi RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 yaitu: “Kota Sungai Penuh Bertakwa, Maju dan Berkelanjutan”, dengan penjelasan sebagai berikut:
1.Bertakwa; Bagian integral identitas dan kehidupan masyarakat Kerinci Kota Sungai Penuh yang plural, terciptanya keharmonisan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama, memahami perintah dan larangan serta taat menjalankan ajaran agama. Bertakwa sebagai landasan memajukan pembangunan yang berkelanjutan:

a.Kemajemukan kearifan lokal Kota Sungai Penuh diselaraskan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan bertakwa sebagai satu kesatuan identitas dan kebanggaan bersama.
b.Kebudayaan dalam pembangunan yang berlandaskan bertakwa sebagai penggerak transformasi masyarakat.
c.Bertakwa sebagai landasan dalam melaksanakan 8 (delapan) Misi (agenda) pembangunan jangka panjang daerah. Mengintegrasikan nilai-nilai ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan, untuk menciptakan karakter yang kuat dan berintegritas tinggi, masyarakat yang maju dengan nilai-nilai ketakwaan dan meraih berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
1. 2.Maju; Mengandung makna terwujudnya kemajuan Kota Sungai Penuh dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, infrastruktur, sosial maupun budaya:
a.Kota Sungai Penuh yang unggul, berinovasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
b.Kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK dengan tetap menjaga tradisi dan warisan leluhur, namun tetap terbuka terhadap inovasi dan perubahan zaman.
c.Perekonomian yang maju dan berkelanjutan.
d.Infrastruktur yang modern dan efisien,
e.Penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan yang berkualitas dan akuntabel.
f.Kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan.
1. 3.Berkelanjutan; Pembangunan Kota Sungai Penuh yang ramah lingkungan dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang:
a.Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
b.Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk keberlanjutan ekologi.
c.Pembangunan infrastruktur dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
d.Pengendalian dan pengurangan limbah dan emisi melalui pembangunan yang ramah lingkungan.
e.Pemberdayaan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal.
f.Ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana dan krisis iklim, ketangguhan ekonomi. keadilan dan kesetaraan,
g.Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025-2045 terdiri dari 8 (delapan) Misi (agenda) pembangunan daerah, yaitu:
1. 1.Mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang SDM yang unggul, bertakwa, dan berkelanjutan.
2. 2.Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
3. 3.Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan sebagai penunjang pembangunan daerah.
4. 4.Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro.daerah.
5. 5.Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, ekologi dan konservasi alam.
6. 6.Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas.
7. 7.Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. 8.Mewujudkan kesinambungan pembangunan. Pelaksanaan RPJPD Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2025–2029, RPJMD II Tahun 2030–2034, RPJMD III Tahun 2035–2039, dan RPJMD IV Tahun 2040–2045. Dengan demikian, diharapkan terciptanya kesinambungan pembangunan antar periodisasi RPJMD. Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Sungai Penuh perlu didukung oleh: (1) komitmen dari pemimpin daerah yang kuat, bersih, dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kota; (3) peran aktif partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Sungai Penuh; dan

(4)penerapan manajemen risiko pembangunan secara konsisten. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…