DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, arah kebijakan dan tujuan, hak dan tenaggung jawab warga miskin, kewajiban pemerintah daerah, masyarakat an pelaku usaha, tahapan penanggulangan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, koordinasi penanggulangan kemiskinan, sumber daya penanggulangan kemiskinan, peran serta masyarakat, pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan upaya- upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan unsur masyarakat;
c.bahwa agar terdapat kepastian hukum dalam penanggulangan kemiskinan secara efektif, efisien, optimal, terprogram dan berkelanjutan, maka perlu peraturan yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penanggulangan Kemiskinan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kata Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); WALIKOTASURAKARTA, PERATURANDAERAHKOTASURAKARTA NOMOR l1 TAHUN ~014 TENTANG PENANGGULANGANKEMISKINAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PROVINS! JAWATENGAH WALIKOTA SURAKARTA Mengingat Menimbang
2.Pemerintahan ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Surakarta.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 14.Keluarga ...
11.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Surakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ a tau Kartu Keluarga (KK) Kota Surakarta yang di tandai dengan Kartu Identitias Keluarga Miskin Kota Surakarta.
12.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. yangkehidupanmengembangkandanmempertahankan bermartabat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.SKPD Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
8.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.
9.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
10.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

a.partisipatif;
b.kemanusiaan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas;
e.keadilan;
f.kesetiakawanan; dan
g.berkelanjutan.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal 2

14.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
15.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kota Surakarta di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.
18.Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPKK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan.
19.Rencana Strategis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Renstra Masyarakat adalah Dokumen perencanaan yang disusun oleh pemangku kepentingan kelurahan sebagai rancangan pembangunan 5 (lima) tahun di bidang Penanggulangan Kemiskinan. Pasal ...

(1)Warga Miskin berhak:
1. a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
2. b.memperoleh pelayanan kesehatan;
3. c.memperoleh pendidikan;
4. d.mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya;
5. e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jamman sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial;
6. f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
7. g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
8. h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
  1. 1.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
(2)Dalam memenuhi hak dasarnya Warga Miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, ARAHKEBIJAKANDANTUJUAN

Pasal 5

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b.memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
d.memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III

HAKDANTANGGUNGJAWABWARGAMISKIN Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

Pasal 4

Bagian Ketiga Tujuan Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Pasal 3

( 1) Dalam Penanggulangan Kemiskinan masyarakat dan pengusaha/ dunia usaha di daerah berkewajiban:

a.turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin di Daerah.

(2)Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Pasal 8

(1)Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.melindungi dan mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. b.menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. c.menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
4. d.membangun kemitraan dengan pelaku usaha.
(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimilliki Pemerintah Daerah.
(3)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesej ah terannya;
d.merencanakan untuk berperilaku hidup positif; dan
e.meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA Warga Miskin bertanggung jawab:

Pasal 6

(4)Daftar ...
(1)Pendataan Warga Miskin dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan.
(2)Daftar calon Warga Miskin sementara diperoleh dari:
1. a.data program perlindungan sosial tahun terakhir dari Pemerintah;
2. b.data jumlah penduduk miskin yang ditetapkan Walikota tahun terakhir; dan
3. c.usulan baru dari masyarakat melalui musyawarah berjenjang dari tingkat RT sampai Kelurahan.
(3)Daftar calon Warga Miskin sementara dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah menentukan kriteria Warga Miskin berdasarkan Indikator Nasional dan Indikator Lokal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(2)Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan kebijakan penanganan kemiskinan dari Pemerintah.
(3)Tahapan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendataan Warga Miskin;
2. b.Penetapan Warga Miskin; dan
3. c.pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…