DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, pencegahan dan penanggulangan, hak, kewajiban dan larangan, komisi penanggulangan AIDS, perans erta masyarakat, pembiayaan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;

b.bahwa penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) semakin meluas, tanpa mengenal status sosial, batas usia dan wilayah, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dipandang perlu adanya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
a.bahwa HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia; Menimbang WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Tahun ... PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCYVIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME TENTANG NOMOR 1~ TAHUN .2.014 PERATURANDAERAH KOTA SURAKARTA PROVINS! JA WA TENGAH WALIKOTA SURAKARTA BAB I ... PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME. MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA dan Menetapkan: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama
1. 7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
2. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Pera tu ran Perun dang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Tahun 2004 Nomor 116, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. 18.Tenaga ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
6. 1.Daerah adalah Kata Surakarta.
7. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Surakarta.
8. 3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
9. 4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kata Surakarta.
10. 5.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIVdan AIDS.
11. 6.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
12. 7.Human Immuno Defeciency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
13. 8.Acquires Immuno Defeciency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang ditimbulkan karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV.
14. 9.Komisi Penanggulangan AIDS Kata yang selanjutnya disingkat KPA Kata adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kata Surakarta.
15. 10.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
16. 11.Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
17. 12.Anak dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ADHA adalah anak yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
18. 13.Voluntary Cancelling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
19. 14.Care, Support and Treatment yang selanjutnya disingkat CST adalah perawatan, dukungan dan pengobatan untuk ODHA.
20. 15.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/ atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular IMS.
21. 16.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIVdan AIDS.
22. 17.Pekerja Sosial adalah Suatu profesi pertolongan kemanusiaan yang tujuan utamanya adalah membantu keberfungsian sosial baik individu keluarga maupun kelompok.

Pasal 1

18.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ a tau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20.Injection Drug User yang selanjutnya disingkat IDU adalah pengguna narkoba suntik atau disebut Penasun.
21.Perusahaan adalah:

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah; dan
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.
1. 22.Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan ernosr pada konseling/ klien.
2. 23.Stigmatisasi adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keagamaan dan dinamika di antara anggota- anggotanya.
3. 24.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, a tau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
4. 25.Profilaksis adalah obat-obatan yang diberikan untuk mencegah dan mengobati infeksi opportunistik yang muncul pada diri ODHA.
a.melakukan ...

(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung-jawab:
(1)Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

BAB I

KETENTUANUMUM BAB II ...

Pasal 5

a.penyelenggara;
b.promosi;
c.pencegahan;
d.pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
e.rehabilitasi.

Pasal 4

a.memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS;
b.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV;
c.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
d.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
e.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
f.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan azas:

a.kemanusiaan; b.keadilan;dan
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Pasal 2

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN Pasal 10 ...

Pasal 9

Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, menghindari stigma dan diskriminasi, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.

Pasal 8

Bagian Ketiga Promosi Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 7

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi kunci, populasi beresiko dan masyarakat umum.

Pasal 6

(4)Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIVdan AIDS.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara utama dalam pencegahan dan penanggulangan HIVdan AIDS. fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dalam melakukan dan AIDS sesuai dengan
1. a.melakukan penyelenggaraaan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIVdan AIDS;
2. b.menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat kota;
3. c.menjamin ketersediaan tingkat primer dan penanggulangan HIV kemampuan;
4. d.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
5. e.melakukan pendampingan tehnis dan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dari masyarakat, LSM dan swasta.
6. f.mempertahankan ... Upaya pencegahan HIV dan AIDS, dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yaitu:
7. a.sesuai dengan yang digariskan dalam Strategi Nasional dan Rencana Strategi KPA;
8. b.memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan di daerah;
9. c.memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. d.meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggung jawab;
11. e.menghormati harkat dan martabat ODHA maupun ADHA dan keluarganya; dan

Pasal 12

(3)Lembaga lain yang fungsi dan kedudukannya di bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku hidup sehat di kalangan anak didik, instansi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.
(1)Kegiatan promosi di lembaga pendidikan untuk anak didik oleh masyarakat dan instansi terkait berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Ormas Keagamaan melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…