DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, objek dan subjek izin, kriteria gangguan, persyaratan izin, ketentuan pemberian izin, kewenangan pemberian izin, penyelenggaraan izin, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

c.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka penyelenggaraan izin gangguan di Kota Surakarta saat ini yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b.bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjarrunan kepastian hukum dalam berusaha; Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara fungsi lingkungan hidup; WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA IZIN GANGGUAN NOMOR 1 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA WALIKOTA SURAKARTA TENTANG
1. 5.Gangguan ...
2. 4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta.
3. 3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. 1.Daerah adalah Kota Surakarta. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTASURAKARTA

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 2

b.pembinaan ...

(2)Tujuan pemberian Izin adalah:
1. a.untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas Gangguan yang dapat ditimbulkan;
(1)Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk melakukan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian atas usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilakukan untuk menciptakan iklim yang kondusif.

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG !ZIN GANGGUAN

Pasal 2

12.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
10.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
7.Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha dan/atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk ternpat usaha dan/ a tau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5.Gangguan adalah segala perbuatan dan/ atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus. 3

(2)Pemohon ...
(1)Untuk memperoleh Izin Setiap Orang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 5

BABV PERSYARATAN IZIN

(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/ atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/ a tau ketertiban um um.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/ a tau kebisingan.
(1)Kriteria Gangguan dalam penetapan Izin terdiri dari:
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.

Pasal 4

BABIV KRITERIA GANGGUAN

(2)Subyek Izin adalah Setiap Orang yang mendirikan, mengubah menambah dan/ a tau memperluas ternpat kegiatan dan/ atau usaha yang penyelenggaraannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan bagi masyarakat dan/ a tau lingkungan.
(1)Obyek Izin merupakan tempat kegiatan dan/atau usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.

Pasal 3

BABIII OBYEKDANSUBYEK IZIN

b.pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi tempat usaha; dan
c.memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha. 4

(3)Setiap ...
(2)Setiap Orang yang akan memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
(1)Setiap Orang yang mengadakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan Gangguan bagi masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup terlebih dahulu wajib mendapat Izin dari Walikota.

Pasal 6

(5)Formulir permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan;
2. b.nama perusahaan;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.bidang usaha dan/ a tau kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan;
6. f.nomor telepon perusahaan;
7. g.wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
8. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
  1. 1.pernyataan permohonan Izin tentang kesanggupan memenuhi keten tuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghalangi proses perizinan dan wajib ditindak lanjuti oleh Tim Teknis.
(3)Penolakan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atas kegiatan dan/ a tau usaha harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan teknis.
(2)Pemohon Izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi Daftar Isian (formulir) yang sudah disediakan Pemerintah Daerah melalui SKPD yang ditunjuk untuk melayani Izin serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.fotocopy/ salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. b.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. c.fotocopy bukti pelunasan pembayaran PBB tahun terakhir;
4. d.fotocopy akte pendirian badan usaha;
5. e.fotocopy / salinan denah bangunan;
6. f.surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga bersebelahan langsung diketahui oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat setempat;
7. g.fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. h.fotocopy status kepemilikan tanah; dan
9. i.pernyataan jaminan atas keabsahan dokumen yang diajukan. 5 BAB VIII ...
(4)Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Walikota dapat memberikan Izin atau menolak setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis.
(2)Walikota dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Izin kepada SKPD yang membidangi perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Pemberian Izin merupakan kewenangan Walikota.

BAB VI

KETENTUANPEMBERIANIZIN

Pasal 9

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda bukti pelunasan Retribusi lzin Gangguan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pemberlakuan izin.
(1)Izin diberikan atas nama pemilik usaha dan/atau kegiatan atau pihak lain yang mendapatkan haknya karena hukum.

BAB VII

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

(3)Apabila sampai batas waktu 6 hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Izin belum diterbitkan, maka permohonan Izin dianggap disetujui.
(2)Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
(1)SKPD yang berwenang memproses Izin wajib memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian Izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.

Pasal 7

(4)Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha.
(3)Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon Izin wajib disertai bukti pembayaran. 6
1. b.mendapatkan ... ( 1) Pemohon Izin mem punyai hak:
2. a.mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas- asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah diten tukan;

Pasal 13

Pemohon Izin wajib:

a.melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Izin;
b.memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
c.menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
d.membantu kelancaran proses pengurusan Izin; dan
e.melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…