DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup dan Prinsip, Upaya Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumber daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum, Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengawasan, Penyelesaian sengketa Medis, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan status KLB.

(2)Setiap Fasyankes wajib melaporkan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah kepada Pemerintah Daerah dalam waktu 24 jam setelah penyakit tersebut terdiagnosa.
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana, sarana dan prasarana penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(4)KLB penyakit meliputi SARS, Penyakit yang dapat di cegah dengan Imunisasi (PD31) termasuk Avian Influenza, Swine Flu, DBD, Diare, ISPA/Pneumonia, Malaria, keracunan dan penyakit lainnya.
(5)Setiap Fasyankes wajib menerima dan menangani korban KLB tanpa melihat status dan latar belakang serta menangani sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
(6)Setiap Fasyankes yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran lisan; dan/atau
2. b.Teguran tertulis. 30

Pasal 44

(1)Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan lingkungan yang sehat dan menjaga kelestarian lingkungan.
(2)Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkungan pemukiman, tempat ibadah, tempat kerja, sekolah/institusi pendidikan, gedung pemerintahan, tempat pengelolaan makanan, tempat rekreasi dan tempat umum lainnya.
(3)Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
1. a.Limbah cair, padat, gas dan limbah medis;
2. b.Sampah yang tidak dikelola dengan baik;
3. c.Sarang serangga, tikus dan binatang pembawa penyakit;
4. d.Zat-zat kimia berbahaya;
5. e.Kebisingan yang melebihi ambang batas;
6. f.Asap rokok.

Pasal 45

(1)Pemerintah Daerah mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dengan menetapkan kawasan tanpa rokok.
(2)Kawasan tanpa rokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

(1)Penyelenggara tempat umum seperti: hotel, restoran, tempat pengelolaan makanan minuman, dan kolam renang wajib memiliki surat keterangan laik sehat secara berkala. 3 1
(2)Tata cara dan mekanisme surat keterangan laik sehat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
(3)Setiap penyelenggara tempat umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis; dan/atau
3. c.Pencabutan izin.

Pasal 47

Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kesehatan lingkungan.

Pasal 48

(1)Pemilik dan atau pengelola tempat kerja menjamin lingkungan kerja yang sehat agar pekerja hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas menetapkan standar kesehatan kerja dengan mengacu pada regulasi kesehatan tenaga kerja di Tingkat Nasional dan Provinsi.
(3)Pemilik dan/atau pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk Upaya Kesehatan kerja melalui upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja .
(4)Pemilik dan/atau pengelola tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kesehatan. 32
(5)Setiap Pemilik dan/ atau pengelola tempat kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis;

Pasal 49

(1)Tim penanggulangan bencana bersama dengan setiap Fasyankes Pemerintah Daerah dan swasta menyediakan pelayanan darurat dan siaga bencana sesuai dengan tingkatan bencana dan penanggulangannya.
(2)Pada kondisi bencana, polisi dan aparat keamanan lain memfasilitasi Tenaga Kesehatan dalam pengamanan dan kelancaran penanganan korban.
(3)Setiap Fasyankes wajib menerima dan menangani korban bencana tanpa melihat status dan latar belakang serta menangani sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
(4)Dalam hal terjadi keadaan bencana, Pemerintah Daerah melalui unit/institusi yang ditunjuk melakukan pemindahan korban dari tempat kejadian ke Rumah Sakit terdekat.
(5)Dalam hal terjadi keadaan bencana setiap Tenaga Kesehatan wajib memberi pertolongan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
(6)Seluruh pembiayaan penanganan kesehatan korban bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
(7)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan terhadap bencana yang disebabkan oleh perbuatan atau kegiatan pelaku dan biaya ditanggung oleh pelaku. 33
(8)Jenis bencana seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Walikota paling lambat enam bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(9)Setiap Fasyankes yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis.
(10)Setiap Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis.

Pasal 50

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan darah yang aman dari penyakit yang membahayakan penerima darah.
(2)Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, Unit Transfusi Darah melakukan penapisan darah terhadap penyakit berbahaya tertentu dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
(3)Fasyankes dilarang melakukan pelayanan darah dan donor darah untuk tujuan komersial.
(4)Setiap Fasyankes yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Teguran lisan; dan/atau
2. b.Teguran tertulis. 34

Pasal 51

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan haji dalam bentuk pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan dan saat kepulangan dari ibadah haji.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan Puskesmas dan Rumah Sakit pelaksana Upaya Kesehatan Haji sesuai tingkatan/tahapan pemeriksaan.

Pasal 52

(1)Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
(2)Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menjadi salah satu acuan dalam penentuan target pertahun Pembangunan Kesehatan Kota.

BAB V

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Pasal 53

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengkajian dan penelitian dalam menyusun program dan kebijakan upaya kesehatan. 35
(2)Dalam menyelenggarakan pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan institusi pendidikan dan instansi lain.
(3)Lembaga dan/atau individu yang melakukan pengkajian dan penelitian dalam bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
(4)Hasil pengkajian dan penelitian kesehatan yang dilakukan oleh lembaga dan/atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan ke Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Rujukan Kesehatan, RSUD , Rumah Sakit swasta dan Rumah Sakit Khusus juga dapat mengadakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…