DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kewenangan, Pengorganisasian Satlinmas, Pemberdayaan Satlinmas, Hak dan Kewajiban Satlinmas, Pelantikan, Data dan Informasi, Pakaian Dinas, Sarana Pendukung Operasional Satlinmas, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kehadiran Pemerintah Daerah sebagai pelindung yang dekat dengan masyarakat merupakan kebutuhan akan rasa aman bagi masyarakat Kota Surakarta;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
8.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah pemimpin dan koordinator dari bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
9.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat.
10.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
12.Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
13.Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
14.Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15.Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Walikota dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut serta membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
16.Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
(2)Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Satlinmas.

BAB III

PENGORGANISASIAN SATLINMAS

Pasal 4

Satlinmas berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 5

(1)Penugasan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasar Surat Perintah Tugas Lurah.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat di tempat yang ditentukan Lurah.
(3)Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 6

(1)Struktur Operasional Satlinmas terdiri atas:
1. a.kepala satuan;
2. b.kepala satuan tugas;
3. c.komandan regu; dan
4. d.anggota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Operasional Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Lurah berwenang melakukan perekrutan terhadap masyarakat setempat sebagai anggota Satlinmas
(2)Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah tempat strategis, dan tingkat kerawanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekrutan anggota Satlinmas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Persyaratan menjadi calon Anggota Satlinmas meliputi:

a.Warga Negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
e.jenjang pendidikan paling rendah SLTP dan/atau sederajat;
f.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
g.berkelakuan baik dan bebas narkoba;
h.berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
i.bukan merupakan pengurus partai politik; dan
j.bersedia menjadi anggota Satlinmas secara aktif dalam setiap kegiatan Perlindungan Masyarakat dan pelaksanaan tugas lainnya.

Pasal 9

(1)Pengangkatan anggota Satlinmas berasal dari calon anggota Satlinmas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Perlindungan Masyarakat.

Pasal 10

(1)Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
(2)Anggota Satlinmas diberhentikan dengan alasan:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. c.pindah tempat tinggal dari wilayah tempat bertugas;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
5. e.melakukan perbuatan tercela;
6. f.tidak melaksanakan tugas secara disiplin dan baik; atau
7. g.dijatuhi hukuman pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)Pemberhentian penugasan sebagai anggota Satlinmas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Perlindungan Masyarakat.
(4)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas usulan Lurah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…