DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Temnpat Kedudukan, Jangka Waktu Berdiri, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, Anggaran Dasar, Organ dan Kepegawaian PT BPR Bank Solo (Perseroda), Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah SALINAN Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Solo (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya dalam bentuk saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Solo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Solo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Solo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Solo (Perseroda).
10.Direksi adalah organ PT BPR Bank Solo (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Solo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Solo (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Solo (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Solo (Perseroda).

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Kota Surakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Solo (Perseroda).

Pasal 3

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo beralih kepada PT BPR Bank Solo (Perseroda).

Pasal 4

(1)PT BPR Bank Solo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Bank Solo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

PT BPR Bank Solo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Maksud perubahan bentuk badan hukum dari Perumda BPR Bank Solo menjadi PT BPR Bank Solo (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Tujuan Perubahan bentuk badan hukum dari Perumda BPR Bank Solo menjadi PT BPR Bank Solo (Perseroda) untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. d.mengembangkan PT BPR Bank Solo (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha PT BPR Bank Solo (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit;
c.melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur gaji dan/atau tunjangan Aparatur Sipil Negara, tenaga kerja daerah dengan perjanjian kerja, tenaga kerja harian lepas/lainnya; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT BPR Bank Solo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal dasar PT BPR Bank Solo (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor PT BPR Bank Solo (Perseroda) sebesar Rp16.575.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(3)Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
(4)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya milik Pemerintah Daerah selaku pemegang saham.
(5)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

(1)Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Solo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017