DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 177

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) tersebut mengatur tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, azas dan kegiatan usaha, jangka waktu, permodalan, tata cara permodalan, aset, organ dan pegawai, tata kelola perusahaan yang baik, tata cara evaluasi, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaanm operasional dan pelaporan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan khusus pemerintah daerah, pinjaman, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan, tunjangan dan pensiun, pembinaan dan pengawasan, pengadaan barang dan jasa pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Direksi adalah Direksi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
7.Direktur Utama adalah pemimpin tertinggi dalam Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
9.Pegawai adalah Pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
10.Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
11.Modal disetor adalah sejumlah uang dan/atau barang yang disetor oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
13.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
(2)Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 3

(1)Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perumda.
(2)Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan dari KPM.
(3)Untuk kepentingan komersial, Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat menggunakan nama dagang.
(4)Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

AZAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Penyelenggaraan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 7

(1)Ruang Lingkup jasa pelayanan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta meliputi kegiatan:
1. a.Jasa sewa Pergudangan dan Penyimpanan;
2. b.Jasa Ekspedisi/Angkutan Barang;
3. c.Jasa Persewaan Mobil dan Alat Mekanik;
4. d.Jasa Fumigasi;
5. e.Jasa Persewaan ruang dan lahan;
6. f.Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
7. g.Jasa penitipan kendaraan dan kontainer;
8. h.Jasa Bongkar Muat;
9. i.Jasa Packing dan re-packing;
10. j.Jasa Perbengkelan;
11. k.Jasa Perdagangan Umum;
12. l.Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU
13. m.Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan Exhibition Hall; dan
14. n.usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf n harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 8

Dasar Pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 10

(1)Modal Dasar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp372.934.428.050,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
(2)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks177PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017