DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jumlah dan sumber, penganggaran, bentuk penyertaan modal, pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2015; Menimbang WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTAPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2015 WALIKOTASURAKARTA PROVINS! JAWA TENGAH Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA Dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp. 1.833.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2015.

Pasal 3

BABIII JUMLAHDANSUMBER

(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
1. a.menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
2. b.meningkatkan kinerja dan pengembangan Perusahaan Daerah di bidang Perbankan; dan
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan permodalan perusahaan.

Pasal 2

BABII MAKSUDDANTUJUAN

5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
8.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah. Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 8

BAB VII PENATAUSAHAANDAN PERTANGGUNGJAWABAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direalisasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015.

BAB VII

PENATAUSAHAANDAN PERTANGGUNGJAWABAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direalisasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

(1)Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah berbentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCAIRAN

Pasal 6

BABV BENTUK PENYERTAANMODAL Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 5

BAB IV PENGANGGARAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINS! JAWA TENGAH: (11/2015) LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 11 BUDI YULISTIANTO Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN Ditetapkan di Surakarta pada tanggal Z:> \)~a.rt>V>er' c20\'o Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Walikota.

Pasal 9

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 'b Vasarn\?ar' ~0\1:> II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…