DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 200

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH, meliputi Maksud dan Tujuan; Perubahan Nama Bentuk Hukum; Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha; Modal; Organ Perumda Tita Khayangan; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Tirta Khayangan; Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum Perumda Tirta Khayangan; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran Perumda Tirta Khayangan; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan Perumda Tirta Khayangan; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Sungai Penuh yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh yang untuk selanjutnya disebut Perumda Tirta Khayangan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Sungai Penuh yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan tidak terbagi atas saham.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada perusahaan umum Daerah.
10.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah.
11.Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
15.Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pasal 3

Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh memiliki tujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat;
b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
c.sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PERUBAHAN NAMA BENTUK HUKUM

Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 26) diubah nama bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh berkedudukan di Kota Sungai Penuh.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Perusahaan Umum Daerah Tirta Khayangan menyelenggarakan usaha di bidang:

a.pengelolaan air minum;
b.pengolahan air limbah; dan
c.pengelolaan air minum dalam kemasan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan Umum Daerah Tirta Khayangan terdiri dari:
1. a.modal dasar; dan
2. b.penambahan modal.
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor serta perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Modal dasar yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Khayangan adalah keseluruhan modal dasar dan aset yang dimiliki oleh PDAM Tirta Khayangan.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Tirta Khayangan terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya;dan/atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya;dan/atau
4. d.sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Tirta Khayangan dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Tirta Khayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tirta Khayangan.

BAB VI

ORGAN PERUMDA TIRTA KHAYANGAN

Pasal 10

(1)Pengurusan Perumda Tirta Khayangan dilakukan oleh Organ Perumda Tirta Khayangan.
(2)Organ Perumda Tirta Khayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Isi peraturan

Teks200PDFHirarki

Memuat teks peraturan…