DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada angka 11 dan angka 12 Pasal 1, penyisipan angka 11a, perubahan Pasal 2, Pasla 7.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan;

b.bahwa berdasarkan kondisi, situasi dan kebutuhan Pemerintah Kota Surakarta serta demi menjamin kepastian hukum lokasi pusat pergudangan Kota Surakarta, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan perlu diubah;
a.bahwa sebagian tanah Hak Pakai Nomor 18 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta telah dimanfaatkan sebagai Pusat Pergudangan Kota Surakarta; Menimbang WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYADAERAH TINGKATII SURAKARTANOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN TENTANG NOMOR 10 TAHUN ~014 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA WALIKOTA SURAKARTA PROVINS! JAWATENGAH Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN. MEMUTUSKAN : WALIKOTA SURAKARTA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5. 1.Daerah adalah Daerah Kata Surakarta.
6. 2.Walikota adalah Walikota Surakarta.
7. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Surakarta.
8. 4.Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta clan Perangkat Daerah Kata Surakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
9. 5.Pemerintahan Daerah adalah Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kata Surakarta.
10. 6.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup, dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang dagangan [komoditi), bahan baku baik barang setengah jadi atau suku cadang atau barang dalam proses, atau barang lainnya untuk proses produksi.
11. 7.Usaha Pergudangan adalah usaha di bidang jasa penyimpanan barang yang dilakukan terus menerus dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun.
12. 8.Barang Dagangan (komoditi) adalah semua barang yang diperdagangkan atau untuk diperdagangkan.
13. 9.Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau menyediakan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun.
14. 10.Pusat Pergudangan Kota adalah suatu lokasi tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai lokasi pergudangan barang dan bongkar muat barang dagangan.
15. 11.Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi adalah suatu lokasi yang dipergunakan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan teknologi yang bertujuan untuk dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil di bidang teknologi,

Pasal 1

1.Diantara angka 11 clan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 1 la sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kata di Kentingan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1984 Nornor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Surakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi clan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kata di Kentingan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 6) diubah sebagai berikut: Pasall

(2)Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan izin Tempat Daftar Gudang (TOG)dan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(2)Menetapkan sebagian tanah Hak Pakai Nomor 18 Kelurahan Jebres Kecamatan J ebres Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a untuk lokasi Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta seluas + 146.781 m? dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Tanah Hak Pakai Nomor 18 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta seluas .± 281.337 m? ditetapkan sebagai lokasi:
1. a.Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta;
2. b.Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi;
3. c.Kantor Pemerintah;
4. d.Fasilitas Umum; dan
5. e.Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 2

2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 1 la. Kantor Pemerintah adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk penyelenggaraan pemerin tahan.
12.Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
13.Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang yang diperuntukkan untuk paru-paru kota. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINS! JAWA TENGAH: (269/2014) LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 10 BUDI SUHARTO SEKRETARIS Diundangkan di Surakarta pada tanggal ~'b t'<ZS¢f'tl'atr c10'\t\ FX.HADIRUDYATM Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ~:?, Vat(llV\W :1014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kata "Pedaringan" Surakarta adalah Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kata Pedaringan Surakarta

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 1

Pasall II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Memperhatikan perubahan kondisi, situasi dan kebutuhan Pemerintah Kata Surakarta, maka peruntukan tanah yang sebelumnya ditetapkan untuk Pusat Pergudangan Kata di Kentingan perlu diubah dengan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 untuk kedua kalinya. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki kewenangan untuk mengatur Pengelolaan Pusat Pergudangan dan penetapan lokasinya. Berkembangnya Pusat Pergudangan Kota di Kentingan menjadi Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kata "Pedaringan" Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kata "Pedaringan" Surakarta, memerlukan aset berupa tanah yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kata di Kentingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat II Surakarta Nornor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kata di Kentingan. I. PENJELASAN UMUM PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTANOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR \0 TAHUN ,01.l\ ATAS PENJELASAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3~ Cukup Jelas Pasal II Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf e Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta. 2 KETERANGAN:

1.Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan + + ,L + + Kota "Pedaringan" Surakarta (146.781 m2);
2.Kantor DPU bengkel & Kantor Pemadam Kebakaran (5.746 m-);
3.Gedung Pertemuan RW 26 Kelurahan Jebres (412 m2);
4.Pusat Pendidikan dan Pengembangan Teknologi (89.147 m-]:
5.Surnur dalam PDAM Kota Surakarta + (228 m-);
6.Kantor Pertanahan Kota Surakarta (5.025 m-]:
7.Kantor Kecamatan Jebres (2.879 m-):
8.Pasar Panggungrejo (4.487 m-);
9.Kantor UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Kee. Jebres DPPKA Kota Surakarta (600 m-]; 1 10.Ruang Terbuka Hijau (1.256 rn-]; 9 11.Shelter Pedaringan Jebres (734 m-]; 12.Jalan Tentara Pelajar (8.171 m-); 13.Jalan Jebres Tengah (4. 523 m-]: 14.Ruang Terbuka Hijau (5.370 m-]: 15.Ruang Terbuka Hijau (941 m-): 2 16.Ruang Terbuka Hijau (4. 420 m2); 17.Ruang Terbuka Hijau (617 m-). 18.Warna arsir Hijau - Sepadan Sungai. + + + + 19.Warna Biru - Saluran Air. 20.Warna Pink- Bangunan yang berdiri di atas tanah HP 18. ~AA~ITTA, ~~-~ DYATMO .. A B c D E F Kota : SURAKARTA BATAS-BATAS PERUSAHAAN DAERAH PUSAT PERGUDANGAN KOTA "PEDARINGAN" SURAKARTA. Propinsl : JAWA TENGAH LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR '\0 TAHUN .:2{)\4 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984

PERATURAN DAERAH KOTAMADYADAERAH TINGKATII SURAKARTA Nomor 4 TAHUN 1984

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Dasar hukum (4)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984

PERATURAN DAERAH KOTAMADYADAERAH TINGKATII SURAKARTA Nomor 4 TAHUN 1984

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007