DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat mengenai urgensi diberikannya penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk menyelesaikan hutang perusahaan tersebut. Pun, di dalamnya membahas berkaitan dengan bentuk penganggaran serta pertanggungjawaban dan sistematika penyertaan modal yang dilakukan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal pemerintah Kota Surakarta dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada negara menjadi prioritas dalam menjaga kinerja dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah walikota Surakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan uang dan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Kepada Pemerintah Pusat.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk mengurangi beban keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp. 48.261.758.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah berbentuk non kas.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 8

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta wajib menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian hutang oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 21 September 2016 WALIKOTA SURAKARTA, Ttd & Cap FX. HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 21 September 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ASISTEN ADMINISTRASI Ttd & Cap RAKHMAT SUTOMO LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH (11/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2016 . TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu menyusun peraturan yang terkait. Dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada pemerintah pusat berdasarkan hibah non kas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…