DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup; Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah; Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah; Transportasi Jemaah Haji di Daerah; Istithaah Kesehatan Jemaah Haji; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Kota Surakarta agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan sehat, perlu pengaturan tentang pelayanan Jemaah Haji di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji tingkat kota dikoordinasi oleh Walikota, dan pelayanan transportasi Jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Surakarta.
6.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7.Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kota Surakarta.
8.Pelayanan Jemaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji Daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
9.Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah ke embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah.
10.Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.
11.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
12.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari pesawat terbang.
13.Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat P3HD adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah terkait dan Kelompok Bimbingan Haji yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
14.Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di kloter, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
15.Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Walikota menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan Haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam Pelayanan Jemaah Haji.
(2)Tujuan pengaturan pelayanan Jemaah Haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, lancar dan selamat sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah;
c.Transportasi Jemaah Haji di Daerah;
d.Istithaah Kesehatan Haji; dan
e.Pembiayaan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam pelayanan Jemaah Haji, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
1. a.membentuk P3HD;
2. b.melaksanakan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait;
3. c.menyediakan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah; dan
4. d.melaksanakan pemeriksaan kesehatan.
(2)Pemerintah Daerah berwenang memberikan pembiayaan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI DAERAH

Pasal 5

(1)Untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Walikota membentuk P3HD yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah terkait, Kelompok Bimbingan Haji dan Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah; dan
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jemaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Walikota mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memperoleh kuota keberangkatan.
(4)Jumlah Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan persyaratan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DI DAERAH

Pasal 7

(1)Transportasi Jemaah Haji meliputi pemberangkatan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
(3)Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan pariwisata yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jemaah Haji, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji.
(4)Penyediaan moda transportasi Jemaah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan moda transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pasal 8

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, Dinas Kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
(2)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
(3)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan istithaah kesehatan Jemaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan dan perlindungn Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun Provinsi Jawa Tengah.
(2)Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
1. a.Identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
2. b.peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
3. c.keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…