DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk, Jumlah dan Sumber Penyertaan Modal, Penganggaran, Penggunaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sangat diperlukan untuk pengembangan Program Air Limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah berdasarkan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor 015/KAP/MNK/XII/2022 tanggal 24 November 2022;
c.bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
9.Air Limbah adalah air limbah yang berasal dari mandi, cuci dan kakus di lingkungan usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

BAB II

BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berbentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang dilakukan secara bertahap.

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp141.798.617.064,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk pengembangan program Air Limbah.

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 9

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta setiap tahun bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Wali Kota melalui dewan pengawas.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 1 November 2023 WALI KOTA SURAKARTA, ttd GIBRAN RAKABUMING RAKA Diundangkan di Surakarta pada tanggal 1 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd AHYANI LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH (12-287/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA YENI APRILIAWATI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA I. UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (Public Service) selain mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan Air Limbah kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta membutuhkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam rangka pengelolaan Air Limbah masyarakat maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta yang menetapkan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang digunakan dalam pengembangan pelayanan program Air Limbah. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

a.peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang air limbah;
b.keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
c.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi; dan/atau
d.peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…