DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (duabelas milyarrupiah), penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah, bentuk penyertaan modal pemerintah daerah, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pemerintah daerah;
b.bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka U saha "Pedaringan" Kota Surakarta sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi No. 26/KAP/RW/V/2017, tanggal 16 Mei 2017 sangat diperlukan untuk membangun unit usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, modal kerja dan sarana prasana penunjang;
c.bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka U saha "Pedaringan" Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umurn Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURANDAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1; TAHUN ~018 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTAPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA "PEDARINGAN" KOTA SURAKARTA WALIKOTASURAKARTA PROVINS! JAWA TENGAH WALIKOTASURAKARTA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTA SURAKARTA Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 69); 1950 tentang Besar DalamPembentukan Daerah-daerah Kota
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun Mengingat selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Belanja Daerah yangdanPendapatan6. Anggaran Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Walikota adalah Walikota Surakarta.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

Pasal 2

( 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (duabelas miliar rupiah) dengan pengalokasian anggaran sebagai berikut:

a.sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2018 Perubahan; dan
b.sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2019.

(2)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta sampai dengan Peraturan Daerah mi ditetapkan adalah sebesar Rp.272. 934.428.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

8.Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB II

JUMLAHDANSUMBER

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta digunakan untuk membangun unit usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, modal kerja dan sarana prasana penunjang. BABV PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta adalah berbentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 clikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

BAB III

PENGANGGARAN NOREG PERATURANDAERAH KOTA SURAKARTAPROVINS! JAWA TENGAH ( 1.3/2018) LEMBARANDAERAH KOTA SURAKARTATAHUN 2018 NOMOR f3 UNTARA Diundangkan di Surakarta pada tanggal ;;i B Vczsqo,'«r ao l8 Pj. SEKRETARIS ERAH KOTA SURAKARTA, Ditetapkan di Surakarta pada tanggal .QB OQ.9ZM\,ar .:lOl8 WALIKOTASURAKARTA, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 8

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

a.peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta telah memanfaatkan tanah Hak Pakai Nomor 00103 dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta merupakan perusahaan milik Pememtah Kota Surakarta yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Kota Surakarta. Untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah serta meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset produktif yang dimiliki dan dengan mengembangkan usaha-usaha baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta yang menetapkan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTASURAKARTA NOMOR1~ TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAANMODALPEMERINTAHKOTASURAKARTA PADAPERUSAHAANUMUMDAERAHPERGUDANGANDANANEKAUSAHA "PEDARINGAN" KOTASURAKARTA

Pasal 3

Cukup jelas. 2018 12.000.000.000 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah rm maka Pemerintah Kota Surakarta telah memenuhi Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta sebesar Rp. 272.934.428.050,00. Secara keseluruhan jumlah penyertaan modal Rp. 259.934.428.050 terdiri atas:

a.Uang sebesar Rp. 4.000.000.000
b.Tanah HP No 00103 Kelurahan Jebres tanah seluas 146.781 m2 senilai Rp. 252.463.320.000
c.Bangunan seluas 11.390,95 m2 senilai Rp. 3.471.108.050 2017 259.934.428.050 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta Tahun 2017. 2011 PENYERTAAN 1.000.000.000 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta Tahun Anzzaran 2011 KETERANGANJUMLAH MODAL
1. 11.PASALDEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017