DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.390.233.576.749,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.236.252.563.416,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.390.233.576.749,00 Defisit Rp (153.981.013.333,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp184.261.013.333,00
  2. 2.Pengeluaran Rp30.280.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp153.981.013.333,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.236.252.563.416,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp822.029.910.170,00 (delapan ratus dua puluh dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp557.850.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp86.828.565.000,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.498.201.916,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp157.853.143.254,00 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.407.662.653.246,00 (satu triliun empat ratus tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.222.021.093.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.641.560.246,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.560.000.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp6.560.000.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.390.233.576.749,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.980.527.236.281,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp823.655.868.157,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp994.936.572.552,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.981.013.333,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
(5)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp140.452.308.295,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.260.830.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp389.946.984.412,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.145.000.000,00 (enam miliar seratus empat puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.783.965.724,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp261.055.138.997,00 (dua ratus enam puluh satu miliar lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.092.723.891,00 (empat puluh tiga miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.870.155.800,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 n rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…