DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:Ketentuan Umum, Bentuk, Kerja sama daerah dengan daerah lain, Kerja sama daerah dengan pihak ketiga, Kerja sama daerah dengan pemerintahan daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri, Perencanaan, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan dan Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata kelola kerja sama Daerah yang tertib, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak yang melaksanakan kerja sama daerah;
c.bahwa perlu disusun peraturan perundang-undangan di Kota Surakarta yang lebih lengkap dan jelas untuk melaksanakan kerja sama daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6219); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KERJA SAMA DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Walikota adalah Walikota Surakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Kota Surakarta dan Daerah lain, antara Kota Surakarta dan pihak ketiga, dan/atau antara Kota Surakarta dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7.Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8.Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9.Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk 4 meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10.Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan kerja sama Daerah.

BAB II

BENTUK

Pasal 2

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

a.KSDD;
b.KSDPK; dan
c.KSDPL dan KSDLL.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 3

(1)Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2)Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
(3)Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 4

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a.KSDD dengan provinsi; dan
b.KSDD dengan kabupaten/kota lainnya.

Pasal 5

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikategorikan menjadi:

a.kerja sama wajib; dan
b.kerja sama sukarela.

Pasal 6

(1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(3)Para pihak dalam kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk sekretariat kerja sama.
(4)Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan.
(2)Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 8

(1)Objek KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6
(2)Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam urutan skala prioritas untuk ditindaklanjuti dengan KSDD.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD dengan objek KSDD yang tidak ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan syarat untuk:

a.mengatasi kondisi darurat;
b.mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
c.melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk menyelenggarakan KSDD.
(2)Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.
(3)Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
(4)Ketentuan mengenai tata cara koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…