DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 166

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Azas Prinsip Maksud dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Pendidikan Anaka Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dan Mutasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Bahasa Pengantar, Evaluasi dan Sertifikasi, Pengawasan, Penjaminan Mutu Pendidikan, Wajib Belajar, Pendidikan Informal, Pendidikan Inklusif, Sarana dan Prasarana, Pendanaan Pendidikan, Peran Serta Masyarakat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Kerjasama, Sanksi dan Penghargaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang . Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor ' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)-; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota. adalah Walikota Surakarta.
4.Dinas adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN Kota Surakarta.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 2 mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta rnenjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9.Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan
10.Masyarakat adalah kelompok Warga .Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11.Orang tua adalah ibu dan/atau ayah dari peserta didik. ' 12. Wali peserta didik adalah seseorang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak di sekolahnya seperti ibu, bapak dan saudara.
13.Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
14.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15.Pengelola pendidikan adalah pemerintah daerah, badan hukum .penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
16.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18.Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
19.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
20.Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu. 3
21.Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ija7ah atau sertifikat kompetensi keahlian kepada peserta didik.
22.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
23.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24.Pendidikan . formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan . dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
25.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
26.Pendidikan nonformal yang selanjutnya di singkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
28.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat .sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
29.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah. • 30. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik • pada umumnya.
31.Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
32.Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalarnan, • ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
33.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. 4
34.Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
35.Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
36.Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah layanan pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
37.Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
38.Program Pendidikan kepemudaan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaa.kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
39.Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
40.Program Pendidikan keaksaraaan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
41.Program pendidikan ketrampilan kerja adalah layanan pendidikan nonformal- yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/ atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
42.Program Pendidikan kesetaraan adalah layanan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
43.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar • peserta didik.
45.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
46.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
47.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta . didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
48.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
49.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
50.Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah pendekatan yang bertujuan mengelola pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan partisipasi masyarakat.
51.Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang • beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
52.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli . pendidikan.
53.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
54.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh penyelenggara pendidikan, untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 6

BAB II

• ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pendidikan berdasarkan:

a.Pancasila
b.1. Ing ngarso sung tuladha;
1. 2.Ing madya mangun karsa;
2. 3.Tut wuri handayani.

Pasal 3

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.keagamaan;
b.demokrasi;
c.berkeadilan;
d.keteladanan;
e.manfaat;
f.pembudayaan dan pemberdayaan;
g.seimbang, serasi, dan selaras;
h.ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
i.budaya bangsa;
j.keterbukaan;
k.bertanggung jawab;dan
1. 1.kepastian hukum.

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan Pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa mewujudkan tujuan pendidikan na. sional.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 7

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Warga Negara berhak untuk:

a.memperoleh pendidikan yang. bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh pelayanan pendidikan khusus dalam hal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
c.memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan .pendidikan.

Pasal 7

Setiap Warga Negara berkewajiban untuk:

a.mengikuti pendidikan dasar dan menuju pendidikan rnenengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
c.memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar;
d.mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
e.mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
1. a.menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan; b.. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi;
2. c.menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara .berkelanjutan sesuai kewenangannya;
3. d.'memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat; 8
4. e.menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
5. f.membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
6. g.menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang- undangan;
7. h.• menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan •kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
8. i.menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau perigembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
9. j.melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi pada tingkat satuan pendidikan, Daerah, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional; .k. memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu/miskin; dan
  1. 1.menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua ,jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
(2)Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, berhak memperoleh dana operasional danbantuan dana investasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

(1)Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
1. a.menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial;
2. b.memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah; .c. merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. d.• menyusun, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan 9 Belanja Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, kepada Pemeritah Daerah;
4. e.melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
5. f.menyusun dan melaksanakan pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
6. g.melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. h.menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya-kekerasan dan berbudaya . akhlak mulia; dan
8. i.wajib menyediakan guru agama sesuai dengan agama peserta didik.
9. j.Wajib menyelenggarakan kegiatan penguatan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
(2)Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sanksi.

Isi peraturan

Teks166PDFHirarki

Memuat teks peraturan…