DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 135 Tahun 2024

Nomor: 135
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Kegiatan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa . . . SALINAN Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Kota Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4.Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2.Undang-Undang . . .Tahun . . . Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ditingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan . . . ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau E-purchasing.
14.Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
15.Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
16.Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non- Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
18.Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
19.Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
20.E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan . . . kebutuhan barang/jasa pemerintah.
21.Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
22.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
23.Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25.Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
26.Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
27.Pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
29.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak . . . tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
30.Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
31.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
32.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
33.Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
34.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
35.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta rnenarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau tekinologi.
36.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Catalog elektronik atau toko daring.
37.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
38.Seleksi . . .
38.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
39.Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing
40.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
41.Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 20O.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
42.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
43.E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
44.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
45.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
46.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
47.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan . . . perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
48.Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
49.Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan / Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
50.Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
51.Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
52.Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
53.Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.
54.Toko . . .
54.Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
55.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
56.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
57.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
58.Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
59.Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah panitia yang bertugas atas pelaksanaan evaluasi atau penelitian dalam pemeriksaan bersama dalam membandingkan spesifikasi kontrak dan mengusulkan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan apabila terjadi perubahan kontrak
60.Mandat pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
61.Jaminan Pemeliharaan pengawasan adalah Jaminan Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan pengawasan pada masa pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau . . . atau Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan asas sebagai berikut:

a.Transparan yaitu mengandung unsur keterbukaan di setiap proses pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengakses kedalamnya.
b.Bersih yaitu dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan tidak ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
c.Akuntabel yaitu hasil yang dipakai dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi dan sesuai sasaran.
d.Adil/tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pelaku kegiatan/penyedia jasa maupun pemangku kepentingan yang akan mengakses informasi dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
e.Efektif yaitu sesuai kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
f.Efisien yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
g.Terbuka yaitu dapat diikuti oleh semua pihak yang berkompeten.
h.Bersaing yaitu dapat memberikan kesempatan memperoleh penawaran yang realistis sesuai mekanisme pasar.
i.Partisipatif yaitu melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam proses pembangunan untuk mewujudkan dukungan dari masyarakat/stakeholders.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 3

Dengan Peraturan Wali kota ini ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Prosedur dan mekanisme pengelolaan administrasi keuangan bersumber dari APBD Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Surakarta ini, maka Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2024 WALI KOTA SURAKARTA, ttd TEGUH PRAKOSA Diundangkan di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd BUDI MURTONO BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 138 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA YENI APRILIAWATI LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA DAFTAR ISI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA LAMPIRAN I PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KOTA SURAKARTA BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.Latar Belakang ....................................................................... 1
2.Organisasi Kegiatan ................................................................ 1 2.1 Pengguna Anggaran (PA) ................................................. 2 2.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) .................................... 3 2.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ................................... 3 2.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ...................... 5 2.5 Pejabat Pengadaan ......................................................... 7 2.6 Kelompok Kerja Pemilihan .............................................. 9 2.7 Tim Pelaksana Kegiatan untuk Pekerjaan Konstruksi ..... 10 2.8 Tim Pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Konsultan, Barang dan Jasa Lainnya ............................................... 14 2.9 Agen Pengadaan ............................................................. 14 BAB II PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA ........................... 17
1.Pendahuluan .......................................................................... 17 1.1 Pelaku Pengadaan dalam Perencanaan Pengadaan ......... 18 1.2 Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan ................. 18 1.3 Peningkatan Kualitas Perencanaan PBJP ....................... 19 1.4 Pencapaian Tujuan Pengadaan ....................................... 20
2.Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa .................................... 21 2.1 Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa .............................. 21 2.2 Penetapan Jenis Barang/Jasa ........................................ 21 2.3 Cara Pengadaan ............................................................. 26 2.4 Pemaketan dan Konsolidasi ............................................ 27 2.5 Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa .................................. 30 2.6 Anggaran Pengadaan ...................................................... 30
3.Pengumuman RUP .................................................................. 30 3.1 Penetapan RUP dan Teknis Pengisian RUP ..................... 30 3.2 Perubahan RUP .............................................................. 31 BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA MELALUI PENYEDIA ............................................................................. 32 A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia ................................................................................ 32 B. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . 32 C. Mekanisme Pembayaran pada Penyedia Jasa Perencanaan dan Pengawas ........................................................................ 32
1.Penyedia Jasa Perencanaan .............................................. 33
2.Penyedia Jasa Pengawasan............................................... 34 D. Panduan Penentuan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ................................................................................... 36
1.Metode Perhitungan TKDN ............................................... 36
2.Penentuan Nilai TKDN ...................................................... 37
3.Belanja Jasa ..................................................................... 42
4.Belanja Paket Gabungan Barang dan Jasa Nonkonstruksi 44
5.Pekerjaan Konstruksi ....................................................... 45 E. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Non Tender ................ 50 BAB IV SWAKELOLA ………………………………………………………. ........ 49
1.Pendahuluan …….................................................... .............. 52 1.1 Latar Belakang ............................................................... 52 1.2 Pengertian Swakelola ...................................................... 52 1.3 Tujuan Swakelola ........................................................... 53 1.4 Kriteria Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola . 53 1.5 Penyelenggaraan Swakelola ............................................ 55
2.Perencanan Pengadilan Melalui Swakelola .................. .......... 59
3.Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe I……………….. ................................ 59 3.1 Persiapan ....................................................................... 59 3.2 Pelaksanaan ................................................................... 62 3.3 Pengawasan .................................................................... 62 3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan ......................................... 63
4.Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe II ................... ............................... 63 4.1 Persiapan ....................................................................... 63 4.2 Pelaksanaan ................................................................... 69 4.3 Pengawasan .................................................................... 69 4.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan ......................................... 70
5.Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe III .................................................. 70 5.1 Persiapan ....................................................................... 70 5.2 Pelaksanaan ................................................................... 75 5.3 Pengawasan .................................................................... 76 5.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan ......................................... 76 5.5 Penyaluran Dana kepada Organisasi Masyarakat
6.Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV ................... .............................. 77 6.1 Persiapan ....................................................................... 77 6.2 Pelaksanaan ................................................................... 81 6.3 Pengawasan ................................................................... 82 6.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan ........................................ 82 6.5 Penyaluran Dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap ............................................. 83
7.Sanksi ........................................................................ .......... 83
8.Model Kontrak Swakelola …………….…………………….. .......... 85 BAB V PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT ………………………………………………… ................................ 86
1.Ketentuan Umum ....................................................... .......... 86
2.Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat ……………………………….................. ......................... 88
3.Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ….…….………….. ........... 97
4.Pengawasan dan Pelayanan Hukum …………………….. .......... 98
5.Jenis Barang/Jasa Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Keadaan Darurat …………………. ....................... 99 BAB VI PELAKSANAAN E-PURCHASING ............................................... 105 BAB VII PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD ........................ 106
1.Pelaporan Belanja dan Pendapatan APBD .............................. 106
2.Pelaksanaan Inftrastruktur Lapangan .................................... 107
3.Manajemen Risiko .................................................................. 108
4.Penyerahan Pengelolaan Kegiatan .......................................... 109
5.Pelaporan TKDN ..................................................................... 110 BAB VIII PENILAIAN KINERJA PENYEDIA ............................................. 111
1.Pendahuluan ......................................................................... 111
2.Pembinaan Pelaku Usaha....................................................... 111
3.Pemberian Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha ................... 112
4.Pemberian Dukungan ............................................................ 112
5.Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa ................................ 113 BAB IX DAFTAR HITAM ........................................................................ 119 LAMPIRAN FORM DAN TABEL .............................................................. 1
1.Contoh SK Penetapan PPTK Tanpa Tugas PPKom .................. 2
2.Contoh SK Penetapan PPTK dengan tugas PPKom ................. 8
3.Contoh Dokumen yang dibuat oleh PPTK yang berkompetensi 14
4.Contoh Dokumen yang dibuat oleh PPTK yang berkompetensi 15
5.Contoh HPS Kontrak Lumpsum Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi ............................................................................. 16
6.Contoh form Permohonan Pengajuan KKKPR ......................... 19
7.Contoh format surat permohonan kajian Teknis Tata Ruang . 20
8.Contoh format Model Kontrak Swakelola................................ 22
9.Contoh Surat Perintah Kerja untuk Barang ........................... 26
10.Contoh Surat Perintah Pengiriman33
11.Contoh Surat Perintah Kerja untuk Jasa Konsultasi .............. 35
12.Contoh Surat Perintah Mulai Kerja ........................................ 42
13.Contoh Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Jasa Konsultasi Konstruksi Perseorangan ...................................... 44
14.Contoh Surat Perintah Mulai Kerja untuk Jasa Konsultasi Konstruksi Perseorangan ....................................................... 52
15.Contoh Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) Untuk Pekerjaan Konstruksi Perseorangan ....................................................... 54
16.Contoh Kontrak Lumpsum ..................................................... 69
17.Contoh Surat Perintah Kerja untuk Jasa Konsultasi Perencana Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) ......................................... 85
18.Contoh Surat Permohonan Pemeriksaan ................................ 92
19.Contoh Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang/ Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya ............................................... 93
20.Contoh Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konstruksi ............... 95
21.Contoh Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik ........................ 97
22.Contoh Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang/ Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya ............................................... 99
23.Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Keandalan Bangunan 101
24.Contoh Surat Pernyataan Penjaminan atas Kegagalan Bangunan .............................................................................. 102
25.Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi ....... 103
26.Contoh Surat Laporan Hasil Pengadaan/Pekerjaan................ 105
27.Contoh Laporan Akhir Pekerjaan ........................................... 106
28.Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Tahun …… Pemerintah Kota Surakarta .... 107
29.Alur Penyerahan Kegiatan ...................................................... 108
1.Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Surakarta yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta berfungsi sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran serta instrumen penganggaran Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas- tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, APBD juga merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dicerminkan dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disusun dengan pendekatan kinerja. Oleh karena itu agar tercapai efektifitas dan efisiensi anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaannya diperlukan Pedoman Teknis sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta digunakan sebagai pedoman atau petunjuk dalam melaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan agar tidak mengalami hambatan karena adanya multi tafsir terhadap pemahaman suatu peraturan yang berlaku, sehingga dapat terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan kegiatan, secara lebih efisien, efektif, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan
2.Organisasi Kegiatan Susunan Organisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta terdiri dari: 2.1. Pengguna Anggaran (PA)

(1)PA memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. b.mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. c.menetapkan perencanaan pengadaan;
4. d.menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. e.melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
7. g.menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
8. h.menetapkan Pejabat Pengadaan;
9. i.menetapkan Penyelenggara Swakelola;
10. j.menetapkan tim teknis;
11. k.menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
12. l.menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan
13. m.menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah.).
14. n.menetapkan PPTK dan PPK Perangkat Daerah
(2)PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kepada KPA.
(3)PA berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran Perangkat Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya; dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya selaku KPA melalui usulan kepada Walikota. 2.2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
(1)KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
(3)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4)KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(1)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, pejabat PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
(2)Pejabat PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan.
(3)PPK bertugas adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun perencanaan pengadaan
2. b.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. d.menetapkan rancangan kontrak;
5. e.menetapkan HPS;
6. f.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
7. g.mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
8. h.melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. i.mengendalikan Kontrak
10. j.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
11. k.melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA
12. l.menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
13. m.menilai kinerja Penyedia
14. n.menetapkan tim pendukung
15. o.menetapkan tim ahli atau tenaga ahli
16. p.menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa
17. q.menyusun RUP
18. r.membuat Paket secara Elektronik pada sistem SPSE
(4)PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m.
(5)PA/KPA menugaskan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)adalah sebagai mandat
(6)PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
(7)Persyaratan kompetensi PPK yaitu:
1. a.memiliki integritas dan disiplin;
2. b.menandatangani Pakta Integritas;
3. c.memiliki Sertifikat Kompetensi PPK;
4. d.berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
(8)PA/KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.
(9)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
(10)Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.
(11)Dalam hal PPK tidak dapat melaksanakan tugas sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, sakit, cuti, atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan PPK adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh). 2.4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
(1)PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah selaku PPTK
(2)PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
1. a.PPTK dalam hal pengadaan barang dan jasa melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Point 2.3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m.
2. b.mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
3. c.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
4. d.menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
(4)Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
1. a.menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
2. b.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
3. c.melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA
(5)Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
1. a.menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
2. b.menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
3. c.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
(6)Dalam membantu tugas, PPTK pada Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada PA.
(7)Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada KPA.
(8)Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
(9)Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
(10)Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
(11)PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(12)Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala Perangkat Daerah selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
(13)Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
(14)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
(15)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka (15) ditetapkan dengan kriteria:
1. a.minimal memiliki golongan jabatan III,
2. b.memiliki kemampuan dan kecakapan di bidang keuangan, dan
3. c.mampu bertugas sebagai PPTK.
(16)PA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan Perangkat Daerah
(17)Dikecualikan dari ketentuan ayat (16) untuk kecamatan hanya dapat menunjuk 3 (tiga) PPTK
(18)KPA hanya dapat menetapkan 1 (satu) PPTK di lingkungan Unit Perangkat Daerah
(19)Dikecualikan dari ketentuan ayat (18) untuk UOBK dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan Unit Perangkat Daerah
(20)Besaran Honorarium untuk PPTK yang berkompetensi diberikan sebesar 100% Berdasarkan Total Nilai DPA yang dikelola/diampu, sedangkan untuk PPTK yang tidak berkompetensi dan atau tidak memiliki Sertifikat Keahlian Barang/jasa dasar/ level 1 diberikan sebesar 40% dari honor PPTK yang berkompetensi dan atau memiliki Sertifikat Keahlian Barang/jasa dasar/ level 1
(21)Pemberian Honorarium untuk PPTK dikecualikan untuk Nilai DPA selain Anggaran Gaji ASN, TPP dan upah TKPK/Non ASN, Pengadaan BBM, Tagihan Listrik, Air dan Telepon. 2.5. Pejabat Pengadaan
(1)PA pada Perangkat Daerah menetapkan Pejabat Pengadaan;
(2)PA dapat menetapkan 1 (satu) Pejabat Pengadaan di lingkungan Perangkat Daerah
(3)Pejabat pengadaan di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) PA dapat menetapkan paling banyak 2 orang untuk Perangkat Daerah yang memiliki jumlah paket pengadaan langsung transaksional (e-PL) diatas 50 paket dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), BLUD dapat menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(5)Untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan atau memiliki Sertifikat Keahlian Barang/jasa dasar/ level 1;
2. b.memiliki integritas dan disiplin; dan
3. c.menandatangani Pakta Integritas.
(6)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
(7)Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK Perangkat Daerah/Unit Kerja) atau Bendahara;
(8)Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki tugas :
1. a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan/ Penunjukan Langsung
2. b.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan /Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. c.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan/ Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. d.melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(9)Untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, dengan pagu diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan di UKPBJ
(10)Untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, dengan pagu paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan di Perangkat Daerah 2.6. Kelompok Kerja Pemilihan
(1)Pimpinan UKPBJ pada Pemerintah Daerah menetapkan Pokja Pemilihan.
(2)Untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan;
2. b.memiliki integritas dan disiplin;
3. c.menandatangani Pakta Integritas; dan
4. d.dapat bekerja sama dalam tim.
(3)Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap paket pengadaan.
(4)Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
1. a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung
2. b.menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  1. 1.Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  2. 2.Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(5)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan 3 (tiga) orang.
(6)Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
(7)Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli
(8)Anggota Kelompok Kerja Pemilihan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
2. b.memahami pekerjaan yang akan diadakan;
3. c.memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompok Kerja Pemilihan yang bersangkutan;
4. d.memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
5. e.memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan (dapat dikecualikan untuk Kepala BPBJ);
6. f.menandatangani Pakta Integritas;
7. g.Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala BPBJ tidak merangkap anggota Kelompok Kerja Pemilihan.
(9)Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja Pemilihan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. 2.7. Tim Pelaksana Kegiatan untuk Pekerjaan Konstruksi
(1)Tim Pelaksana Kegiatan untuk pekerjaan Konstruksi terdiri dari Pengendali Pekerjaan (Direksi Lapangan atau Konsultan MK), Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Tim ahli/Tenaga Ahli/ Tim Teknis dan Tim Pendukung atau tenaga pendukung
(2)Pengendali Pekerjaan (Direksi Lapangan atau Konsultan MK)
1. a.tugas dan tanggung jawab Pengendali Pekerjaan (Direksi Lapangan atau Konsultan MK), dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.merencanakan, mereview dan menetapkan serta menjamin penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia dan Pengawas Pekerjaan;
  2. 2.memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan mutu serta volume;
  3. 3.memerintahkan pengukuran hasil pekerjaan dan melakukan persetujuan terkait kuantitas serta sertifikat pembayaran;
  4. 4.memastikan jadwal pelaksanaan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditetapkan dan menyetujui penyesuaian jadwal yang disusun oleh Penyedia;
  5. 5.melaporkan capaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara berkala, termasuk permasalahannya kepada Unit Kerja Pelaksana Kegiatan;
  6. 6.persetujuan atas laporan pelaksanaan dari Penyedia setelah diverifikasi oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;
  7. 7.memeriksa dan memberikan persetujuan atas usulan dokumen rencana pelaksanaan yang disampaikan oleh Penyedia, pekerjaan yang disub-kontrakkan (jika ada), dan perubahan pekerjaan; dan
  8. 8.menyampaikan laporan pengendalian pekerjaan kepada PA/KPA.
2. b.Jumlah dari Direksi lapangan disesuaikan dengan kebutuhan dan terdiri dari Unsur :
  1. 1.OPD Internal, dan atau;
  2. 2.OPD Eksternal (yang mengusai terkait dengan pekerjaan Konstruksi)
(3)Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas),
1. a.Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
  2. 2.memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
  3. 3.melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;
  4. 4.melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaaan;
  5. 5.melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;
  6. 6.menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat;
  7. 7.memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
  8. 8.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  9. 9.mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
  10. 10.merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
  11. 11.melakukan pemeriksaan terhadap laporan Penyedia;
  12. 12.menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara periodik; dan
  13. 13.melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan;
2. b.Jumlah dari Direksi Teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan terdiri dari Unsur :
  1. 1.OPD Internal, dan atau;
  2. 2.OPD Eksternal (yang mengusai terkait dengan pekerjaan Konstruksi)
(4)Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
1. a.PA/KPA bilamana diperlukan dapat membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK dan dapat dibentuk oleh pengguna jasa setelah kontrak ditandatangani dan tugasnya berakhir setelah serah terima akhir hasil pekerjaan. 1) Tugas Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah 1) Pengendaliaan Penyelenggaraan aspek-aspek hukum kontrak (seluruh ketentuan yang tertuang dalam kontrak). Contoh : Perselisihan kontrak, perubahan kontrak, non prestasi, pengendalian waktu dan lain sebagainya. 2) Melakukan proses Perubahan spesifikasi, kuantitas, waktu, biaya, personil, lingkup kegiatan dan/atau ketentuan lain yang dipersyaratkan berlaku untuk jenis kontrak harga satuan 3) Melakukan proses Perubahan spesifikasi, kuantitas, waktu, biaya, personil, lingkup kegiatan dan/atau ketentuan lain yang dipersyaratkan berlaku untuk jenis kontrak lumpsum tanpa merubah nilai kontrak 4) Mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada pengguna jasa atas penelitian tersebut diatas
2. c.Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak berjumlah gasal minimal 3 orang dan terdiri dari unsur-unsur :
  1. 1.Perencanaan Teknis
  2. 2.Pelaksanaan Lapangan
  3. 3.Pengawasan Lapangan
  4. 4.Administrasi Kontrak
  5. 5.Terkait Lainnya yang dipandang perlu (keuangan, pengujian dan atasan langsung)
(5)Tim ahli/Tenaga Ahli/Tim Teknis Tim ahli atau tenaga ahli Tim ahli atau tenaga ahli atau Tim Teknis dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Konstruksi.
(6)Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi. 2.8. Tim Pelaksana kegiatan untuk pekerjaan Konsultan, Barang dan Jasa Lainnya
(1)Tim Ahli/Tenaga Ahli/Tim Teknis
1. a.Dibentuk dari unsur Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konsultan, Barang dan Jasa Lainnya;
2. b.Jumlah keanggotaan Tim Ahli/Tenaga Ahli/Tim Teknis menyesuaikan dengan kebutuhan teknis berdasarkan kepentingan hasil pekerjaan yang diinginkan;
3. c.Keanggotaan Tim Ahli/Tenaga Ahli/Tim Teknis terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berasal dari instansi/unit kerja, baik dari dalam dan/atau dari luar Perangkat Daerah pemilik pekerjaan, yang menguasai bidang profesinya, dan
(2)Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Pekerjaan Konsultan, Barang dan Jasa Lainnya 2.9. Agen Pengadaan
(1)Agen Pengadaan digunakan dalam hal:
1. a.Satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa;
2. b.aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang kecil;
3. c.Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran;
4. d.beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
5. e.kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
6. f.apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau
7. g.meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.
(2)Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
2. b.menandatangani Pakta Integritas;
3. c.memenuhi syarat melaksanakan usaha di bidang jasa konsultansi;
4. d.tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
5. e.keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
6. f.tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
7. g.memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa, kecuali untuk Badan Usaha yang baru berdiri paling lama 3 (tiga) tahun;
8. h.mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan
9. i.mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.
(3)Pelaku Usaha perorangan untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
3. c.menandatangani Pakta Integritas;
4. d.tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
5. e.keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
6. f.tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
7. g.memiliki kompetensi bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan
8. h.memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.
(4)Kompetensi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf g ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi.
(5)Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan oleh LKPP dan/atau lembaga lain yang telah terakreditasi internasional. Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaa n Persiapan Pemilihan Proses Pemilihan Pelaksanaan Kontrak Serah Terima

1.PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Gambar 1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Tujuan pengadaan meliputi mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan usaha dan meningkatan pengadaan yang berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan di atas adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan. Selanjutnya hasil perencanaan pengadaan diumumkan di dalam RUP. 1.1 Pelaku Pengadaan dalam Perencanaan Pengadaan Pelaku pengadaan dalam tahap Perencanaan Pengadaan terdiri dari:

a.PA; dan
b.PPK. PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangan dalam Perencanaan Pengadaan kepada KPA. PA/KPA atau PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/PD.

(1)Tugas dan Kewenangan PA PA mempunyai tugas dan kewenangan meliputi;
1. a.menetapkan Perencanaan Pengadaan;
2. b.menetapkan dan mengumumkan RUP; dan
3. c.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Tugas dan Kewenangan PPK PPK melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Perangkat Daerah yang tercantum dalam RKA PD. Dalam hal PPK membutuhkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya, tim teknis, atau agen pengadaan, PPK mengusulkan kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya, tim teknis atau agen pengadaan kepada PA/KPA. Pada anggaran belanja APBD, PPK yang dirangkap oleh KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun Perencanaan Pengadaan. PPTK yang ditugaskan dalam menyusun Perencanaan Pengadaan harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK. 1.2 Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan Penyusunan Perencanaan Pengadaan yang menggunakan APBD, dapat mulai bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD. Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA PD. Penyusunan Perencanaan Pengadaan akibat dari perubahan strategi pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan. Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Gambar 2. Tahapan Penyusunan APBD 1.3 Peningkatan Kualitas Perencanaan PBJP
(1)PA selaku penanggungjawab kegiatan, dalam melakukan penyusunan RKA yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.Identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan Rencana Kerja;
2. b.Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan;
3. c.Ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar;
4. d.Ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri; dan
5. e.Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran.
(2)PA selaku penanggungjawab kegiatan, dalam melakukan penyusunan RKA perlu mempertimbangkan untuk melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan, antara lain:
1. a.UKPBJ, termasuk pengelola pengadaan barang/jasa, personel lainnya dan agen pengadaan; dan
2. b.APIP masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan, PA/KPA dan PPK perlu mempertimbangkan:
1. a.hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya;
2. b.analisis pasar; dan/atau
3. c.rekomendasi strategi pengadaan. yang dilakukan atau didapat dari berbagai sumber, antara lain: laporan evaluasi pengadaan yang dilakukan oleh UKPBJ dan APIP masing-masing Perangkat Daerah, rekomendasi LKPP atau BPKP. 1.4 Pencapaian Tujuan Pengadaan Dalam menyusun Perencanaan Pengadaan, PPK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1)Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
(2)Kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(3)Pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan. Pengadaan yang berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu bagian pengadaan yang berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa Ramah Lingkungan Hidup, yaitu pengadaan barang/jasa yang memprioritaskan barang/jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup. Barang/jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup diberikan kepada barang/jasa, termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daftar barang/jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Daftar barang/jasa tersebut dapat dilihat melalui website resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
(4)Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri.

2.PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 2.1 Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa Bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda APBD, PPK melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa pada level Komponen/Sub komponen pada Sub kegiatan pada RKA PD dimana terdapat akun belanja pengadaan barang/jasa berdasarkan penugasan dari PA/KPA. Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah yaitu akun Belanja Barang dan Jasa yang dapat ditemukan antara lain dalam akun Belanja Operasional dan Belanja Modal. Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja pengadaan pada akun belanja barang/jasa selain yang tersebut di atas, seperti pada akun belanja bantuan sosial atau belanja hibah. 2.2 Penetapan Jenis Barang/Jasa PPK menetapkan barang/jasa berdasarkan jenis pengadaan berupa Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultansi yang terdiri dari Jasa Konsultansi Non-Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi; serta Jasa Lainnya. Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi 1 (satu) paket pekerjaan terintegrasi. Contoh dari pengadaan pekerjaan terintegrasi antara lain Rancang bangun; Perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan (Engineering Procurement and Construction/EPC); Pembangunan dan pemeliharaan (pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan pemeliharaan gedung); atau IT managed services.

(1)Pengadaan Barang Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat di perdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada:
1. a.Bahan baku;
2. b.Barang setengah jadi;
3. c.Barang jadi/peralatan; atau
4. d.Makhluk hidup.
(2)Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 2.1 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada:
1. a.Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Umum. Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Layanan usaha Pekerjaan Konstruksi Umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.
2. b.Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesialis, meliputi instalasi, konstruksi khusus, konstruksi pra- pabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya. 2.2 Perijinan/Informasi Tata Ruang Dalam rangka persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan konstruksi, Perangkat Daerah melengkapi dokumen Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan apabila belum tersedia, dapat diganti dengan Kajian Teknis Tata Ruang guna memberikan informasi kesesuaian peruntukan lahan dan panduan pengaturan intensitas pemanfaatan ruang serta tata bangunan lingkungan yang akan diterapkan dalam penyusunan DED. Pengajuan KKKPR dikirimkan kepada Wali Kota Surakarta Up. DPMPTSP Kota Surakarta dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. 1.Fotokopy KTP Kepala OPD
  2. 2.Fotokopi NPWP (Bila Ada)
  3. 3.Fotokopi Sertifikat Tanah HP
  4. 4.Fotocopy Bukti Pelunasan PBB/NJOP (Bila Ada)
  5. 5.Rencana Teknis Bangunan (Siteplan)/Rencana Induk Kawasan (Masterplan)
  6. 6.Screenshot peruntukan lahan pada titik Lokasi dimohon. Dapat diakses di https://oss.go.id/rdtr- interaktif atau google maps atau INTIP.
  7. 7.Contoh Form terlampir (disediakan oleh DPUPR) Apabila KKKPR belum dapat diproses, maka diajukan Kajian Teknis Tata Ruang ke DPUPR Kota Surakarta dengan persyaratan sebagai berikut :
  8. 1.Khusus untuk BLUD, melampirkan Bukti Nomor Induk Berusaha (NIB) / bukti izin dari OSS (KKPR berusaha terbit otomatis)
  9. 2.Koordinat/peta lokasi usaha (poligon SHP atau screenshot peta dari https://oss.go.id/rdtr- interaktif, google maps atau INTIP)
  10. 3.Bukti kepemilikan tanah HP (sertifikat/surat perjanjian sewa/surat perjanjian pakai)
  11. 4.Dokumen IMB lama (jika ada)
(3)Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Konsultansi dibedakan atas:
1. a.Jasa Konsultansi Non-Konstruksi Pengadaan Jasa Konsultan Non-Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada: 1) Jasa rekayasa (engineering); 2) Jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, seperti: a) transportasi; b) pendidikan; c) kesehatan; d) kehutanan; e) perikanan; f) kelautan; g) lingkungan hidup; h) kedirgantaraan; i) pengembangan usaha; j) perdagangan; k) pengembangan SDM; l) pariwisata; m) pos dan telekomunikasi; n) pertanian; o) perindustrian; p) pertambangan; dan/atau q) energi. 3) Jasa keahlian profesi, seperti: a) jasa penasehatan; b) jasa penilaian; c) jasa pendampingan; d) bantuan teknis; e) konsultan manajemen; dan/atau f) konsultan hukum. 4) Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.
2. b.Jasa Konsultansi Konstruksi Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada: 1) Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian dan perencanaan; 2) Jasa Konsultansi Konstruksi perancangan; 3) Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan; dan 4) Jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi.
(4)Pengadaan Jasa Lainnya Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada:
1. a.Jasa boga (catering service);
2. b.Jasa layanan kebersihan (cleaning service);
3. c.Jasa penyedia tenaga kerja;
4. d.Jasa perbankan, asuransi dan keuangan;
5. e.Jasa layanan kesehatan;
6. f.Jasa pendidikan;
7. g.Jasa pengembangan sumber daya manusia;
8. h.Jasa publikasi;
9. i.Jasa pemasaran
10. j.Jasa pengelolaan media;
11. k.Jasa iklan/reklame;
12. l.Jasa film;
13. m.Jasa pemotretan;
14. n.Jasa percetakan dan penjilidan;
15. o.Jasa pemeliharaan/perbaikan;
16. p.Jasa pembersihan;
17. q.Jasa pengendalian hama (pest control) dan fumigasi;
18. r.Jasa pengepakan;
19. s.Jasa pengangkutan;
20. t.Jasa pemindahan;
21. u.Jasa pengiriman barang;
22. v.Jasa penjahitan/konveksi;
23. w.Jasa impor/ekspor;
24. x.Jasa penulisan dan penerjemahan;
25. y.Jasa penyewaan;
26. z.Jasa penyelaman; aa. Jasa akomodasi; bb. Jasa angkutan penumpang; cc. Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; dd. Jasa penyelenggaraan acara (event organizer); ee. Jasa pengamanan; ff. Jasa layanan kelistrikan; gg. Jasa layanan internet; hh. Jasa layanan data center; ii. Jasa layanan teknologi informasi; jj. Jasa pos dan telekomunikasi; kk. Jasa operator; ll. Jasa pengelolaan aset; dan mm. Jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli. 2.3 Cara Pengadaan PPK menentukan cara pengadaan yaitu secara Swakelola dan/atau Penyedia. Pemilihan cara pengadaan berdasarkan sumber Penyedia barang/jasa. Langkah penentuan cara pengadaan: Gambar 4. Langkah Penentuan Cara Pengadaan
(1)Swakelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat. Dalam hal pada kegiatan Swakelola memerlukan penyedia barang/jasa, pengadaannya mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa tentang pengadaan melalui penyedia.
(2)Penyedia Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. 2.4 Pemaketan dan Konsolidasi
(1)Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi Non- Konstruksi/Jasa Lainnya Berdasarkan rancangan RKA dan KAK, PPK meneliti kembali pemaketan barang/jasa yang akan dilaksanakan pengadaannya melalui penyedia. Identifikasi pemaketan pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada level Komponen atau Sub Komponen dimana terdapat akun belanja di dalamnya. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
1. a.keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Perangkat Daerah; dan/atau
2. b.volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di Perangkat Daerah serta kemampuan dari pelaku usaha.
(2)Pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi Disamping ketentuan paket sebagaimana pada Pengadaan Barang, Jasa Konsultan Non-Konstruksi, dan Jasa Lainnya pada angka 2.4.(1) di atas, untuk pemaketan Jasa Konstruksi diatur sebagai berikut:
1. a.Ketentuan pemaketan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk:
  1. 1.Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
  2. 2.nilai pagu anggaran di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
  3. 3.nilai pagu anggaran di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.
2. b.Ketentuan pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:
  1. 1.nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi;
  2. 2.nilai pagu anggaran di atas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah;
  3. 3.nilai pagu anggaran di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non- badan usaha milik negara; atau
  4. 4.nilai pagu anggaran di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.
(3)Konsolidasi Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan, dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan PA dan/atau PPK dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu) kali pelaksanaan pengadaan. Dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga kerja) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa;
2. b.keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri; dan
3. c.sisi komersial. Pengadaan barang/jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi para calon penyedia yang tentunya akan mengurangi penawaran harga satuan barang/jasa. 2.5 Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa Dalam menyusun Perencanaan Pengadaan, perlu ditentukan waktu pemanfaatan barang/jasa karena akan menjadi dasar dalam menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan seperti: jadwal persiapan pengadaan, jadwal persiapan pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal pelaksanaan kontrak, dan jadwal serah terima. 2.6 Anggaran Pengadaan Selain melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa, jenis pengadaan dan cara pengadaan, PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA PD. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA.
  1. 3.PENGUMUMAN RUP RUP memuat informasi pengadaan barang/jasa meliputi:
4. a.nama dan alamat PA/KPA;
5. b.nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan;
6. c.cara pengadaan;
7. d.uraian singkat paket pengadaan;
8. e.volume paket pengadaan;
9. f.nilai paket pengadaan;
10. g.lokasi paket pengadaan;
11. h.sumber dana; dan
12. i.perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa. 3.1 Penetapan RUP dan Teknis Pengisian RUP PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP setelah PPK selesai menyusun Perencanaan Pengadaan. PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP:
(1)untuk pengadaan barang/jasa tahun berikutnya, paling lambat pada tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Contoh: DIPA tahun anggaran 2025 diumumkan paling lambat 31 Maret 2025.
(2)untuk perubahan strategi pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran pada tahun berjalan, segera setelah selesai dilakukan penyusunan Perencanaan Pengadaan berdasarkan perubahan dokumen DIPA atau DPA. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman RUP pada Aplikasi SIRUP ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi. 3.2 Perubahan RUP
(1)Perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan Perencanaan Pengadaan yang antara lain disebabkan oleh:

1.Perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggungjawab kegiatan; dan/atau
2.Perubahan anggaran.

(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada poin 3.2.a diatas, antara lain akan menyebabkan terjadinya perubahan:

1.paket pengadaan;
2.nilai paket pengadaan;
3.cara pengadaan; dan/atau
4.waktu pemanfaatan barang/jasa.

(3)Perubahan perencanaan dapat berasal dari hasil reviu atau kaji ulang oleh PPK atau UKPBJ. Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan Analisis dan Evaluasi Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia secara umum meliputi:

1.persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
2.persiapan Pemilihan Penyedia;
3.pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;
4.persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui E- purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
5.konsolidasi;
6.pelaksanaan Kontrak;
7.serah terima; dan
8.penilaian Kinerja Penyedia B. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Terdiri dari :
1.Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia;
2.Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan
3.Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia. C. Mekanisme Pembayaran pada Penyedia Jasa Perencana dan Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa yang bekerja sama dengan Penyedia (Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung. Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen dalam perencanaan/pembuatan paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi Perencanaan/ Pengawas memperhatikan hal – hal, sebagai berikut :
1.Penyedia Jasa Perencanaan I. Penyedia Jasa Perencanaan, pembayaran didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan, meliputi: a) Tahap konsepsi perancangan sebesar 15%; b) Tahap pra rancangan sebesar 20%; c) Tahap pengembangan rancangan sebesar 25%; d) Tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, serta rencana anggaran biaya sebesar 20%; e) Tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5%; dan f) Tahap pengawasan berkala sebesar 15%. II. Perencanaan/pembuatan paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi Perencanaan pada proses pemilihan penyedia, PPKom agar melakukan: a) Penyusunan HPS sesuai dengan pagu tersedia dalam DPA pada paket perencanaan yang mengakomodasi output pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 romawi I; b) Memastikan waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan infrastruktur utama yang direncanakan di tahun anggaran yang sama; c) Jika infrastruktur utama tidak dilakukan pada tahun anggaran yang sama, maka pembayaran konsultan perencana akan dilakukan sesuai output prestasi, meliputi:

(1)Pembayaran pada saat pekerjaan DED selesai mencakup tahapan sebagaimana dimaksud pada butir 1 romawi I huruf a), b), c), dan d), maka dapat dibayarkan sebesar 80% dari nilai kontrak dengan melakukan adendum atas pemberhentian pekerjaaan sampai dengan pekerjaan DED.
(2)Pembayaran atas pendampingan tender dan pengawasan berkala oleh konsultan perencana hingga saat PHO selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir 1 romawi I huruf e) dan f), maka dapat dibayarkan sebesar 20% dari nilai kontrak. d) Melaksanakan adendum kontrak yang semula 100% menjadi 80% dengan mengurangi ruang lingkup pekerjaan yaitu pekerjaan: Tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan Tahap pengawasan berkala. e) Menganggarkan 20% dari nilai kontrak bersamaan dengan pekerjaan infrastruktur utama dengan penamaan kontrak sebagai “pekerjaan lanjutan” atau sesuai “ruang lingkup” yang akan dikerjakan; f) Proses pengadaan paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 romawi II huruf e) dengan penyedia yang sama dapat dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung; g) Penunjukkan Langsung sebagaimana dimaksud pada butir 1 romawi II huruf f) wajib mendapatkan Justifikasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengetahui Inspektorat, apabila terjadi perubahan penyedia/rekanan; h) Review DED dapat dilakukan apabila terjadi perubahan konsep arsitektural, perubahan struktural dan/atau perubahan spesifikasi teknis (bukan hanya penyesuaian harga) melalui rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.Penyedia Jasa Pengawasan I. Penyedia Jasa Pengawasan, pembayaran didasarkan pada pencapaian prestasi pengawasan pelaksanaan dan pemeliharaan konstruksi, meliputi: a) Pengawasan Konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90%; dan b) Pengawasan Konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi sebesar 10%. II. Perencanaan/pembuatan paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi Pengawas, memperhatikan hal – hal sebagai berikut: a) Metode pembayaran pada kontrak Penyedia Jasa Pengawas/MK sebesar 100% dengan syarat ada jaminan pengadaan yang berguna untuk menunjang mekanisme pembayaran pada kegiatan Pengawasan Pemeliharaan Pekerjaaan Konstruksi (fase PHO menuju FHO); b) Jaminan pengadaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 romawi II huruf a) diterbitkan oleh bank atau asuransi yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan. c) Pengajuan Pembayaran 100% (seratus persen) wajib dilampiri bank garansi atau surety bond pembayaran oleh Penyedia Jasa Pengawas/MK; d) Masa berlaku Bank Garansi atau Surety Bond Pembayaran pada Kontrak Tahun Tunggal dan Tahun Jamak, sebagai berikut:

(1)Kontrak Tahun Tunggal Setelah PHO pekerjaan infrastruktur utama terlaksana dan selesai sampai dengan berakhirnya masa Pemeliharaan.
(2)Kontrak Tahun Jamak Kontrak ini akan mengikuti ketentuan PPK dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaaan fisik yang telah ditentukan. e) Mekanisme Pembayaran pekerjaan konsultan pengawas/MK sebagaimana dimaksud pada butir 2 romawi II huruf a) b) c) dan d) diatur dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak atau lampiran SPK pada klausul pembayaran dan dituangkan pada rancangan/draft kontrak sebelum terjadi proses pemilihan penyedia. f) Proses pencairan Bank Garansi atau Surety Bond Pembayaran pada Instansi Penerbit :
(1)Pencairan oleh Rekanan Pengawas/MK ketika pekerjaan pemeliharaan infrastruktur utama (FHO) terlaksana dan pekerjaan pengawasan pemeliharaan telah selesai sebagaimana dimaksud pada butir 2 romawi I huruf b), maka PPK mengeluarkan Surat Rekomendasi sebagai pendukung pencairan Bank Garansi atau Surety Bond Pembayaran kepada Rekanan dengan dilampiri salinan Berita Acara FHO untuk Penyedia Jasa Pengawas/MK;
(2)Pencairan oleh PPK ketika pekerjaan pemeliharaan infrastruktur utama terlaksana (FHO) dan pekerjaan pengawasan pemeliharaan tidak dikerjakan sebagaimana dimaksud pada angka butir 2 romawi I huruf b) oleh rekanan pengawas/MK, maka PPK mencairkan Bank Garansi atau Surety Bond rekanan tersebut kembali ke RKUD dengan disertai STS/Surat Tanda Setoran. g) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, agar mencermati pembayaran yang telah dilakukan kepada penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi Perencanaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. D. Panduan Penentuan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam lampiran ini diatur mengenai panduan penentuan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai dasar pelaporan rencana dan realisasi penggunaan produk dalam negeri (PDN), dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Metode Perhitungan TKDN I. Sertifikat TKDN Besaran realisasi PDN berdasarkan nilai TKDN yang terdapat di Sertifikat TKDN yang telah dikeluarkan oleh Kemenperin. Pengecekan Sertifikat TKDN dapat dilakukan pada laman https://tkdn.kemenperin.go.id II. Pernyataan Penyedia (Self Declare) Besaran realisasi PDN berdasarkan pernyataan tertulis oleh Penyedia dikarenakan belum adanya Sertifikat TKDN yang telah dikeluarkan oleh Kemenperin. III. Perkiraan PPK Besaran realisasi PDN berdasarkan atas perkiraan sendiri yang dilakukan oleh PPK. IV. Perhitungan Tim P3DN Besaran realisasi PDN berdasarkan atas perkiraan sendiri yang dilakukan oleh Tim P3DN Kota Surakarta.
2.Penentuan Nilai TKDN I. Belanja Barang a) Produk Industri

(1)Produk dengan sertifikat TKDN Nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam sertifikat TKDN.
(2)PDN Produk dengan label PDN memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Adanya Pernyataan Penyedia (Self Declare) yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri; (b) Produk industri yang tercantum pada laman https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_ik_idx. php; atau Produk Industri dengan label PDN sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), dapat diberi nilai TKDN sebagaimana tercantum pada Pernyataan Penyedia (Self Declare) atau hasil pencarian pada laman https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_ik_idx.ph.
(3)Produk Impor Produk industri yang tidak masuk dalam kategori Produk Dengan Sertifikat TKDN dan PDN. Atas produk impor diberi nilai TKDN 0%. b) Produk Hasil Peternakan
(1)PDN (a) Produk dengan label PDN memenuhi kriteria adanya Surat Keterangan yang berasal dari Dinas yang membidangi peternakan, yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri; (b) Produk Hasil Peternakan dengan label PDN diberi nilai TKDN 100%.
(2)Produk Impor Merupakan produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka (1). Atas produk impor diberi nilai TKDN 0%. c) Produk Hasil Pertanian
(1)PDN (a) Produk dengan label PDN memenuhi kriteria adanya Surat Keterangan yang berasal dari Dinas yang membidangi pertanian, yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri; (b) Produk Hasil Pertanian dengan label PDN diberi nilai TKDN 100%.
(2)Produk Impor Merupakan produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka (1). Atas produk impor diberi nilai TKDN 0%. d) Produk Hasil Pertambangan
(1)PDN (a) Produk dengan label PDN memenuhi kriteria adanya Pernyataan Penyedia (Self Declare) yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri; (b) Produk Hasil Pertambangan dengan label PDN diberi nilai TKDN 100%.
(2)Produk Impor Merupakan produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka (1). Atas produk impor diberi nilai TKDN 0%. e) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
(1)PDN (a) Produk dengan label PDN memenuhi kriteria adanya Surat Keterangan yang berasal dari Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan, yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri; (b) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan dengan label PDN diberi nilai TKDN 100%.
(2)Produk Impor Merupakan produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka (1). Atas produk impor diberi nilai TKDN 0%. f) Produk Hasil Perkebunan
(1)PDN (a) Produk dengan label PDN memenuhi kriteria adanya Surat Keterangan yang berasal dari Dinas yang membidangi Perkebunan, yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri; (b) Produk Hasil Perkebunan dengan label PDN diberi nilai TKDN 100%.
(2)Produk Impor Merupakan produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka (1). Atas produk impor diberi nilai TKDN 0%. g) Produk Hasil Hutan
(1)PDN (a) Produk dengan label PDN memenuhi kriteria adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang berasal dari Hutan Negara, yang diterbitkan SIPUHH online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Produk Hasil Hutan dengan label PDN diberi nilai TKDN 100%.
(2)Produk Impor Merupakan produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka (1). Atas produk impor diberi nilai TKDN 0%. h) Produk Makanan dan Minuman Produk Makanan dan Minuman meliputi produk makanan dan minuman katering, kuliner dan kudapan.
(1)PDN (a) Apabila makanan dan minuman dibuat dan disediakan oleh Penyedia yang berlokasi di dalam negeri; (b) Produk Hasil Makanan dan Minuman dengan label PDN diberi nilai TKDN 100%.
(2)Produk Impor Merupakan produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka (1). Atas produk impor diberi nilai TKDN 0%. i) Dalam hal terdapat keraguan perihal pengelompokan barang sebagai produk industri, produk peternakan, produk pertanian, produk pertambangan, produk kelautan dan perikanan, produk perkebunan, produk hasil hutan, atau produk makanan dan minuman, maka berlaku ketentuan:
(1)Produk dengan sertifikat TKDN Untuk barang yang memiliki Sertifikat TKDN maka diberi nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam Sertifikat TKDN
(2)PDN (a) Untuk barang yang tidak memiliki Sertifikat TKDN namun memiliki Surat Keterangan dari Dinas terkait atau ada Pernyataan Penyedia (Self Declare) yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri, maka barang tersebut merupakan produk dengan label PDN; (b) Atas produk dengan label PDN diberi nilai TKDN 100%.
(3)Produk Impor (a) Apabila barang dimaksud tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) maka barang tersebut merupakan Produk Impor; (b) Atas Produk Impor diberi nilai TKDN 0%. j) Gabungan Barang Meliputi paket pengadaan yang terdiri atas beberapa barang, berlaku ketentuan:
(1)Produk dengan sertifikat TKDN Apabila seluruh produk pada gabungan barang merupakan produk yang memiliki Sertifikat TKDN maka nilai TKDN dihitung dari Nilai Realisasi TKDN dibandingkan dengan Nilai Pengadaan. Rumus: Nilai Realisasi TKDN = Nilai TKDN Nilai Pengadaan Contoh : Nilai TKDN = Rp. 225.000 Gabungan Rp. 600.000 = 37,50%
(2)Gabungan PDN dan Produk dengan sertifikat TKDN Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai produk pada Gabungan Barang merupakan PDN dan Produk dengan sertifikat TKDN, maka nilai TKDN dihitung dari Nilai Realisasi TKDN dibandingkan dengan Nilai Pengadaan Rumus: Nilai Realisasi TKDN = Nilai TKDN Nilai Pengadaan Contoh: Barang Status Barang Nilai TKDN Nilai Pengadaan Realisasi TKDN Pulpen Impor 0% 100.000 0 Kertas A4 TKDN 40% 200.000 80.000 Pensil PDN 100% 200.000 200.000 Penghapus PDN 100% 50.000 50.000 Barang Status Barang Nilai TKDN Nilai Pengadaan Realisasi TKDN Pulpen TKDN 25% 100.000 25.000 Kertas A4 TKDN 40% 500.000 200.000 Total 600.000 225.000 Barang Status Barang Nilai TKDN Nilai Pengadaan Realisasi TKDN Total 550.000 330.000 Nilai TKDN = Rp. 330.000 Gabungan Rp. 550.000 = 60,00%
(3)Produk Impor Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai produk pada Gabungan Barang merupakan Produk Impor, maka diberikan Nilai TKDN 0%.

3.Belanja Jasa I. Honor dan Jasa Profesi a) PDN Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) honor dan/atau jasa profesi dari seluruh total dibayarkan kepada WNI, maka diberikan Nilai TKDN 100%. b) Impor Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) honor dan/atau jasa profesi dari seluruh total dibayarkan kepada WNA, maka diberikan Nilai TKDN 0%. II. Paket Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) a) PDN Apabila diselenggarakan di dalam wilayah NKRI, maka diberikan Nilai TKDN 100%. b) Impor Apabila diselenggarakan di luar wilayah NKRI, maka diberikan Nilai TKDN 0%. III. Perjalanan Dinas Dalam Negeri a) Tiket

(1)PDN Apabila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI, maka diberikan Nilai TKDN 100%.
(2)Impor Apabila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan selain sebagaimana dimaksud dalam angka (1), maka diberikan Nilai TKDN 0%. b) Biaya selain tiket Seluruhnya dikategorikan sebagai PDN dan diberi Nilai TKDN 100%. IV. Perjalanan Dinas Luar Negeri a) Tiket
(1)PDN Apabila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI, maka diberikan Nilai TKDN 100%.
(2)Impor Apabila perusahaan penyedia transportasi merupakan perusahaan selain sebagaimana dimaksud dalam angka (1) , maka diberikan Nilai TKDN 0%. b) Lungsum Seluruhnya dikategorikan sebagai Impor dan diberi Nilai TKDN 0%. V. Konsultan a) PDN Apabila biaya tenaga ahli jasa konsultansi dibayarkan seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) kepada WNI, maka diberikan Nilai TKDN 100%. b) Impor Apabila biaya tenaga ahli jasa konsultansi dibayarkan seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) kepada WNA, maka diberikan Nilai TKDN 0%. VI. Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) a) PDN Apabila dikerjakan oleh perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI, maka diberikan Nilai TKDN 100%. b) Impor Apabila dikerjakan oleh Apabila perusahaan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a), maka diberikan Nilai TKDN 0%. VII. Langganan Daya dan Jasa (Meliputi belanja listrik, air, pos dan giro) a) PDN Apabila disediakan oleh perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI, maka diberikan Nilai TKDN 100%. b) Impor Apabila disediakan oleh perusahaan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a), maka diberikan Nilai TKDN 0%. VIII. Jasa Lainnya a) PDN Apabila dikerjakan dan/atau disediakan oleh perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di wilayah NKRI. Diberikan Nilai TKDN 100%. b) Impor Apabila dikerjakan dan/atau disediakan oleh perusahaan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a), maka diberikan Nilai TKDN 0%.

4.Belanja Paket Gabungan Barang dan Jasa Nonkonstruksi I. PDN Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Paket Gabungan Barang dan Jasa Nonkonstruksi merupakan PDN dan/atau produk yang memiliki Sertifikat TKDN, maka Nilai TKDN dihitung dari Nilai Realisasi TKDN dibandingkan dengan Nilai Pengadaan Rumus: Nilai Realisasi TKDN = Nilai TKDN Nilai Pengadaan Contoh: Barang Status Barang Nilai TKDN Nilai Pengadaan Realisasi TKDN Tenaga Kebersihan PDN 100% 2.000.000 2.000.000 Pembersih Lantai TKDN 25% 500.000 125.000 Total 2.500.000 2.125.000 Nilai TKDN = Rp. 2.125.000 Gabungan Rp. 2.500.000 = 85,00% II. Impor Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Paket Gabungan Barang dan Jasa Nonkonstruksi merupakan produk Impor, maka diberikan Nilai TKDN 0%.
5.PEKERJAAN KONSTRUKSI Perhitungan Nilai TKDN Pekerjaan Konstruksi dapat mempedomani Surat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK.0403-Kd/937 tentang Mekanisme Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut: I. Perhitungan Persentase TKDN Tenaga Kerja No. Tahapan Keterangan
1.Menentukan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan
2.Menentukan tenaga kerja yang akan digunakan

a.Kuantitas/jumlah tenaga kerja yang akan digunakan
b.Harga satuan tenaga kerja
1. 3.Menentukan nilai TKDN tenaga kerja melalui status kewarganegaraan dengan cara memeriksa KTP/Passport
a.Apabila WNI, Nilai TKDN = 100%
b.Apabila WNA, Nilai TKDN = 0%
1. 4.Item biaya lainnya seperti asuransi dan uji laboratorium dimasukkan Sesuai dengan 3 (tiga) komponen utama (material, alat dan tenaga kerja) No. Tahapan Keterangan dalam 3 (tiga) komponen utama II. Perhitungan Persentase TKDN Material No. Tahapan Keterangan
2. 1.Menentukan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan
3. 2.Menentukan material yang akan digunakan
a.Kuantitas/jumlah material yang akan digunakan
b.Harga satuan material yang akan digunakan
1. 3.Menentukan nilai TKDN material, berdasarkan Sertifikat TKDN yang masih berlaku Dilakukan pengecekan Sertifikat TKDN melalui laman https://tkdn.kemenperin.go.id
2. 4.Material alam atau material yang didapatkan langsung dari bumi (raw material) Merupakan PDN dan dinilai 100% tanpa perlu melampirkan Sertifikat TKDN
3. 5.Biaya barang/material Penjelasan barang/material pada angka 5 III. Perhitungan Persentase TKDN Alat No. Tahapan Keterangan
4. 1.Menentukan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan
5. 2.Menentukan alat yang akan digunakan
a.Kuantitas/jumlah alat yang akan digunakan
b.Harga satuan alat yang akan digunakan
1. 3.Menentukan nilai TKDN alat yang digunakan
a.Cek invoice pembelian alat
b.Cek ID Card/ Passport/ akta pendirian atau perubahan pemilik alat (WNI/WNA) No. Tahapan Keterangan
c.Cek perusahaan produsen alat (alat diproduksi dalam negeri atau luar negeri)
1. 4.Alat Kerja Biaya alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang/jasa (tidak diserahterimakan ke pemilik proyek)
2. 5.Kriteria penilaian persentase TKDN alat Produksi Dalam Negeri (PDN)
a.Diproduksi dalam negeri (DN) dan saham millik dalam negeri (DN) maka Nilai TKDN 100%
b.Diproduksi dalam negeri (DN) dan saham millik luar negeri (LN) maka Nilai TKDN 75%
c.Diproduksi dalam negeri (DN) dan saham millik dalam negeri (DN) + luar negeri, maka Nilai TKDN 75% + (25% x saham DN)
1. 6.Kriteria penilaian persentase TKDN alat produksi Luar Negeri (LN)
a.Diproduksi luar negeri (LN) dan saham millik dalam negeri (DN) maka Nilai TKDN 100%
b.Diproduksi luar negeri (LN) dan saham millik luar negeri (LN) maka Nilai TKDN 0%
c.Diproduksi dalam negeri (DN) dan saham millik dalam negeri (DN) + luar negeri, maka Nilai TKDN = Proposional saham dalam negeri IV. Klasifikasi TKDN Barang No. Jenis Klasifikasi
1. 1.Material terpakai adalah bahan (material) yang digunakan untuk menghasilkan satu paket pekerjaan dan material tersebut masih akan mengalami proses pengerjaan sebelum terpasang di site/proyek Material
a.Pelat;
b.Besi Profil;
c.Besi Siku;
d.H Beam; dan sejenisnya
1. 2.Peralatan terpasang adalah produk jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan dan diakhir pekerjaan produk tersebut menjadi milik pengguna barang/jasa
a.Mesin Diesel pada Generator Set;
b.Overhead Crane;
c.Pompa;
d.Boiler;
e.Compressor pada paket pekerjaan pemipaan; dan sejenisnya V. Klasifikasi TKDN Jasa No. Jenis Klasifikasi
1. 1.Personil/Konsultan Tenaga Kerja
a.Konsultan Perencana;
b.Konsultan Pengawas;
c.Project Manager;
d.Site Manager; No. Jenis Klasifikasi
e.Supervisor;
f.Engineer;
g.Officer.
1. 2.Alat Kerja/Fasilitas Kerja Alat a. Fasilitas Kantor;
b.Alat Angkut;
c.Alat Angkat;
d.Alat Survey dan Pemetaan;
e.Alat Uji Tanah;
f.Direksi Kit;
g.Batching Plant;
h.Asphalt Mixing Plant;
i.Kendaraan operasional;
j.Mess karyawan;
k.Gudang Operaisional.
1. 3.Konstruksi dan Fabrikasi Tenaga Kerja
a.Drafter;
b.Surveyor;
c.Inspector;
d.Teknisi;
e.Operator;
f.Welder;
g.Driver.
1. 4.Jasa Umum Lainnya Material a. Listrik;
b.Bahan bakar;
c.Asuransi;
d.Sewa lahan Tenaga Kerja
a.Perjalanan Dinas;
b.Penginapan;
c.Penyedia Asuransi;
d.Laboran;
e.Pengiriman/kurir;
f.Operator Mob/Demob;
g.Surveyor Independen;
h.Subkontraktor/Supplier /Vendor No. Jenis Klasifikasi Alat
a.Alat Laboratorium;
b.Alat Mob/Demob;
c.Perusahaan Surveyor Independen E. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Non Tender Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa :
1. 1.Batas Pagu pada Non Tender adalah: a) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b) Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk menclapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. 2.Dalam melakukan pelaksanaan pengadaan Non Tender, PPK dan Pejabat Pengadaan wajib memiliki akun di LPSE.
3. 3.Ada 2 jenis metode pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Non Tender yaitu: Metode Transaksional dan Metode Pencatatan a) Metode Transaksional berlaku dengan kriteria sebagai berikut:

(1)Transaksi dalam sistem E-PL dilakukan oleh Pejabat Pengadaan
(2)Nilai pagu diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibawah atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jenis pengadaan Barang dan Jasa Lain.
(3)Nilai pagu dibawah atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
(4)Nilai pagu dibawah atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk jenis pengadaan Jasa Konsultansi.
(5)Pemilihan penyedia dengan nilai tersebut diatas, mencakup badan usaha maupun perorangan;
(6)Segala jenis dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan dan dokumen kontrak pelaksanaan sudah harus disiapkan terlebih dahulu (siap diawal proses). b) Metode Pencatatan berlaku dengan kriteria sebagai berikut:
(1)Pencatatan dalam sistem E-PL dilakukan oleh PPK;
(2)Pencatatan Non Tender dapat dilakukan dengan nilai pagu pengadaan dibawah atau sama Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
(3)Berlaku untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya
(4)Pengadaan yang dilakukan melalui metode swakelola dengan pencatatan swakelola Dalam hal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Pemberian Kesempatan, Perpanjangan waktu penyelesaian Kontrak dan Pembayaran pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dilakukan ditahun anggaran berjalan, tidak bisa melampaui tahun anggaran. Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan dengan melampirkan Jaminan pelaksanaan, Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan, Asuransi lain yang diperlukan, Bukti Pendaftaran dan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Surat Bebas Temuan dari Inspektorat. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA. SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Dalam pedoman ini memuat Perencanaan Swakelola, Persiapan Swakelola, Pelaksanaan Swakelola, Pengawasan Swakelola, dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola untuk masing-masing tipe Swakelola serta Sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Swakelola. 1.2 Pengertian Swakelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat. Swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/ pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola. Dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan pendirian Ormas (visi dan misi) dan kompetensi dari Ormas. Dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Kelompok Masyarakat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi Kelompok Masyarakat. 1.3 Tujuan Swakelola
1. a.Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;
2. b.Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
3. c.Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
4. d.Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
5. e.Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;
6. f.Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola; dan/atau
7. g.Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan. 1.4 Kriteria Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola Contoh barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola tidak terbatas pada:
8. a.Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni.
9. b.Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
10. c.Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes.
11. d.Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
12. e.Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah/kampus.
13. f.Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu.
14. g.Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha.
15. h.Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat. Contoh: Jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera, pelestarian lingkungan hidup, produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan.
16. i.Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa Pembangunan fisik maupun non fisik. 1). Pembangunan fisik dapat berupa Pekerjaan Konstruksi sederhana yang hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur resapan, pembuatan gapura atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat. 2). Peningkatan pembangunan non fisik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh: Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu, pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas sanitasi sederhana.
17. j.Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi. 1.5. Penyelenggara Swakelola Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang memiliki tugas meliputi:
18. a.Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
19. b.Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
20. c.Tim Pengawas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan. Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas dapat berasal/ditambahkan dari unsur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan. 1.5.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh:
21. a.Swakelola Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
22. b.Swakelola Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana Swakelola. Tim Pelaksana pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana Swakelola dapat ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
23. c.Swakelola Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan calon pelaksana Swakelola.
24. d.Swakelola Tipe IV Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. Tabel 1. Penetapan Penyelenggara Swakelola Tipe Swakelola Penyelenggara Swakelola Tipe I Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran Tipe IV Ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok Masyarakat Tabel 2. Penetapan Tim Penyelenggara Swakelola Tipe Swakelola Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana Tipe II Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran Ditetapkan oleh K/L/PD Tipe III Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran Ditetapkan oleh penanggung jawab pelaksana Swakelola 1.5.2 Persyaratan Penyelenggara Swakelola
25. a.Swakelola Tipe I Penyelenggara Swakelola tipe I memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola. Swakelola tipe I juga dapat dilaksanakan oleh: 1) Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; 2) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran sebagai instansi induk; atau 3) Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga penanggung jawab anggaran.
26. b.Swakelola Tipe II Penyelenggara Swakelola tipe II memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang/jasa yang diswakelolakan. Swakelola tipe II dapat dilaksanakan oleh: 1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan; 2) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 3) Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain; atau 4) Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain.
27. c.Swakelola Tipe III Swakelola tipe III dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil. Swakelola tipe III juga dapat dilaksanakan oleh: 1) Perguruan Tinggi Swasta; atau 2) Organisasi profesi; Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe III yaitu: 1) berbadan hukum Yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dalam hal Perguruan Tinggi Swasta dapat berbentuk badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; 3) memiliki struktur organisasi/pengurus; 4) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); 5) Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan Barang/Jasa yang diadakan, sesuai dengan AD/ART dan/atau dokumen pengesahan; 6) Mempunyai Personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan. Untuk personel yang ditugaskan sebagai calon Ketua Tim Pelaksana wajib memiliki kemampuan manajerial; 7) Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan 8) Dalam hal calon pelaksana Swakelola akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.
28. d.Swakelola Tipe IV Persyaratan Penyelenggara Swakelola tipe IV yaitu: Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat:
29. a.memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan
30. b.memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan. 2 PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA Ketentuan dan prosedur penyusunan spesifikasi teknis/KAK dan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB) Sebagaimana masuk ke dalam tahap perencanaan mengacu pada tahapan perencanaan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau ketentuan yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan ketentuan yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kementerian/lembaga atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintah daerah untuk pemerintah daerah. 3 PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE I 3.1 Persiapan PPK mengkoordinasikan persiapan Swakelola tipe I setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe I sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini: Tabel 3. Persiapan Swakelola Tipe I No. Kegiatan Para Pihak Penyusun Penetapan 1. Penetapan Penyelenggara Swakelola PPK PA/KPA
  1. 2.Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
  2. 3.Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
  3. 4.Reviu spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK
  4. 5.Reviu RAB Tim Persiapan PPK 3.1.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK. Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. Tim Persiapan dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, maka Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis/narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola. 3.1.2 Rencana kegiatan Tim Persiapan Swakelola tipe I melakukan tugas :
31. a.menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
32. b.menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan. 3.1.3 Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan: 1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau 2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan. 3.1.4 Reviu spesifikasi teknis/KAK Tim persiapan melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK hasil Perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA. 3.1.5 Reviu RAB. Kegiatan tersebut meliputi:
33. a.menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya: 1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola; 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); 4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau 5) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
34. b.menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
35. c.menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
36. d.menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau
37. e.menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK. Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe I terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka: a) Dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau b) Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut. Selanjutnya PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB yang telah direviu oleh Penyelenggara Swakelola dan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Swakelola. 3.2 Pelaksanaan Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
38. a.pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
39. b.pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
40. c.penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
41. d.menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
42. e.menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak.
43. f.PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan, yang meliputi: 1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; 2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan); 3) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau 4) Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang. Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.3 Pengawasan Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
44. a.verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
45. b.pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi: 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
46. c.Pengawasan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. 3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
47. a.Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
48. b.Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
49. c.PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 4 PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE II 4.1 Persiapan PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe II setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe II sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini: Tabel 4. Persiapan Swakelola Tipe II No Kegiatan Para Pihak Penyusun Penetapan
  1. 1.Penyelenggara Swakelola: - Tim Persiapan dan Tim Pengawas - Tim Pelaksana PPK penanggung jawab anggaran K/L/PD lain Pelaksana Swakelola PA/KPA penanggung jawab anggaran K/L/PD lain Pelaksana Swakelola
  2. 2.Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
  3. 3.Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
  4. 4.Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK
  5. 5.Reviu RAB Tim Persiapan PPK
  6. 6.Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola PPK dan Tim Pelaksana 4.1.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada pejabat Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan diswakelolakan. Dalam hal Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain bersedia maka PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan pejabat Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain sebagai pelaksana Swakelola. Pejabat Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain yang dimaksud memiliki kesetaraan jabatan yang sama dengan PA/KPA atau 1 (satu) tingkat lebih rendah. Selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. PA/KPA penanggung jawab anggaran menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah calon pelaksana Swakelola menetapkan Tim Pelaksana Swakelola. Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai Tim Pengawas. Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan tenaga ahli tertentu di luar dari tenaga ahli yang dimiliki oleh pelaksana Swakelola atau membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, selain pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah pelaksana Swakelola, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli/pendukung lapangan. Dalam hal dibantu oleh tenaga ahli yang berasal dari luar pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana atau sekurang- kurangnya berjumlah 1 (satu) orang. Tenaga ahli/pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola. Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. 4.1.2 Rencana Kegiatan Tim Persiapan Swakelola tipe II melakukan tugas:
50. a.menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
51. b.menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan. 4.1.3 Jadwal Pelaksanaan Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan:
52. a.menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola; dan/atau
53. b.menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan. 4.1.4 Reviu Spesifikasi Tim Persiapan melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA. 4.1.5 Reviu RAB Tim Pelaksana mengajukan RAB Swakelola kepada PPK. Kegiatan tersebut meliputi:
54. a.menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya: 1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola; 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau 4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
55. b.menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
56. c.menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
57. d.menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau
58. e.menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK. Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya terhadap DIPA/DPA penanggung jawab anggaran. Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari :
59. a.gaji tenaga ahli, biaya personil seperti gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
60. b.biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
61. c.biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
62. d.biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan. Data/informasi biaya personil dan biaya lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan Swakelola tipe II dapat menggunakan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian bidang yang mengatur keuangan atau instansi pemerintah daerah yang berwenang. Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe II terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka: a) Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa sudah dimasukan dalam Kontrak Swakelola; atau b) Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang belum/tidak menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:
(1)dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau
(2)dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu/tidak efektif dan/atau tidak efisien untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. 4.1.6 Kontrak Swakelola Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola sebagai berikut:
1. a.Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK dibantu oleh tim persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola;
2. b.PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) para pihak; 2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan; 3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola; 4) jangka waktu pelaksanaan; dan 5) hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola tipe II termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka:
3. a.Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa; atau
4. b.Untuk BLU/BLUD Pelaksana Swakelola, maka proses pengadaan barang/jasa menggunakan ketentuan BLU/BLUD. 4.2. Pelaksanaan Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
5. a.pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
6. b.pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan/output;
7. c.penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
8. d.menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
9. e.menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
10. f.Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
11. g.PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.3 Pengawasan Tim Pengawas Swakelola tipe II melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
12. a.verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
13. b.pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi: 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan. 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan. 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
14. c.Pengawasan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. 4.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe II dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
15. a.Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
16. b.Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
17. c.PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 5 PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE III 5.1 Persiapan PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe III setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Kegiatan persiapan Swakelola tipe III sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini: Tabel 5. Persiapan Swakelola Tipe III No Kegiatan Para Pihak Penyusun Penetapan
  1. 1.Penyelenggara Swakelola: - Tim Persiapan dan Tim Pengawas PPK penanggung jawab anggaran PA/KPA penanggung jawab anggaran - Tim Pelaksana Ormas Pimpinan calon pelaksana Swakelola
  2. 2.Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
  3. 3.Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK No Kegiatan Para Pihak Penyusun Penetapan
  4. 4.Reviu Spesifikasi teknis/KAK Tim Persiapan PPK
  5. 5.Reviu RAB Tim Persiapan PPK 6. Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola PPK dan Pimpinan calon pelaksana Swakelola 5.1.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola PPK melakukan survey pasar sebelum menyampaikan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola. Apabila hanya ada 1 (satu) calon pelaksana Swakelola yang dinilai mampu, PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola untuk melaksanakan Swakelola. Dalam hal calon pelaksana Swakelola bersedia, maka PA/KPA melakukan penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai pelaksana Swakelola. selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pelaksana Swakelola yang dinilai mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe III, PPK dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola. Pada mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola, calon pelaksana Swakelola yang berminat menjadi pelaksana Swakelola tipe III mengajukan portofolio dan proposal kepada PPK. PPK dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) calon pelaksana Swakelola. Dalam hal menetapkan lebih dari 1 calon pelaksana Swakelola maka PPK dapat melakukan dengan cara negosiasi teknis dan biaya. Negosiasi teknis dan biaya bertujuan untuk mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh calon pelaksana Swakelola, kecuali untuk komponen biaya yang bersifat sesuai pengeluaran (at cost). Dalam hal calon pelaksana Swakelola tipe III telah terpilih melalui mekanisme pemilihan calon pelaksana Swakelola, maka PA/KPA melakukan penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai pelaksana Swakelola. selanjutnya PPK meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan RAB. PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK. Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai Tim Pengawas. Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas/Organisasi Profesi atau pegawai Perguruan Tinggi Swasta. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan tenaga ahli tertentu di luar dari tenaga ahli yang dimiliki oleh pelaksana Swakelola atau membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, selain anggota Ormas/Organisasi Profesi atau pegawai Perguruan Tinggi Swasta, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli/pendukung lapangan. Dalam hal dibantu oleh tenaga ahli yang berasal dari luar pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang. Tenaga ahli/pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola. Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. 5.1.2 Rencana Kegiatan Tim Persiapan Swakelola tipe III melakukan tugas:
18. a.menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
19. b.menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan. 5.1.3 Jadwal Pelaksanaan Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan: 1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola; dan/atau 2) menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan. 5.1.4 Reviu Spesifikasi Tim Persiapan melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA. 5.1.5 Reviu RAB Pimpinan Ormas mengajukan RAB Swakelola kepada PPK. Kegiatan tersebut meliputi:
20. a.menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya: 1) gaji personel/ahli/teknis, upah petugas lapangan (koordinator lapangan, petugas lapangan, dan lain- lain), honor narasumber dan honor tim Penyelenggara Swakelola; 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau 4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
21. b.menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
22. c.menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
23. d.menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau
24. e.menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK. Data/informasi yang dapat digunakan dalam menentukan besaran biaya personel antara lain: 1) gaji personel dari kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; atau 2) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB. Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari :
25. a.gaji personel, gaji tenaga ahli, upah petugas lapangan (koordinator lapangan, petugas lapangan, dan lain- lain), honor narasumber dan honor tim Penyelenggara Swakelola;
26. b.biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
27. c.biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
28. d.biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe III terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:
29. a.dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau
30. b.dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu/tidak efektif dan/atau tidak efisien untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. 5.1.6 Kontrak Swakelola Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
31. a.Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK dibantu oleh Tim Persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola.
32. b.PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan pelaksana Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) para pihak; 2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan; 3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola; 4) jangka waktu pelaksanaan; dan 5) hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola tipe III termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa. 5.2 Pelaksanaan Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
33. a.pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
34. b.pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga ahli, tenaga kerja atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan Kontrak Swakelola;
35. c.penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
36. d.menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
37. e.menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
38. f.Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
39. g.PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
40. h.Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.3 Pengawasan Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
41. a.verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
42. b.pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi: 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan. 3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
43. c.Pengawasan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. 5.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe III dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
44. a.Pimpinan pelaksana Swakelola melalui Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
45. b.Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dan hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan; dan
46. c.PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 5.5 Penyaluran dana kepada Organisasi Masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
47. a.Tahap I diberikan 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana apabila Organisasi Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola;
48. b.Tahap II diberikan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan/Kegiatan telah mencapai minimal 90% (sembilan puluh persen) dari tahap I; dan
49. c.Tahap III Diberikan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan/Kegiatan telah mencapai minimal 90% (sembilan puluh persen) dari akumulasi tahap I dan II. 6 PERSIAPAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE IV 6.1 Persiapan PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. 6.1.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola. Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. Dalam hal pendampingan/asistensi penyelenggaraan Swakelola dibutuhkan tenaga ahli, PPK dapat melakukan perikatan/Kontrak yang terpisah dari Kontrak Swakelola tipe IV. 6.1.2 Rencana Kegiatan Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas:
50. a.menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
51. b.menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan. 6.1.3 Jadwal Pelaksanaan Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan: 1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola; dan/atau 2) menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan. 6.1.4 Reviu Spesifikasi Pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA. 6.1.5 Reviu RAB Tim Pelaksana mengajukan RAB Swakelola kepada PPK. Kegiatan tersebut meliputi:
52. a.menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya: 1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola; 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); dan/atau 3) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
53. b.menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
54. c.menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan; dan/atau
55. d.menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia. Pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola melakukan reviu RAB yang disusun oleh Tim Persiapan yang berasal dari Kelompok Masyarakat sebelum diserahkan kepada PPK. Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB. Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:
56. a.gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
57. b.biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); dan/atau
58. c.biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe IV terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:
59. a.dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau
60. b.dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/ jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK disiapkan oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. 6.1.6 Kontrak Swakelola PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
61. a.Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola;
62. b.PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) para pihak; 2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan; 3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola; 4) jangka waktu pelaksanaan; dan 5) hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola tipe IV termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa. 6.2 Pelaksanaan Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
63. a.pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
64. b.pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
65. c.penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
66. d.menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
67. e.menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
68. f.Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
69. g.PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. 6.3 Pengawasan Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
70. a.verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
71. b.pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi: 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan 3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
72. c.Pengawasan tertib administrasi keuangan. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. 6.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe IV dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
73. a.Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
74. b.Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
75. c.PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
76. d.Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. 6.5 Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
77. a.Tahap I diberikan 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana apabila Organisasi Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola;
78. b.Tahap II diberikan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan/Kegiatan telah mencapai minimal 90% (sembilan puluh persen) dari tahap I; dan
79. c.Tahap III Diberikan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan/Kegiatan telah mencapai minimal 90% (sembilan puluh persen) dari akumulasi tahap I dan II. 7 SANKSI Pengenaan Sanksi pada Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
80. a.Sanksi pada Swakelola Tipe I Penyelenggara Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Penyelenggara Swakelola. Penilaian PPK terhadap Penyelenggara Swakelola dapat berdasarkan atas penilaian PPK. Penyelenggara Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
81. b.Sanksi pada Swakelola Tipe II Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada pelaksana Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Tim Pelaksana Swakelola. Penilaian PPK terhadap Tim Pelaksana Swakelola dapat berdasarkan atas penilaian PPK secara mandiri ataupun atas laporan dari Tim Pengawas kepada PPK. Pelaksana Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai Pelaksana Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
82. c.Sanksi pada Swakelola Tipe III Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada pelaksana Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Tim Pelaksana Swakelola. Penilaian PPK terhadap Tim Pelaksana Swakelola dapat berdasarkan atas penilaian PPK secara mandiri ataupun atas laporan dari Tim Pengawas kepada PPK. Pelaksana Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai Pelaksana Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
83. d.Sanksi pada Swakelola Tipe IV Penyelenggara Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada Penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap Penyelenggara Swakelola. Penilaian PPK terhadap Penyelenggara Swakelola dapat berdasarkan atas penilaian PPK. Penyelenggara Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. 8 MODEL KONTRAK SWAKELOLA Pelaksanaan Swakelola didasarkan pada kontrak swakelola (model kontrak terlampir) BAB V....
  1. 1.Ketentuan Umum 1.1 Latar Belakang Dalam penanganan keadaan darurat pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan terkendali. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana. Secara umum keseluruhan keadaan diatas merupakan suatu kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah dan waktu yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera mungkin. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat. Tujuan dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa. 1.3 Kriteria Keadaan Darurat Keadaan darurat meliputi:
84. a.Keadaan Darurat Bencana Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. Keadaan darurat bencana dapat disebabkan oleh: 1) bencana alam seperti; gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor; 2) bencana non-alam seperti; gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit; dan 3) bencana sosial seperti; konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror.
85. b.Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya yang dapat disebabkan oleh kecelakaan (darat, udara dan/atau laut), bencana, atau kondisi yang dapat membahayakan manusia/masyarakat.
86. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengancam keselamatan, keamanan dan pemanfaatan, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menangani kerusakan tersebut
87. d.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri.
88. e.Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. 1.4 Status Keadaan Darurat Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau keadaan tertentu. Keadaan tertentu merupakan suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak memperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas. 1.5 Pelaku Pengadaan Pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat terdiri dari:
89. a.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: 1) menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia; 2) memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan 3) mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
90. b.Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: 1) melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia; 2) melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat; 3) menerbitkan SPPBJ; 4) apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia; 5) menerbitkan SPMK/SPP; 6) mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan 7) elakukan perikatan/perjanjian.
91. c.Penyedia memiliki tugas: 1) melaksanakan pekerjaan; dan 2) melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.
  1. 2.Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:
92. a.perencanaan pengadaan;
93. b.pelaksanaan pengadaan; dan
94. c.penyelesaian pembayaran. Secara umum Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana diagram dibawah ini: Gambar 1 – Tahapan Pengadaan dalam Penanganan Keadaan Darurat 2.1 Perencanaan Pengadaan Setelah terjadinya keadaan darurat PA/KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa. 2.1.1 Identifikasi Kebutuhan PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini:
95. a.Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan;
96. b.Penyelamatan dan evakuasi, meliputi: 1) pencarian dan penyelamatan korban; Identifikasi Kebutuhan Analisis Ketersediaan Sumber Daya Penetapan Cara Pengadaan 2) pertolongan darurat; 3) evakuasi korban; 4) perlindungan masyarakat; dan/atau 5) pemulangan atau repatriasi.
97. c.Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi: 1) air bersih dan sanitasi; 2) pangan; 3) sandang; 4) pelayanan kesehatan; 5) pelayanan psikososial; dan/atau 6) penampungan dan tempat hunian.
98. d.Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan; dan
99. e.Perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan. 2.1.2 Analisis Ketersediaan Sumber Daya Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan. 2.1.3 Cara Pengadaan Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki, PA/KPA menetapkan cara pengadaan pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat. Cara Pengadaan Barang/Jasa penanganan keadaan darurat melalui:
100. a.Penyedia Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia.
101. b.Swakelola Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, PA/KPA melaksanakan pengadaan melalui Swakelola. Pelaksanaan Swakelola dalam penanganan darurat dilaks anakan dengan koordinasi antar pihak terkait. Pelaksanaan Swakeloa dapat melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha. 2.2 Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia Tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui Penyedia terdiri dari: 2.2.1 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut. Berdasarkan kesepakatan PPK dengan Penyedia/Pelaku Usaha, PPK menerbitkan SPPBJ yang paling sedikit memuat:
102. a.jenis pengadaan;
103. b.perkiraan ruang lingkup pekerjaan;
104. c.lokasi pekerjaan;
105. d.rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
106. e.jenis kontrak; dan
107. f.tata cara pembayaran. Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:
108. a.Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah: 1) harga Satuan; SPPBJ Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Serah Terima Lokasi Pekerjaan dan Rapat Persiapan SPMK/SPP Penyelesaian Pembayaran Serah Terima Hasil Pekerjaan Perhitungan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan 2) lumsum; 3) gabungan Lumsum dan Harga Satuan; 4) waktu Penugasan; atau 5) biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee).
109. b.Jenis kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) yang dimaksud adalah nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (Cost Plus Percentage Fee) dimana biaya aktual sesuai dengan pengeluaran sebenarnya;
110. c.Biaya aktual terdiri dari komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan. Jasa terdiri dari komponen keuntungan dan overhead;Dalam hal kontrak ditetapkan dengan Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee), Penyedia harus menyediakan dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan;
111. d.Nilai kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi yang disertai dengan bukti pengeluaran/arus kas selama pelaksanan pekerjaan;
112. e.Jenis Kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) dapat digunakan bilamana lingkup pekerjaan tidak dapat teridentifikasi dan/atau penggunaan jenis kontrak lain menimbulkan risiko terhadap keberhasilan penyelesaian pekerjaan;
113. f.Pada Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK;
114. g.Ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia (apabila diperlukan); dan
115. h.Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum anggaran tersedia. 2.2.2 Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan (bila diperlukan) Apabila diperlukan, PPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraaan kebutuhan (jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume, dan perkiraan waktu penyelesaian) dan mengklarifikasi/mengonfirmasi kemampuan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada Pekerjaan Konstruksi, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yang akan dilaksanakan, yaitu berupa:
116. a.Konstruksi darurat Pada prinsipnya penanganan keadaan darurat mengggunakan konstruksi darurat, hal ini dikarenakan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat, menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar, dan/atau terhentinya kegiatan pelayanan publik.
117. b.Konstruksi permanen Penggunaan konstruksi permanen diperbolehkan jika penyerahan pekerjaan diperkirakan masih dalam kurun waktu keadaan darurat atau penanganan keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar. Dalam pemeriksaan bersama, apabila diperlukan PA/KPA dapat menetapkan tim teknis (Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, direksi teknis/direksi lapangan dll) atas usul PPK. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan menjadi acuan bagi Penyedia untuk menyusun program kegiatan. Lingkup program kegiatan dapat disesuaikan dengan jenis, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penyusunan program kegiatan sesegera mungkin dan dapat dilakukan bersama PPK/tim teknis. Dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, PPK menyetujui dan menyepakati program kegiatan yang disusun oleh Penyedia yang meliputi: 1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personel; 5) metode pelaksanaan pekerjaan; dan 6) penyusunan rencana pemeriksaan pelaksanaan (on going) pekerjaan. 2.2.3 Serah Terima Lokasi Pekerjaan (bila diperlukan) Apabila diperlukan, untuk Pekerjaan Konstuksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, PPK melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia. 2.2.4 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK menerbitkan SPMK sebagai dokumen pra-kontrak kepada Penyedia yang didalamnya mencantumkan antara lain hal sebagai berikut:
118. a.perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan.
119. b.jenis pekerjaan;
120. c.lokasi pekerjaan;
121. d.tanggal mulai kerja;
122. e.rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
123. f.tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus); dan
124. g.hal lain yang dianggap perlu termasuk sanksi. 2.2.5 Pelaksanaan Pekerjaan Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu. KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diperlukan, KPA/PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen, Penyedia, dan/atau pengguna/penerima akhir. Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
125. a.Penyedia menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;
126. b.KPA/PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut untuk membahas perkembangan pekerjaan.
127. c.Penyedia wajib memberitahu kepada KPA/PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia.
128. d.Dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup perkerjaan, KPA/PPK dan Penyedia bersepakat untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan program kegiatan. 2.2.6 Penghentian Pekerjaan PPK dan Penyedia dapat bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi lapangan atau karena tujuan pekerjaan sudah tercapai. 2.2.7 Perhitungan Hasil Pekerjaan Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagian atau keseluruhan, PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan program kegiatan. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Perhitungan Bersama dan menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan atau pembayaran. 2.2.8 Serah Terima Hasil Pekerjaan Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
129. a.pekerjaan telah dinyatakan selesai.
130. b.setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
131. c.PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima yang paling kurang berisi: 1) tanggal serah terima; 2) nama Penyedia; 3) lokasi pekerjaan; dan 4) jumlah dan Spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan. 2.2.9 Penyelesaian Pembayaran
132. a.Kontrak Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.
133. b.Pembayaran Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau 2) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
134. c.Audit Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat. 2.3 Pelaksanaan Pengadaan Melalui Swakelola Pihak yang terlibat dalam kegiatan Swakelola antara lain:
135. a.Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;
136. b.lembaga nonpemerintah;
137. c.organisasi kemasyarakatan;
138. d.pemerintahan negara lain atau organisasi/lembaga internasional;
139. e.masyarakat; dan/atau
140. f.Pelaku Usaha. Dalam proses penanganan keadaan darurat, keterlibatan dan partisipasi pihak lain diperlukan untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak. Kontrak Pembayaran Audit
  1. 3.Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan KPA/PPK melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Penyedia meliputi:
141. a.proses penunjukan Penyedia.
142. b.proses pemeriksaan lokasi pekerjaan.
143. c.pelaksanaan pekerjaan.
144. d.perhitungan hasil pekerjaan.
145. e.serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan apabila proses pengadaan penanganan darurat secara Swakelola, KPA/PPK mengawasi proses pekerjaan tersebut mulai dari kegiatan awal Swakelola sampai dengan serah terima hasil akhir pekerjaan. KPA/PPK melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada PA. 3.1 Monitoring Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK dan dapat dibantu oleh pihak lain yang independen dan/atau pengguna/penerima akhir terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dengan pemantauan lapangan atau laporan yang diberikan oleh Penyedia. Monitoring dilakukan terhadap:
146. a.kesesuaian kebutuhan pengadaan dengan hasil identifikasi kebutuhan dan analisis ketersediaan sumber daya; dan
147. b.kesesuaian antara kebutuhan pengadaan dengan hasil pekerjaan yang sedang/telah dilakukan. 3.2 Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan. 3.3 Pelaporan Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA yang isinya meliputi:
148. a.profil setiap paket pekerjaan;
149. b.rencana dan realisasi anggaran;
150. c.sumber daya yang digunakan;
151. d.kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
152. e.hal-hal lain yang dianggap perlu. Pencatatan atas penggunaan anggaran Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dicatat melalui aplikasi SPSE setelah tanda tangan Kontrak.
  1. 4.Pengawasan Dan Pelayanan Hukum 4.1 Pengawasan Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan eksternal serta internal pemerintah, dan pengawasan masyarakat.
  2. 1.Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
  3. 2.Pengawasan Eksternal dan Internal Pemerintah
153. a.pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
154. b.pengawas internal dilakukan oleh Inspektur Jendral/Inspektur Utama/Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
  1. 3.Pengawasan Masyarakat Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pengawas internal. 4.2 Pelayanan Hukum Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat terkait pelaksanaan tugas dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan dan dapat dibantu oleh Advokat.
  2. 5.Jenis Barang/Jasa Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Keadaan Darurat Jenis barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: No Jenis Barang/Jasa Uraian
  3. 1.Barang - Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya. - Bahan Bakar Minyak (BBM). - Air Bersih. - Tempat Sampah. - Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya). - Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya. - Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat. - Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya. - Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, No Jenis Barang/Jasa Uraian kelambu untuk bayi dan sejenisnya. - Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya - Pembalut wanita dan sejenisnya. - Obat dan bahan habis pakai. - Peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya. - Alat kesehatan. - Vaksin. - Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit. - Peralatan Komunikasi. - Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. - Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.
  4. 2.Pekerjaan Konstruksi - Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana. - Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan Drainase lingkungan. - Pengadaan MCK darurat. - Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap. - Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital. - Bangunan yang sifatnya darurat dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung No Jenis Barang/Jasa Uraian dampak bencana (penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin). - Bangunan yang sifatnya sementara dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (jembatan bailey untuk mengganti sementara jembatan yang rusak, sheet pile untuk menutup tanggul yang jebol/bobol, sheet pile yang dipasang di hulu bendung untuk mengembalikan elevasi muka air pada bendung yang jebol, pompa untuk memompa air baku dari sungai untuk mengganti sementara pengambilan air dari sungai). - Bangunan yang sifatnya semi permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (konstruksi bronjong untuk membuat pelimpah banjir darurat, sehingga nantinya pelimpah banjir darurat tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelimpah banjir permanen). - Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana.
  5. 3.Jasa Konsultansi - Pelayanan Psikososial. - Pembuatan Desain rencana perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak. - Penyelidikan Epidemiologis yang meliputi : • Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk. No Jenis Barang/Jasa Uraian • Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis. • Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah. - Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dalam penanggulangan wabah - Pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah. - Pemusnahan bibit penyakit/kuman, hewan, tumbuh- tumbuhan dan benda yang mengandung penyebab penyakit. - penanganan jenazah akibat wabah, - penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah
  6. 4.Jasa Lainnya - Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana. - Sewa sarana transportasi mobil, motor, truk, bus, perahu, motor boat, kapal, helikopter, pesawat terbang (tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit). - Bantuan stimultan (tunai) perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur. - Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara. - Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana No Jenis Barang/Jasa Uraian kekeringan. - Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB). - Pengadaan Barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana. - Pengadaan Barang dan Jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat. - Bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara. - Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental. - Biaya perawatan korban. - Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi. - Biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital. - Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan. - Bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara. - Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental. No Jenis Barang/Jasa Uraian - Biaya perawatan korban. - Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi. - Biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital. - Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan - bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan BAB VI.... E-Purchasing yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan E-Purchasing, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat. Guna percepatan dan kelancaran penyelenggaraanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar:
155. a.cepat;
156. b.mudah;
157. c.transparan; dan
158. d.tercatat secara elektronik. Tata cara penyelenggaraan E-Purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah.
  1. 1.Pelaporan Belanja dan Pendapatan APBD Sepanjang tidak ditentukan lain oleh instansi pemberi bantuan, maka sistem/format pelaporan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD Kota mengacu pada format pelaporan yang dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Buku Pedoman Teknis ini. Laporan Kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari APBD Kota disampaikan :
159. a.Secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDALBANGDA) pada situs https://simdalbangda.surakarta.go.id, secara realtime dan paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
160. b.Isian yang harus dilaporkan meliputi :
(1)ROPAK terdiri dari property dan target keuangan dan kinerja serta target pendapatan;
(2)POK terdiri dari realisasi keuangan dan realisasi kinerja serta realisasi pendapatan;
(3)Upload foto tahapan kegiatan;
(4)Kendala dan tindak lanjut (diisi bila terdapat realisasi keuangan maupun kinerja dengan realisasi capaian dibawah 80%);
(5)Kontrak (data kontrak pekerjaan infrastruktur dan/atau non infrastruktur);
(6)Laporan Rekapitulasi Realisasi Keuangan pada level Sub Kegiatan dari Aplikasi Penatausahaan Keuangan;
(7)LRA Belanja dan LRA Pendapatan dari Aplikasi Penatausahaan Keuangan;
(8)Laporan Realisasi BOS;
(9)Laporan Realisasi BOK dan
(10)Laporan Realisasi BLUD.
1. c.Mengirimkan melalui scan
(1)Perangkat Daerah melakukan input dan pelaporan yang dimulai setiap tanggal 1 di bulan berjalan dengan batas sampai dengan tanggal 5 di bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Setelah laporan selesai dibuat, Perangkat Daerah melakukan Print out laporan.
(3)Print out laporan harus ditandatangani secara basah oleh pejabat yang berwenang dan diberi cap basah Perangkat Daerah.
(4)Laporan yang telah tertandatangan dan ber – Cap Basah, di scan dalam bentuk file gambar (disarankan max 150 dpi per file gambar). Semua File Laporan pada akhirnya dijadikan 1 File PDF.
(5)Setelah laporan di scan dan dijadikan 1 file PDF, melakukan upload melalui link yang sudah disediakan dengan melampirkan:
1. a.Fotocopy Rekap formulir DPA Perangkat Daerah pada awal tahun anggaran dan formulir DPPA Perangkat Daerah pada saat perubahan anggaran;
2. b.Print-out Laporan ROPAK (APBD Murni/APBD Perubahan);
3. c.Print-out laporan POK bulanan, laporan kendala dan tindak lanjut serta Print-out data kontrak pekerjaan;
4. d.Print-out Rencana Pendapatan (APBD Murni/APBD Perubahan) dan melampirkan SK Walikota tentang Target Pendapatan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah Pengampu Pendapatan);
5. e.Pint Out Realisasi Pendapatan Bulanan (Perangkat Daerah Pengampu Pendapatan);
6. f.Print-out Laporan Rekapitulasi Realisasi Keuangan pada level Sub Kegiatan dari Aplikasi Penatausahaan Keuangan;
7. g.Print-out LRA Belanja dan LRA Pendapatan;
8. h.Print-out Laporan Realisasi BOS (Perangkat Daerah pengampu BOS);
9. i.Print-out Laporan Realisasi BOK (Perangkat Daerah pengampu BOK) dan
10. j.Print-out Laporan Realisasi BLUD (Perangkat Daerah pengampu BLUD).
  1. 2.Pelaksanaan Infrastruktur Lapangan Dalam melakukan pengendalian pada paket infrastruktur lapangan Perangkat Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Lapangan (SIMONELA) yang beralamat di https://simonela.surakarta.go.id, dengan ketentuan sebagai berikut:
11. a.PPK memerintahkan Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK)/Direksi Lapangan (Paket Konstruksi Pengadaan Tender dan/atau Non Tender) untuk melakukan input data target dan progres pembangunan;
12. b.PPK menginformasikan kepada Bagian Administrasi Pembangunan untuk mendaftarkan Akun PPK/Perangkat Daerah dan Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK)/Direksi Lapangan;
13. c.Dalam setiap input target dan progres mingguan oleh Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK)/Direksi Lapangan wajib dilakukan verifikasi dan persetujuan progres oleh PPK Perangkat Daerah didalam aplikasi SIMONELA;
14. d.Pengisian input target dan progres mingguan dilakukan setelah penandatangan SPMK hingga PHO;
15. e.Konsultan Perencana melakukan input DED kedalam Aplikasi SIMONELA;
16. f.Konsultan Perencana melakukan pengawasan secara berkala;
17. g.Apabila Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK) berhalangan, tugas pelaporan seperti yang tertulis pada poin 2.a pelaporan dilakukan oleh PPK/PPTK;
18. h.Pelaporan monev spesifikasi teknis dilakukan pada item Mata Pembayaran Utama (MPU), dengan memperhatikan spesifikasi teknis saat pelaksanaan dengan minimal mengacu pada kriteria: • Item pekerjaan yang menjamin fungsional dan struktural infrastruktur menjadi andal; • Item Pekerjaan yang rawan pengurangan spesifikasi dan volume; • Komponen yang tertanam/tertimbun/tertutup tapi memiliki sumbangan kekuatan dan keamanan pada infrastruktur dan; • Komponen yang memiliki desain custom/spesifikasi khusus.
19. i.Cetak laporan dari sistem SIMONELA menjadi syarat yang dilampirkan pada saat pengajuan pembayaran Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi (MK);
  1. 3.Manajemen Risiko
20. a.Perangkat Daerah melakukan pengelolaan risiko sesuai dengan alur dan tata cara yang termaktub pada Peraturan Deputi PPKD nomor 4 Tahun 2021 dengan menginputkan data pengelolaan risiko ke dalam aplikasi RTP Surakarta Risk Management Information System (SarKemis) dengan alamat https://rtp.surakarta.go.id
21. b.Perangkat Daerah membentuk Tim Teknis Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemeintah Kota Surakarta tingkat Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
22. c.Perangkat Daerah berperan serta aktif dalam mendukung pengelolaan risiko dalam penyusunan Dokumen Strategis Pemda oleh Tim Teknis Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan Visi, Misi Wali Kota dan Sasaran RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun dokumen perencanaan RPJMD.
23. d.Perangkat Daerah melakukan pengelolaan risiko untuk kemudian dituangkan ke dalam Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra masing-masing Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dokumen perencanaan Renstra Perangkat Daerah.
24. e.Perangkat Daerah melakukan pengelolaan risiko untuk kemudian dituangkan ke dalam Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renja masing-masing Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun dokumen perencanaan Renja Perangkat Daerah.
25. f.Perangkat Daerah melakukan pengendalian berkelanjutan dan monitoring mandiri pada Rencana Tindak Pengendalian, Rencana Informasi dan Komunikasi serta Monitoring mandiri Pengelolaan Risiko, yang akan direviu oleh Tim Teknis Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Surakarta setiap triwulan untuk lingkup Strategis Pemda, Strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
26. g.Laporan Triwulan Pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko dilaporkan paling lambat tanggal 10 di awal triwulan berikutnya.
  1. 4.Penyerahan Pengelolaan Kegiatan
27. a.Pengelolaan Kegiatan oleh Perangkat Daerah Pengguna Anggaran : Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengadaan Barang/Jasa, Belanja Modal atau pekerjaan konstruksi yang diterima dari penyedia kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, lewat Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta dilengkapi dengan:
(1)Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100%;
(2)Pekerjaan konstruksi dilampiri :
1. a.Laporan Akhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. b.Berita Acara PHO/FHO;
3. c.Surat Pernyataan Kesanggupan Menandatangani Surat Pernyataan Penjaminan atas Kegagalan Bangunan
4. d.Surat Pernyataan Penjaminan atas Kegagalan Bangunan
(3)Hasil poin (1) dan (2).b di unggah di Aplikasi SIMONELA
1. b.Hasil pengadaan barang milik daerah yang selanjutnya dikelola oleh Perangkat Daerah lain, dilaporkan oleh kepala Perangkat Daerah Pelaksana kepada Wali Kota melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) c.q. Bidang Aset, tembusan ke Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Surakarta untuk ditetapkan penggunanya;
2. c.Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, dilakukan setelah diperiksa oleh kepala Perangkat Daerah Penerima dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
3. d.Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah seluruh hasil pengadaan barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan.
  1. 5.Pelaporan TKDN Tata cara pelaporan rencana dan realisasi penggunaan PDN diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.
  2. 1.PENDAHULUAN Penyedia sebagai salah satu pelaku pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat mempengaruhi/ menentukan hasil/output/target dari suatu pengadaan, baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu maupun lokasinya. Oleh karenanya diperlukan suatu pembinaan secara menyeluruh sehingga barang/jasa yang disediakan akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Pembinaaan kepada Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Pelaku Usaha) tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), namun juga perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Di samping itu, dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha juga diperlukan kolaborasi dengan dunia usaha, asosiasi pelaku usaha, asosiasi/organisasi profesi, perguruan tinggi serta pemangku kebijakan terkait lainnya sehingga akan tercapai peningkatan kompetensi dan kemampuan dalam melakukan kegiatan/usaha bagi Pelaku Usaha. Bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha antara lain pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha, serta pengenaan Sanksi Daftar Hitam
  3. 2.PEMBINAAN PELAKU USAHA 2.1 Umum Pembinaan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing berdasarkan peraturan-perundangan. Dalam rangka pembinaan Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha, asosiasi pelaku usaha, asosiasi/organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lain, misalnya lembaga donor/mitra pembangunan. LKPP menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka pembinaan pelaku usaha untuk terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa terutama bagi Usaha Kecil dan Koperasi sehingga dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2.2 Bentuk Pembinaan Bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha meliputi:
4. a.pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha;
5. b.pemberian dukungan;
6. c.penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa; dan
7. d.pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
  1. 3.PEMBERIAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA Pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha dilakukan melalui:
8. a.Sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau pelatihan;
9. b.Pendampingan untuk meningkatkan kualitas barang/jasa yang dihasilkan; dan/atau
10. c.Bentuk peningkatan kapasitas lainnya.
  1. 4.PEMBERIAN DUKUNGAN Pemberian dukungan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan-perundangan melalui:
11. a.Pemberian informasi peluang usaha;
12. b.Penyelenggaraan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan sistem pendukungnya;
13. c.Peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan, inovasi dan teknologi; dan/atau
14. d.Dukungan lainnya yang diperlukan.
  1. 5.PENILIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak., 5.1. Tujuan Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja bertujuan untuk:
  2. 1.Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
  3. 2.Memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
  4. 3.Melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
  5. 4.Menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
  6. 5.Memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia. 5.2. Prinsip Penilaian Kinerja
15. a.Penilaian Kinerja dilaksanakan dengan prinsip:
16. b.Sederhana, mudah, dan aplikatif;
17. c.Transparan, objektif, proporsional; dan Profesional dan berintegritas. 5.3. Sistem Informasi Penilaian Kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang diselenggarakan oleh LKPP. 5.4. Tata Cara Penilaian Kinerja
18. a.Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.
19. b.PPK melakukan Penilaian Kinerja setelah: 1) Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi; 2) PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau 3) PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
20. c.Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.
21. d.Penilaian Kinerja pada e-Purchasing melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring. 5.5. Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja
22. a.Aspek, indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia terdiri atas: 1) Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%; 2) Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%; 3) Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan 4) Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%.
23. b.Kriteria dan skor Penilaian Kinerja adalah sebagai berikut: 1) Kualitas dan kuantitas pekerjaan Kriteria Skor Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja Buruk 0 Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK Cukup 1 > 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Baik 2 ≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Sangat Baik 3 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 2) Biaya Kriteria Skor Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja Buruk 0 Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK Cukup 1 a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan
24. b.Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK. Baik 2 Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup. Sangat Baik 3 Telah melakukan pengendalian biaya Dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. 3) Waktu Kriteria Skor Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja Buruk 0 Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK Cukup 1 Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia. Baik 2 Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia. Sangat Baik 3 Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK. 4) Layanan Kriteria Skor Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja Buruk 0 Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK Cukup 1 a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan
25. b.Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Baik 2 a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau
26. b.Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Sangat Baik 3 a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan
27. b.Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.
28. c.Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja Penyedia adalah: Nilai Kinerja = (skor kualitas dan kuantitas X bobot kualitas dan kuantitas) + (Skor biaya X bobot biaya) + (skor waktu X bobot waktu) + (skor layanan X bobot layanan) Nilai Kinerja 0 = Buruk Nilai Kinerja 1 sd <2 = Cukup Nilai Kinerja 2 sd <3 = Baik Nilai Kinerja 3 = Sangat Baik 5.6. Penghargaan kepada Penyedia
29. a.Hasil Penilaian Kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan.
30. b.Penyedia dapat melaksanakan pengadaan langsung dan e- purchasing dengan ketentuan wajib memiliki kinerja sekurang-kurangnya baik sepanjang penilaian kinerja tersedia dalam SIKAP.
31. c.Penyedia barang/jasa dengan Predikat Kinerja Penyedia Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk paling lama 1 (satu) tahun. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf v dan huruf w Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. FORM DAN TABEL 2 Contoh SK Penetapan PPTK tanpa tugas PPKom KOP SURAT =============================================================== NOMOR : .... TAHUN 2024…………… T E N T A N G PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS ………………………….. KEPALA ………………………………………. Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kab ..................... ....................... pada .................... Kota/Kab ......................., maka dipandang perlu menujuk/menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan;
  1. 2.Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan kepadanya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. 4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 3 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. 6.Peraturan Daerah ............................ Nomor ………….. Tahun .................. tentang Pembentukan …….
  6. 7.……………………… M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ………………… dalam Pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di …………..………………… sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
  7. 1.Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD:
32. a.menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
33. b.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
34. c.melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 4
35. d.Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi : e menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; f menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan g menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  1. 2.Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundanga yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kewajiban dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komiten, dengan tugas : 1 Menyiapkan penyusunan perencanaan pengadaan; 2 Menyiapkan pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 3 Menyiapkan pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 4 Menyusun dan menyiapkan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 5 Menyusun dan menyiapkan penetapan rancangan kontrak; 6 Menyusun dan menyiapkan penetapan HPS; 5 7 Menyusun dan menyiapkan penetapan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 8 Menyiapkan pengusulan perubahan jadwal kegiatan; 9 Menyiapkan pelaksanaan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 10 Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan pengendalian kontrak; 11 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 12 Menyusun dan menyiapkan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan; 13 Menyusun dan menyiapkan dokumen menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan; 14 Menyiapkan dokumen penilai kinerja Penyedia; 15 Menyiapkan penetapan tim pendukung; 16 Menyiapkan penetapkan tim ahli atau tenaga ahli; 17 Menyiapkan penetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 18 Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan; 19 Menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 20 Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara swakelola KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta 6 pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya. KELIMA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEMPAT di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : …………………. Pada Tanggal : …………………. Kepala Kepala ………… Selaku Pengguna Anggaran ………………………….. 7 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA ………………….. SELAKU PENGGUNA ANGGARAN Nomor : ………………….. Tanggal : ………………….. PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA ………………………… NO . NAMA JABATAN PADA INSTANSI PENGANGKATAN / PENUGASAN
  2. 1.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ……….
  3. 2.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ……….
  4. 3.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ……….
  5. 4.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ……….
  6. 5.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ………. Ditetapkan di : ……………………. Pada Tanggal : ……………………. Kepala ………… Selaku Pengguna Anggaran ………………………….. 8 Contoh SK Penetapan PPTK dengan tugas PPkom KOP KEPALA ……………………. SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : .... TAHUN …………… T E N T A N G PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA …………………………………… KEPALA ………………………………………. Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kab ..................... ....................... pada .................... Kota/Kab ......................., maka dipandang perlu menujuk/menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan;
  7. 2.Dalam hal tidak dilaksanakannya penetapan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan, PA/KPA perlu menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen.
  8. 3.Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  9. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. 4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  12. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. 6.Peraturan Daerah ............................ Nomor ………….. Tahun .................. tentang Pembentukan …….
  14. 7.……………………… M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERTAMA : :Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ………………… dalam Pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di …………..………………… sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut 1 Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD:
36. a.menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
37. b.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
38. c.melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 10
  1. 2.Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan angg kegiatan, meliputi : a menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; b menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan c menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 3 Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kewajiban dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komiten, dengan tugas :
  2. 1.Menyusun perencanaan pengadaan;
  3. 2.Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 3 Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4 Menetapkan rancangan kontrak; 5 Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  4. 6.Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  5. 7.Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  6. 8.Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  7. 9.Melaksanakan pengendalian kontrak;
  8. 10.Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  9. 11.Melaporkan dan pelaksanaan kegiatan;
  10. 12.Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan;
  11. 13.Menilai kinerja Penyedia. 11 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan juga ditugaskan membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komiten, dengan tugas :
  12. 1.Menyiapkan penetapan tim pendukung
  13. 2.Menyiapkan penetapkan tim ahli atau tenaga ahli; 3 Menyiapkan penetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 4 Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan; 5 Menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  14. 6.Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara swakelola KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya. KELIMA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEMPAT di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : ……………………. Pada Tanggal : ……………………. Kepala Kepala ………… Selaku Pengguna Anggaran ………………………….. 12 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA ………………….. SELAKU PENGGUNA ANGGARAN Nomor : ………………….. Tanggal : ………………….. PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA ………………………… NO . NAMA JABATAN PADA INSTANSI PENGANGKATAN / PENUGASAN
  15. 1.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ……….
  16. 2.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ……….
  17. 3.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ……….
  18. 4.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ……….
  19. 5.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada ………. Ditetapkan di : ……………………. Pada Tanggal : ……………………. Kepala ………… Selaku Pengguna Anggaran ………………………….. 13 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Untuk Lampiran Rencana Umum Pengadaan (RUP) I. Uraian Kegiatan/Pekerjaan :
  20. 1.Latar Belakang. (diisi dengan latar belakang mengapa kegiatan/pekerjaan ini harus dilaksanakan)
  21. 2.Maksud dan Tujuan. (diisi dengan maksud dan tujuan dari kegiatan/pekerjaan ini)
  22. 3.Sasaran. (diisi dengan sasaran apa yang akan dicapai dari kegiatan/pekerjaan ini)
  23. 4.Lokasi Kegiatan. (diisi dengan di lokasi mana kegiatan/pekerjaan tersebut akan dilaksanakan)
  24. 5.Sumber Pendanaan. (diisi dengan sumber dari pendanaan kegiatan/pekerjaan tersebut)
  25. 6.Jumlah Tenaga. (diisi dengan berapa jumlah tenaga yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini) II. Waktu : (diisi dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan penyerahan barang/jasa) III. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa : (diisi dengan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan) IV. Biaya : (diisi dengan jumlah biaya pekerjaan, termasuk biaya pajak yang diperkenankan) Surakarta, ……………………………… PENGGUNA ANGGARAN……………………. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen NAMA NIP PANGKAT 14 Contoh Dokumen yang dibuat oleh PPTK yang berkompetensi HARGA PERKIRAAN SENDIRI Program : ……………………………………………………………………………. Kegaiatan : ……………………………………………………………………………. Sub Kegaiatan : ……………………………………………………………………………. Pekerjaan : ……………………………………………………………………………. NoUraian PekerjaanSatuan Volume Jumlah Harga Jumlah (Sebelum PPN) PPN Jumlah total setelah PPN Surakarta, ……………………………… a.n. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NAMA NIP 15 Contoh Dokumen yang dibuat oleh PPTK yang berkompetensi HARGA PERKIRAAN SENDIRI Program : ……………………………………………………………………………. Kegaiatan : ……………………………………………………………………………. Sub Kegaiatan : ……………………………………………………………………………. Pekerjaan : ……………………………………………………………………………. No. Uraian Total Harga (Rp) I Biaya Langsung Personel II Biaya Langsung Non-Personel Sub-total PPN Total Terbilang: Surakarta, ……………………………… a.n. PEJABAT PEMBUAAT KOMITMEN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NAMA NIP 16 Contoh HPS Kontrak Lumpsum Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi DAFTAR KELUARAN DAN HARGA (untuk kontrak lumsum) No. Uraian Keluaran/Output Satuan Keluaran Total Harga (Rp) I Output 1......... II Output ......(dst) Sub-total PPN 11% Total Keterangan :
  26. 1.Seluruh biaya personel yang ditawarkan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait standar remunerasi tenaga ahli.
  27. 2.Komponen Biaya Personil dan Non Personil sesuai yang tercantum dalam Bill of Quantity (BQ) terupload OUTPUT
(1)konsepsi perancangan; Laporan Konsepsi perancangan, yang paling sedikit meliputi:
1. a.data dan informasi;
2. b.analisis;
3. c.dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan;
4. d.program ruang;
5. e.organisasi hubungan ruang;
6. f.skematik rencana teknis; dan
7. g.sketsa gagasan.
(2)pra rancangan; Dokumen Pra rancangan disusun berdasarkan konsepsi perancangan yang telah disetujui dan/atau berdasarkan hasil lokakarya rekayasa nilai (value engineering), paling sedikit meliputi:
1. a.pola, gubahan, dan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar pra rancangan yaitu:
  1. 1.rencana massa Bangunan Gedung;
  2. 2.rencana tapak; 17
  3. 3.denah;
  4. 4.tampak Bangunan Gedung;
  5. 5.potongan Bangunan Gedung; dan
  6. 6.visualisasi desain tiga dimensi.
2. b.nilai fungsional dalam bentuk diagram; dan
3. c.aspek kualitatif serta aspek kuantitatif, dalam bentuk laporan tertulis dan gambar seperti:
  1. 1.perkiraan luas lantai;
  2. 2.informasi penggunaan bahan;
  3. 3.sistem konstruksi;
  4. 4.biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan;dan
  5. 5.penerapan prinsip BGH.
(3)pengembangan rancangan; Dokumen Pengembangan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pra rancangan yang telah disetujui, paling sedikit meliputi:
1. a.pengembangan arsitektur Bangunan Gedung berupa gambar rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi desain dua dimensi dan desain tiga dimensi;
2. b.sistem struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
3. c.sistem mekanikal, elektrikal termasuk informasi dan teknologi, tata lingkungan, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
4. d.penggunaan bahan bangunan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, nilai ekonomi, dan rantai pasok; dan
5. e.perkiraan biaya konstruksi berdasarkan sistem bangunan yang disajikan dalam bentuk gambar, diagram sistem, dan laporan tertulis.
(4)rancangan detail; Dokumen Rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pengembangan rancangan yang telah disetujui paling sedikit meliputi:
1. a.gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas, dan lanskap;
2. b.rencana kerja dan syarat yang meliputi:
  1. 1.syarat umum;
  2. 2.syarat administratif; dan
  3. 3.termasuk spesifikasi teknis.
3. c.rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (engineering estimate); dan
4. d.laporan perencanaan yang meliputi:
  1. 1.laporan arsitektur;
  2. 2.laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (soil test); 18
  3. 3.laporan perhitungan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing);
  4. 4.laporan perhitungan informasi dan teknologi;
  5. 5.laporan tata lingkungan; dan
  6. 6.laporan perhitungan BGH.
(5)pendampingan proses pengadaan penyedia konstruksi fisik; Kegiatan ini menghasilkan laporan pengadaan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik.
(6)pengawasan berkala. Kegiatan ini menghasilkan laporan akhir pengawasan berkala termasuk perubahan perancangan 19 Contoh format surat permohonan Kajian Teknis Tata Ruang KOP OPD Surakarta, …………………..2025 Nomor : Kepada Yth. Hal : Permohonan Kajian Teknis Tata Ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Untuk Pengajuan PBG dan/atau SLF Penataan Ruang Kota Surakarta Yang bertandatangan di bawah ini, saya, Nama : Alamat : Tempat, tanggal lahir : NIK : HP : Email : Mengajukan permohonan Kajian Teknis Tata Ruang untuk memenuhi kelengkapan persyaratan KKPR dalam rangka pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan data pendukung terlampir. Pengajuan permohonan PBG/SLF dilakukan untuk keperluan: perubahan fisik bangunan / perubahan fungsi bangunan / pengurusan izin lainnya (coret yang tidak perlu) Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, (Tandatangan dan Nama terang) Lampiran :

1.Khusus untuk BLUD, melampirkan Bukti Nomor Induk Berusaha (NIB) / bukti izin dari OSS (KKPR berusaha terbit otomatis) 20 Contoh Surat Perintah Kerja untuk Barang BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA [kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SATUAN KERJA : ________________ NOMOR DAN TANGGAL SPK : __________________________ Nama PPK: _____________ Nama Penyedia: _____________ PAKET PENGADAAN : __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :____________________ TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :_________________ NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :____________________ TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :_________________ SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA/DPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________ Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp__________ (_______________________ rupiah). WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ________ (___________________) hari kalender Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia Untuk dan atas nama Penyedia __________ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat 21 maka rekatkan meterai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan] Komitmen maka rekatkan meterai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan] SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1.LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2.HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum
3.HARGA SPK

a.Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
b.PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
c.Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
d.Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
1. 4.HAK KEPEMILIKAN
a.PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b.Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
1. 5.CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
2. 6.PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 22
3. 7.PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
4. 8.JADWAL
a.SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
b.Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
c.Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d.Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
1. 9.ASURANSI
a.Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b.Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
1. 10.PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a.Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
b.Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c.Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d.Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi 23 oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
1. 11.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
2. 12.PENGUJIAN Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
3. 13.LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a.Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b.Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
1. 14.WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a.Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
b.Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
c.Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
d.Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
1. 15.SERAH TERIMA PEKERJAAN
a.Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b.Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c.PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d.Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e.PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f.Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi. 24
1. 16.JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
a.Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b.Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c.PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
d.Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
e.Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
f.Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
1. 17.PERUBAHAN SPK
a.SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b.Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c.Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
1. 18.PERISTIWA KOMPENSASI
a.Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SPK. 25
b.Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c.Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d.Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e.Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
1. 19.PERPANJANGAN WAKTU
a.Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
b.PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
1. 20.PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a.Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b.Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
c.Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d.Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK; 6) penyedia berada dalam keadaan pailit; 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 26 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
e.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
f.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka P dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1. 21.PEMBAYARAN
a.pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
b.pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani serta Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh PjPHP;.
c.PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d.bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
1. 22.DENDA
a.Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
b.PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
1. 23.PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri. 27
2. 24.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Catatan : Syarat-syarat Umum Surat Perjanjian Kerja disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh Surat Perintah Pengiriman SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP) Nomor : __________ Paket Pekerjaan : __________ Yang bertanda tangan di bawah ini : __________ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak] __________ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak] __________ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; berdasarkan SPK __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: __________ [nama Penyedia Barang] __________ [alamat Penyedia Barang] yang dalam hal ini diwakili oleh : __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
3. 1.Rincian Barang: No . Jenis Barang Satua n Ukura n Kuantita s Harga Satua n Total Harga 1
4. 2.Tanggal barang diterima : __________;
5. 3.Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
6. 4.Waktu penyelesaian : selama ___ (__________) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ 1 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 28
7. 5.Alamat pengiriman barang : __________________________________
8. 6.Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN). _________ [tempat], __[tanggal] _____ [bulan] ___ [tahun] Untuk dan atas nama __________ PA/KPA................. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [pangkat golongan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________[nama Penyedia] [tanda tangan] [nama lengkap] [pangkat golongan] 29 Contoh Surat Perintah Kerja Untuk Jasa Konsultansi BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SATUAN KERJA : ________________ NOMOR DAN TANGGAL SPK : __________________________ Nama PPK: _____________ Nama Penyedia: _____________ PAKET PENGADAAN : __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :____________________ TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :_________________ NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :____________________ TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :_________________ SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA/DPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________ Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp__________ (_______________________ rupiah). Jenis Kontrak: ___________ WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ________ (___________________) hari kalender Untuk dan atas nama __________ PA/KPA .................. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Untuk dan atas nama Penyedia __________ 30 [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan ] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan] SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
9. 1.LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
10. 2.HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum
11. 3.PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
12. 4.BIAYA SPK
a.Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b.Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
1. 5.HAK KEPEMILIKAN
a.PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b.Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
1. 6.PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
2. 7.PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya 31 diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
3. 8.JADWAL
a.SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
b.Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
c.Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d.Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
1. 9.ASURANSI
a.Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b.Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.
1. 10.PENUGASAN PERSONEL Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.
2. 11.PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a.Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1. 1.kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
2. 2.cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3. 3.kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
b.Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c.Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 32
1. 12.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
2. 13.LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a.Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b.Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
c.Laporan harian berisi: 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
d.Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
e.Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
f.Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
g.Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
1. 14.WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a.Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
b.Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
c.Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
d.Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
1. 15.SERAH TERIMA PEKERJAAN
a.Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b.Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. 33
c.PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d.Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
e.PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f.Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.
1. 16.PERUBAHAN SPK
a.SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b.Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi: 5) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 6) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 7) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 8) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c.Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
1. 17.PERISTIWA KOMPENSASI
a.Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SPK.
b.Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c.Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d.Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e.Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 34
1. 18.PERPANJANGAN WAKTU
a.Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
b.PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
1. 19.PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a.Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b.Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 2) biaya langsung demobilisasi personel.
c.Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d.Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK; 6) penyedia berada dalam keadaan pailit; 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
e.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 35
f.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1. 20.PEMBAYARAN
a.pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
b.pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
c.PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d.bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
1. 21.DENDA
a.Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
b.PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
1. 22.PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.
2. 23.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Catatan : Syarat-syarat Umum Surat Perjanjian Kerja disesuaikan dengan kebutuhan. 36 Contoh Surat Perintah Mulai Kerja SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak] _______________ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; berdasarkan SPK __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: _______________ [nama Penyedia Jasa Konsultansi] _______________ [alamat Penyedia Jasa Konsultansi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
3. 1.Paket pengadaan: __________;
4. 2.Tanggal mulai kerja: __________;
5. 3.Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
6. 4.Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________
7. 5.Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK. __________, __ __________ ____ Untuk dan atas nama __________ PA/KPA................. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen 37 [tanda tangan] [nama lengkap] [pangkat golongan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________[nama Penyedia] [tanda tangan] [nama lengkap] [pangkat golongan] 38 Contoh Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Perseorangan [kop surat satuan kerja Pengguna Jasa] SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SATUAN KERJA : ............................................................ NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ Nama Pengguna Jasa Nama : ............. [nama PA/KPA/PPK] NIP : ............... [NIP] Jabatan : ....... [sesuai SK Pengangkatan] Berkedudukan di : ........ [alamat satuan kerja] yang bertindak untuk dan atas nama*).......c.q. ......... c.q. Satuan Kerja ....... berdasarkan Surat Keputusan ....... Nomor ....... tanggal ....... tentang ....... [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan: Nama Penyedia Nama : ............... [nama penyedia] Jabatan : .............[sesuai akta notaris] Berkeduduk an di : ....... [ alamat penyedia] Akta Notaris Nomor : .............[sesuai akta notaris] Tanggal : ...... [tanggal penerbitan akta] Notaris : .... [ nama notaris pembuat akta] yang bertindak untuk dan atas nama .............. [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”. Wakil Sah Pengguna Jasa Wakil Sah Pengguna Jasa Untuk Pengguna Jasa Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa]Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa...... nomor ..... tanggal ....... [diisi nomor dan tanggal 39 SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa] PAKET PENGADAAN: .......................................... ........ [diisi nama peket] NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ SUMBER DANA: ........................... [sebagai contoh, cantumkan dibebankan atas DIPA/DPA ............Tahun Anggaran .......untuk mata anggaran kegiatan ............................] Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp........................ (.................................... rupiah) SISTEM PEMBAYARAN 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama Penyedia : ................ 2) pembayaran dilakukan dengan....... [diisi sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; Jenis Kontrak: .......................................... [diisi waktu penugasan/lumsum] Untuk dan atas nama ................... PA/KPA................. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan] Untuk dan atas nama Penyedia ........................... [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pengguna Jasa maka rekatkan materai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan] SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
8. 1.LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
9. 2.HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
10. 3.PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
11. 4.BIAYA SPK
a.Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overheadserta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b.Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya 40
1. 5.HAK KEPEMILIKAN
a.Pengguna Jasa berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa. Jika diminta oleh Pengguna Jasa maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pengguna Jasa sesuai dengan hukum yang berlaku.
b.Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pengguna Jasa tetap pada Pengguna Jasa, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pengguna Jasa pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
1. 6.WAKIL SAH PENGGUNA JASA
a.Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pengguna Jasa yang disebutkan dalam SPK.
b.Kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa diatur dalam Surat Keputusan dari Pengguna Jasa dan harus disampaikan kepada Penyedia
1. 7.PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
2. 8.PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya
3. 9.JADWAL
a.SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
b.Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
c.Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d.Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.
1. 10.PEMBERIAN KESEMPATAN
a.Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 41
b.Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur: 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
c.Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan.
d.Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan: 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan 2) paling lama sama dengan Waktu Penyelesaian Pekerjaan awal.
1. 11.ASURANSI
a.Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
b.Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.
1. 12.PENANGGUNGAN DAN RISIKO
e.Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PENGGUNA JASA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PENGGUNA JASA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PENGGUNA JASA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 4) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia; 5) cidera tubuh, sakit ataukematian Penyedia; dan/atau; 6) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain;
f.Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PENGGUNA JASA.
g.Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia dibatasi sebesar nilai pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau dapat ditanggung asuransi yang dibayar oleh Penyedia atas biaya sendiri.
1. 13.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. 42
2. 14.LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a.Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b.Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
c.Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhanyang tercantum dalam KAK.
d.Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pengguna Jasa membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
e.Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
1. 15.WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a.Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
b.Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
c.Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pengguna Jasa memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
d.Tanggalpenyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan
1. 16.SERAH TERIMA PEKERJAAN
a.Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan pekerjaan;
b.Sebelum dilakukan serah terima, Pengguna Jasa melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c.Pengguna Jasa dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d.Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pengguna Jasa.
e.Pengguna Jasa menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f.Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai
1. 17.PERUBAHAN SPK
d.SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
e.Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujuioleh para pihak, meliputi:: 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 43 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau; 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
f.Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.
1. 18.KEADAAN KAHAR
a.Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan : 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar; 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar;dan 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
b.Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
1. 19.PERISTIWA KOMPENSASI
a.Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: 1) Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; 3) Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK; 5) Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau 6) Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan oleh Pengguna Jasa.
b.Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
c.Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi;
d.Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
e.Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi 44
1. 20.PERPANJANGAN WAKTU
a.Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasaberdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
b.Pengguna Jasadapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia
1. 21.PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a.Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
b.Dalam hal SPK dihentikan, Pengguna Jasa wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa; 2) biaya langsung demobilisasi penyedia
c.Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pengguna Jasa atau pihak Penyedia
d.Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila: 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 4) Penyedia tanpa persetujuan Pengguna Jasa, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengguna Jasa; 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa; 9) Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau 45 10) Pengguna Jasa tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK
e.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia: 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
f.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan
1. 22.PEMBAYARAN
a.Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan: 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak
b.Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
c.Pengguna Jasa dalam kurunwaktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d.Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan
1. 23.DENDA
a.Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalamjangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Jasasebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
b.Pengguna Jasamengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia
1. 24.PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pengguna Jasa dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.
2. 25.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pengguna Jasa telah atau akan menerima komisi atau keuntungantidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini 46 Catatan : Syarat-syarat Umum Surat Perjanjian Kerja disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh : Surat Perintah Mulai Kerja untuk Jasa Konsultansi Konstruksi Perseorangan [kop surat satuan kerja K/L/PD] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak] _______________ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak; berdasarkan SPK __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: _______________ [nama Penyedia Jasa Konsultansi] _______________ [alamat Penyedia Jasa Konsultansi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
3. 1.Paket pengadaan: __________;
4. 2.Tanggal mulai kerja: __________;
5. 3.Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
6. 4.Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________
7. 5.Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK. 47 __________, __ __________ ____ Untuk dan atas nama __________ PA/KPA................. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [pangkat golongan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________[nama Penyedia] [rekatkan materai Rp 10.000 dan tanda tangan] [nama lengkap] [pangkat golongan] Contoh Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) Untuk Pekerjaan Konstruksi Perseorangan [kop surat satuan kerja Pengguna Jasa] SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SATUAN KERJA : ............................................................ NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ Nama Pengguna Jasa Nama : ............. [nama PA/KPA/PPK] NIP : ............... [NIP] Jabatan : ....... [sesuai SK Pengangkatan] Berkedudukan di : ........ [alamat satuan kerja] yang bertindak untuk dan atas nama*).......c.q. ......... c.q. Satuan Kerja ....... berdasarkan Surat Keputusan ....... Nomor ....... tanggal ....... tentang ....... [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan: Nama Penyedia Nama : ............... [nama penyedia] Jabatan : .............[sesuai akta notaris] Berkedudukan di : ....... [ alamat penyedia] Akta Notaris Nomor : .............[sesuai akta notaris] Tanggal : ...... [tanggal penerbitan akta] Notaris : .... [ nama notaris pembuat akta] yang bertindak untuk dan atas nama .............. [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”. Wakil Sah Pengguna Jasa Wakil Sah Pengguna Jasa Untuk Pengguna Jasa CONTOH –KONTRAK HARGA SATUAN Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa]Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa...... nomor ..... tanggal ....... [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa] PAKET PENGADAAN: ................................... ............... [diisi nama peket] NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ SUMBER DANA: ........................... [sebagai contoh, cantumkan dibebankan atas DIPA/DPA ............Tahun Anggaran .......untuk mata anggaran kegiatan ............................] MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:........(.....................) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN:........ (.....................) hari kalenderdihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan JENIS KONTRAK: .......................................... [diisi dengan jenis kontrak: lumsum/harga satuan/gabungan lumsum dan harga satuan]. DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a.adendum Surat Perintah Kerja/SPK(apabila ada);
b.Surat Perintah Kerja;
c.Daftar Kuantitas dan Hargahasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
d.Surat Penawaran;
e.Syarat-Syarat Umum SPK;
f.spesifikasi teknis;
g.gambar-gambar; dan
h.dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak HARGA KONTRAK Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp........................ (.................................... rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan HargaPenawaran.(Melalui koreksi aritmatik) LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : 1................... 2................... 3.Dst. Catatan: diisi dengan kegiatan yang diambil dari RKA-KL/RKA-D, isian diambil dari output atau sub-output] SISTEM PEMBAYARAN Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama Penyedia : ................ Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : .......... [diisi dengan memilih Bulanan/Sekaligus] [untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak] Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan 1........... 2........... 3.Dst [diisi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayaran] BESARAN UANG MUKA [Apabila diberikan uang muka, maka uang mukapaling tinggi sebesar 30% dari Harga Pekerjaan] Kontrak ini diberikan uang muka sebesar __% (_______perseratus) dari Harga Pekerjaan [Apabila tidak diberikan uang muka] Kontrak ini tidak diberikan uang muka FASILITAS Pengguna Jasa memberikan fasilitas berupa : [Untuk nilai kontrak < 50 Juta diisi: 1.Alat Pelindung Diri (APD); 2.Alat Pelindung Kerja (APK); 3.Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan; 4.......... 5.(diisi fasilitas milik Pengguna Jasa yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini (apabila ada))] [Untuk nilai kontrak > 50 Juta diisi: 1................; 2..................... diisi fasilitas milik Pengguna Jasa yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini (apabila ada))] Untuk dan atas nama ................... PA/KPA................. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan] Untuk dan atas nama Penyedia ........................... [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pengguna Jasa maka rekatkan materai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan] SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. 1.LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. 2.HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum
3. 3.LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN
a.menawarkan, menerimaatau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b.mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
c.membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPKini;
d.Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
e.Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasaterbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasasesuai ketentuan peraturan-perundangan;
f.PenggunaJasayang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. 4.HARGA KONTRAK
e.Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;.
f.Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
1. 5.UANG MUKA
a.Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
b.Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
c.Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
d.Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima
e.Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
f.Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
g.Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
1. 6.HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
a.Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
b.Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
c.Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
d.Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
e.Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
f.Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
g.Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
h.Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.
1. 7.HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA
a.Pengguna Jasa berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b.Pengguna Jasa berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c.Pengguna Jasa berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalamSPK;
d.Pengguna Jasa berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
e.Pengguna Jasa berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
f.Pengguna Jasa berkewajiban menilai kinerja Penyedia.
1. 8.WAKIL SAH PENGGUNA JASA
a.Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pengguna Jasa yang disebutkan dalam SPK;
b.Kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa diatur dalam Surat Keputusan dari Pengguna Jasa dan harus disampaikan kepada Penyedia.
1. 9.PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.
2. 10.PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
a.Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
b.Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi.
1. 11.MASA PELAKSANAAN KONTRAK
a.SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan TanggalPenyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
b.Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
c.Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
d.Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, danunsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
e.Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
f.Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
g.Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum SPK;
h.Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
i.Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK
1. 12.PENGENDALIAN WAKTU
a.Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
b.Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum SPK;
c.Jikapekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda
1. 13.KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
a.Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
b.Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
c.Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut: 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I. 2) Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I. 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu(uji cobakedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III. 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
1. 14.PEMBERIAN KESEMPATAN
a.Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
b.Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur: 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
c.Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
d.Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan: 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.
1. 15.PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
c.Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
d.Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.
1. 16.PENANGGUNGAN DAN RISIKO
h.Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PENGGUNA JASA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PENGGUNA JASA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PENGGUNA JASA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 7) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil; 8) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 9) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
i.Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PENGGUNA JASA.
j.Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
k.Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
1. 17.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU
a.Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b.Pengguna Jasa memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pengguna Jasa dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Jasa mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
c.Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
d.Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pengguna Jasa secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Jasa dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh tempo;
e.Pengguna Jasa mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
f.Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.
1. 18.LAPORAN HASIL PEKERJAAN
f.Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
g.Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
h.Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan.
i.Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaandi lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
j.Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa/ pihak Pengguna Jasa.
1. 19.SERAH TERIMA PEKERJAAN
g.Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima pertama pekerjaan;
h.Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
i.Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
j.Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
k.Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
l.Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
1. 20.MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN
a.Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
b.Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
c.Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan;
d.Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
e.Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
f.Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
g.Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
1. 21.PERUBAHAN SPK
a.SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b.Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
1. 1.perubahan pekerjaan;
2. 2.perubahan Harga Kontrak;
3. 3.perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
4. 4.perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
c.Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.
1. 22.PERUBAHAN PEKERJAAN
a.Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
b.Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pengguna Jasa, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi : 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c.Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
d.Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
e.Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran
1. 23.PERUBAHAN HARGA
a.Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
b.Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
c.Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pengguna Jasa. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
d.Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
1. 24.PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN
a.Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
a.perubahan pekerjaan;
b.perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
c.Peristiwa Kompensasi.
c.Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal- hal sebagai berikut: 1) perubahan pekerjaan; 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau 3) Keadaan Kahar.
d.Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
e.Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
f.Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
g.Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
h.Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.
1. 25.KEADAAN KAHAR
a.Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
d.dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
e.menyertakan bukti Keadaan Kahar;dan
f.menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
b.Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
1. 26.PERISTIWA KOMPENSASI
a.Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
a.Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b.keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c.Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d.Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
e.Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
f.Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa.
f.Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
g.Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata;
h.Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
i.Penyedia tidak berhak atasganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi
1. 27.PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
g.Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
h.Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
i.Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia;
j.Pemutusan SPK dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa;
k.Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa;
l.Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila: 1) Pengguna Jasa atau Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK; 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ; 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 7) berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia; 11) setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau 12) Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
m.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka: 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan); 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
n.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: 1) Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
o.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
p.Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
q.Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.
1. 28.PEMBAYARAN
a.Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan: 3) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 4) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa; 5) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; 6) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK; 7) pembayaran harus memperhitungkan:
i.angsuran uang muka; ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada); iii. pajak; dan/atau iv. uang retensi.
b.pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia;
c.Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
d.Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterimaharus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
e.apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat memintaPenyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
f.Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.
1. 29.DENDA DAN GANTI RUGI
a.Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
b.Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
c.Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
d.Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
e.Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bungadari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
f.Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum SPK;
g.Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
1. 30.PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pengguna Jasa dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh- sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase. Catatan : Syarat-syarat Umum Surat Perjanjian Kerja disesuaikan dengan kebutuhan. [kop surat satuan kerja Pengguna Jasa] SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SATUAN KERJA : ............................................................ NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ Nama Pengguna Jasa Nama : ............. [nama PA/KPA/PPK] NIP : ............... [NIP] Jabatan : ....... [sesuai SK Pengangkatan] Berkedudukan di : ........ [alamat satuan kerja] yang bertindak untuk dan atas nama*).......c.q. ......... c.q. Satuan Kerja ....... berdasarkan Surat Keputusan ....... Nomor ....... tanggal ....... tentang ....... [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan: Nama Penyedia Nama : ............... [nama penyedia] Jabatan : .............[sesuai akta notaris] Berkedudukan di : ....... [ alamat penyedia] Akta Notaris Nomor : .............[sesuai akta notaris] Tanggal : ...... [tanggal penerbitan akta] Notaris : .... [ nama notaris pembuat akta] yang bertindak untuk dan atas nama .............. [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”. CONTOH – KONTRAK LUMPSUM Wakil Sah Pengguna Jasa Wakil Sah Pengguna Jasa Untuk Pengguna Jasa Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa]Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa...... nomor ..... tanggal ....... [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa] PAKET PENGADAAN: .......................................... ........ [diisi nama peket] NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ SUMBER D ANA: ........................... [sebagai contoh, cantumkan dibebankan atas DIPA/DPA ............Tahun Anggaran .......untuk mata anggaran kegiatan ............................ MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:........(.....................) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN:........ (.....................) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan JENIS KONTRAK: .......................................... [diisi dengan jenis kontrak: lumsum/harga satuan/gabungan lumsum dan harga satuan]. DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a.adendum Surat Perintah Kerja/SPK(apabila ada);
b.Surat Perjanjian
c.Surat Penawaran;
d.Syarat-Syarat Umum SPK;
e.Gambar gambar
f.spesifikasi teknis;
g.Daftar Keluaran dan Hargahasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
h.dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak HARGA KONTRAK Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp........................ (.................................... rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan HargaPenawaran.(Melalui koreksi aritmatik) LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : 1................... 2................... 3.Dst. Catatan: diisi dengan kegiatan yang diambil dari RKA-KL/RKA-D, isian diambil dari output atau sub-output] SISTEM PEMBAYARAN Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama Penyedia : ................ Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : .......... [diisi dengan memilih Bulanan/Sekaligus] untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan Termin ke-1: sebesar___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa________. Termin ke-2: sebesar___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa________. Termin ke-3:sebesar___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa________. dst...] Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1........... 2........... 3.Dst [diisi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayaran] BESARAN UANG MUKA [Apabila diberikan uang muka, maka uang mukapaling tinggi sebesar 30% dari Harga Pekerjaan] Kontrak ini diberikan uang muka sebesar __% (_______perseratus) dari Harga Pekerjaan [Apabila tidak diberikan uang muka] Kontrak ini tidak diberikan uang muka FASILITAS Pengguna Jasa memberikan fasilitas berupa : [Untuk nilai kontrak < 50 Juta diisi: 1.Alat Pelindung Diri (APD); 2.Alat Pelindung Kerja (APK); 3.Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan; 4.......... 5.(diisi fasilitas milik Pengguna Jasa yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini (apabila ada))] [Untuk nilai kontrak > 50 Juta diisi: 1................; 2..................... diisi fasilitas milik Pengguna Jasa yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini (apabila ada))] Untuk dan atas nama ................... PA/KPA................. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan] Untuk dan atas nama Penyedia ........................... [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pengguna Jasa maka rekatkan materai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [pangkat golongan] SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. 1.LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. 2.HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum
3. 3.LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN
a.menawarkan, menerimaatau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b.mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
c.membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPKini;
d.Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
e.Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasaterbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasasesuai ketentuan peraturan-perundangan;
f.PenggunaJasayang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. 4.HARGA KONTRAK
a.Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;.
b.Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
1. 5.UANG MUKA
a.Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
b.Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
c.Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
d.Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima
e.Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
f.Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
g.Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
1. 6.HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
a.Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
b.Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
c.Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
d.Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
e.Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
f.Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
g.Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
h.Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.
1. 7.HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA
a.Pengguna Jasa berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b.Pengguna Jasa berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c.Pengguna Jasa berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalamSPK;
d.Pengguna Jasa berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
e.Pengguna Jasa berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
f.Pengguna Jasa berkewajiban menilai kinerja Penyedia.
1. 8.WAKIL SAH PENGGUNA JASA
a.Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pengguna Jasa yang disebutkan dalam SPK;
b.Kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa diatur dalam Surat Keputusan dari Pengguna Jasa dan harus disampaikan kepada Penyedia.
1. 9.PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.
2. 10.PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
a.Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
b.Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi.
1. 11.MASA PELAKSANAAN KONTRAK
a.SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan TanggalPenyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
b.Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
c.Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
d.Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, danunsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
e.Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
f.Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
g.Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum SPK;
h.Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
i.Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK
1. 12.PENGENDALIAN WAKTU
a.Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
b.Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum SPK;
c.Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda
1. 13.KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
a.Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
b.Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
c.Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut: 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I. 2) Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I. 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu(uji cobakedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III. 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
1. 14.PEMBERIAN KESEMPATAN
a.Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
b.Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur: 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
c.Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
d.Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan: 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.
1. 15.PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
a.Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
b.Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.
1. 16.PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a.Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PENGGUNA JASA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PENGGUNA JASA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PENGGUNA JASA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
b.Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PENGGUNA JASA.
c.Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d.Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
1. 17.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU
a.Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b.Pengguna Jasa memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pengguna Jasa dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Jasa mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
c.Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
d.Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pengguna Jasa secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Jasa dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh tempo;
e.Pengguna Jasa mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
f.Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.
1. 18.LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a.Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b.Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan- catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
c.Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan.
d.Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaandi lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
e.Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa/ pihak Pengguna Jasa.
1. 19.SERAH TERIMA PEKERJAAN
a.Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima pertama pekerjaan;
b.Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
c.Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
d.Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
e.Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
f.Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
1. 20.MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN
a.Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
b.Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
c.Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan;
d.Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
e.Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
f.Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
g.Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
1. 21.PERUBAHAN SPK
a.SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b.Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: 1) perubahan pekerjaan; 2) perubahan Harga Kontrak; 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
c.Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.
1. 22.PERUBAHAN PEKERJAAN
a.Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
b.Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3.
c.Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
d.Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
e.Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran
1. 23.PERUBAHAN HARGA
a.Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
b.Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
c.Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pengguna Jasa. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
d.Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
1. 24.PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN
a.Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh: 1) perubahan pekerjaan; 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau 3) Peristiwa Kompensasi.
b.Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: 1) perubahan pekerjaan; 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau 3) Keadaan Kahar.
c.Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
d.Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
e.Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
f.Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
g.Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.
1. 25.KEADAAN KAHAR
a.Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan : 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar; 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar;dan 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
b.Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
1. 26.PERISTIWA KOMPENSASI
a.Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: 1) Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; 3) Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK; 5) Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau 6) Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa.
b.Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
c.Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata;
d.Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
e.Penyedia tidak berhak atasganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi
1. 27.PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a.Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
b.Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
c.Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia;
d.Pemutusan SPK dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa;
e.Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa;
f.Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila: 1) Pengguna Jasa atau Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK; 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ; 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 7) berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia; 11) setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau 12) Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
g.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka: 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan); 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
h.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: 1) Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
i.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j.Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
k.Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.
1. 28.PEMBAYARAN
a.Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan: 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa; 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK; 5) pembayaran harus memperhitungkan:
i.angsuran uang muka; ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada); iii. pajak; dan/atau iv. uang retensi.
b.pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia;
c.Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
d.Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterimaharus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
e.apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat memintaPenyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
f.Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.
1. 29.DENDA DAN GANTI RUGI
a.Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
b.Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
c.Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
d.Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
e.Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bungadari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
f.Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum SPK;
g.Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
1. 30.PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pengguna Jasa dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh- sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase. Catatan : Syarat-syarat Umum Surat Perjanjian Kerja disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh Surat Perintah Kerja Untuk Jasa Konsultansi Perencana BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak ] SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SATUAN KERJA : ............................................................ NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK Nama : ………[nama PA/KPA/PPK] NIP : ……[NIP] Jabatan : ...........[sesuai SK Pengangkatan] Berkedudukan di : ………[alamat Satuan Kerja] yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. ……. c.q. Satuan Kerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang …….[SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak ”, dengan: NAMA PENYEDIA Nama : ……[nama wakil Penyedia] Jabatan : …… ..[sesuai akta notaris] Berkedudukan di : ……..[alamat Penyedia] Akta Notaris Nomor : …… .[sesuai akta notaris] Tanggal : ……..[tanggal penerbitan akta] Notaris : …....[nama notaris penerbit akta] yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak Nama : ..........[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak] Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatangan Kontrak …… nomor .…. tanggal …….[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak] PAKET PENGADAAN: .................................................. [diisi nama paket] NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : ............................................................ Tanggal : ............................................................ SUMBER DANA: ...........................[sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA/DPA ............ Tahun Anggaran .......... untuk mata anggaran kegiatan ............................] Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp........................ (.................................... rupiah) *)Disesuaikan dengan nama K/L/PD SISTEM PEMBAYARAN 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama Penyedia : ................ 2) pembayaran dilakukan dengan....... [diisi sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; Jenis Kontrak: LUMSUM WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ............. (…………......................) hari kalender Untuk dan atas nama ................... Pejabat Penandatangan Kontrak [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [jabatan] Untuk dan atas nama Penyedia ........................... [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan meterai Rp 10.000,- )] [nama lengkap] [jabatan] SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
2. 25.LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK. Lingkup pekerjaan meliputi : a) konsepsi perancangan; b) pra rancangan; c) pengembangan rancangan; d) rancangan detail; e) pendampingan proses pengadaan penyedia konstruksi fisik; dan f) pengawasan berkala.
3. 26.HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
4. 27.PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
5. 4.BIAYA SPK
g.Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biayaoverhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b.Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….
1. 5.HAK KEPEMILIKAN
c.Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
d.Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak , dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
1. 6.WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
a.Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
b.Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.
1. 7.PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
2. 8.PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
3. 9.JADWAL
a.SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
b.Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
c.Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d.Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.
1. 10.PEMBERIAN KESEMPATAN Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:
a.Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender. 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat: (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
b.Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
c.Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
d.Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain: 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
1. 11.ASURANSI
c.Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 3) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan 4) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
d.Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.
1. 12.PENUGASAN PERSONEL Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.
2. 13.PENANGGUNGAN DAN RISIKO
l.Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 10) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel; 11) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 12) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. m.Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak .
n.Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
1. 14.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
2. 15.LAPORAN HASIL PEKERJAAN
c.Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
d.Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
e.Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.
f.Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
g.Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
1. 16.WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
e.Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
f.Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
g.Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
h.Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
1. 17.SERAH TERIMA PEKERJAAN
g.Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
h.Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
i.Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
j.Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
k.Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
l.Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.
1. 18.PERUBAHAN SPK
g.SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
h.Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi: 9) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 10) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 11) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 12) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
i.Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.
1. 19.KEADAAN KAHAR
a.Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan: 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar; 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
b.Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
1. 20.PERISTIWA KOMPENSASI
f.Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut: 9) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 10) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; 11) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 12) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 13) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau 14) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
g.Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
h.Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
i.Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
j.Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
1. 21.PERPANJANGAN WAKTU
c.Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
d.Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.
1. 22.PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
g.Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
h.Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 3) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ; 4) biaya langsung demobilisasi personel.
i.Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
j.Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila: 11) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 12) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 13) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 14) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 15) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak ; 16) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; 17) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 18) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; 19) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau 20) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
k.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia: 4) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan 5) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
l.Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotismemater dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang- undangan.
1. 23.PEMBAYARAN
e.pembayaran didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan, meliputi:

(1)Tahap konsepsi perancangan sebesar 15%;
(2)Tahap pra rancangan sebesar 20%;
(3)Tahap pengembangan rancangan sebesar 25%;
(4)Tahap rancangan detail meeliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, serta rencana anggaran biaya sebesar 20%;
(5)Tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5%; dan
(6)Tahap pengawasan berkala sebesar 15%.
1. f.Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan: 4) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 5) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
2. g.Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
3. h.Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
4. i.Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
  1. 24.DENDA
5. a.Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
6. b.Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
  1. 25.PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh- sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.
  2. 26.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Contoh Surat Permohonan Pemeriksaan KOP SURAT PENYEDIA Surakarta, …………… K e p a d a Nomor : ……….. Yth. PA/KPA Selaku P P K Lamp : ………. ………………………… H a l : Permohonan Pemeriksaan Di - Hasil pengadaan/pekerjaan. SURAKARTA Diberitahukan dengan hormat bahwa paket pengadaan barang/pekerjaan tersebut dibawah : Nama Kegiatan : Pekerjaan : Sumber Dana : Penyedia : Tahun Anggaran : No. Kontrak/SPK : No. SPP/SPMK : Telah kami selesaikan 100 % (seratus persen), maka guna tertib administrasi dan dalam rangka penyerahan hasil pengadaan/pekerjaan, kami mohon Saudara melakukan pemeriksaan terhadap barang/pekerjaaan tersebut diatas. Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Penyedia Jasa CV / PT ( …………….. ) Tembusan Yth :
  3. 1.Kepala PD selaku PA/KPA………
  4. 2.Arsip Contoh Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA......................... (Perangkat Daerah) KOTA SURAKARTA TAHUN ……… DALAM RANGKA SERAH TERIMA PENGADAAN Nomor : ................ Nama Kegiatan : Pekerjaan : Sumber Dana : Penyedia : Tahun Anggaran : No. Kontrak/SPK : No. SPP/SPMK : Pada hari ini ……………, tanggal …………… bulan ………... tahun …………… (……………), bertempat di ................... yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : .................................. Jabatan : PA/KPA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan.................... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran ……………….Nomor : ……………. tanggal ……………………. Tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen. Menindak lanjuti Surat Direksi CV/PT …………….( Penyedia jasa ) Nomor : ……, Tanggal………….. perihal permohonan pemeriksaan barang / pekerjaan tersebut diatas, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap barang/pekerjaan sebagaimana tersebut dibawah / daftar terlampir dengan hasil sbb : No Jenis Barang/Jasa Jumlah Spesifikasi Keterangan Sesuai Tidak Sesuai 1 2 3 4 5 Berdasarkan data tersebut diatas/daftar terlampir dapat disimpulkan sbb :
  5. 1.Barang yang dipesan/dikerjakan telah sesuai Pesanan/SPK /Kontrak;
  6. 2.Untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Menyetujui, Direksi CV/PT …………………… ( ……………………………… ) PA/KPA …………… Selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( …………………………………..) Tim Teknis/Tim Ahli (Apabila diperlukan) ( ………………………………..} Contah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konstruksi BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEMBANGUNAN................... (Perangkat Daerah) KOTA SURAKARTA TAHUN ………….. DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (FIRST VISIT) Nomor : ………… Nama Kegiatan : Pekerjaan : Sumber Dana : Penyedia Jasa : Tahun Anggaran : No. Kontrak : No. SPMK : Pada hari ini ……………, tanggal …………… bulan ………... tahun …………… (……………), bertempat di ................... yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : .................................. Jabatan : PA/KPA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan.................... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran ……………….Nomor : ……………. tanggal ……………………. Tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen. Menindak lanjuti Surat Direksi CV/PT …………….( Penyedia jasa ) Nomor : ……,Tanggal…………..perihal permohonan pemeriksaan Pembangunan tersebut diatas, kami telah melakukan pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) pada kunjungan pertama (First Visit) Pembangunan ................................ Sebagaimana daftar terlampir, dengan hasil sbb : I. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan dan dokumen laporan mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV/PT ..............maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
7. a.Paket Pembangunan ………………………..telah selesai ……..%
8. b.Bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang pengerjaannya kurang sempurna/belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini. II. Berdasarkan keterangan tersebut diatas diminta Saudara Penyedia barang/jasa untuk segera memperbaiki/menyempurnakan temuan tersebut paling lama …………………. hari kalender sejak ditandatangani Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan............ Kota Surakarta Tahun........ dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan ini ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang / Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Menyetujui, Direksi CV/PT …………………… ( ……………………………… ) PA/KPA…… Selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( …………………………………..) Direksi Lapangan/Konsultan MK ( ………………………………..} Direksi Teknis/Konsultan Pengawas ( ……………………………… ) Tim Teknis/Tim Ahli (Apabila diperlukan) ( ………………………………..) Contah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEMBANGUNAN............ (Perangkat Daerah) KOTA SURAKARTA TAHUN ………… DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (SECOND VISIT) Nomor : …………. Nama Kegiatan : Pekerjaan : Sumber Dana : Penyedia Jasa : Tahun Anggaran : No. Kontrak : No. SPMK : Pada hari ini ……………, tanggal …………… bulan ………... tahun …………… (……………), bertempat di ................... yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : .................................. Jabatan : PA/KPA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan ………………………. Yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran ……………….Nomor : ……………. tanggal ……………………. Tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen. Menindak lanjuti Surat Direksi CV/PT …………….( Penyedia jasa ) Nomor : …….... tanggal…………..perihal permohonan pemeriksaan Pembangunan …………………….., kami telah melakukan pemeriksaan kedua (second visit) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan ................................ Sebagaimana daftar terlampir, dengan hasil sbb : I. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan dan dokumen laporan mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV/PT ..............maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
9. a.Paket Pembangunan ………………………..telah selesai ……..%
10. b.Bahwa beberapa item pekerjaan yang pengerjaannya kurang sempurna/belum dilaksanakan pada pemeriksaan pertama (First Visit), sudah dilaksanakan penyempurnaan dan pemenuhan pekerjaan.
11. c.Dengan demikian maka Pembangunan…………………dinyatakan selesai dan dapat diterima. II. Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat dijadikan dasar penyerahan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan............ Kota Surakarta Tahun........ dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan ini ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Menyetujui, Direksi CV/PT …………………… ( ……………………………… ) PA/KPA……… Selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( …………………………………..) Direksi Lapangan/Konsultan MK ( ………………………………..} Direksi Teknis/Konsultan Pengawas ( ……………………………… ) Tim Teknis/Tim Ahli (Apabila diperlukan) ( ………………………………..) Contah Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA......................... (Perangkat Daerah) KOTA SURAKARTA TAHUN…… Nomor : ............................ Nama Kegiatan : Pekerjaan : Sumber Dana : Penyedia Jasa : Tahun Anggaran : No. Kontrak/SPK : No. SPP/SPMK : Pada hari ini ……………, tanggal …………… bulan ………... tahun …………… (……………), bertempat di ................... yang bertanda tangan dibawah ini :
  1. 1.N A M A : ...................... JABATAN : Direktur CV/PT.............................. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
  2. 3.N A M A : ............................. JABATAN : PA/KPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan.................... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna/ Kuasa Pengguna Anggaran ……………….Nomor : ……………. tanggal ……………………. Tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan :
  3. 1.Perjanjian Kontrak/SPK Nomor ....................... tanggal ............... dan Surat Perintah Pengiriman (SPP)/SPMK Nomor ................ Tanggal .............. Pekerjaan ........................
  4. 2.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya............Dalam Rangka Serah Terima Pengadaan…………… Nomor .............. Tanggal ................ .......... PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK telah sepakat melaksanakan serah terima pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya..................... dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB IX

DAFTAR HITAM Dalam rangka mewujudkan daya saing dan menciptakan iklim usaha yang sehat, diperlukan Pembinaan Pelaku Usaha secara terarah. Salah satu bentuk Pembinaan Pelaku Usaha berupa pengenaan Sanksi Daftar Hitam. Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari pengenaan Sanksi Daftar Hitam bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada Pelaku Usaha atas perilaku/kinerjanya yang tidak baik, namun di satu sisi juga akan mendorong Pelaku Usaha untuk berperilaku/berkinerja baik.

Pasal 1

PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU hasil pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya..... ................. dengan data-data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Dengan dilaksanakannya serah terima barang sebagaimana daftar terlampir oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maka segala tanggung jawab atas penggunaan, kepengurusan, pemeliharaan dan pengelolaan barang beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Penyerahan ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, Asli kesatu untuk PIHAK KESATU dan Asli kedua untuk PIHAK KEDUA. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA ........................................... SUMADIYONO, ST Direktur PIHAK KESATU ..................................... Contah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMBANGUNAN......................... (Perangkat Daerah) KOTA SURAKARTA TH…… Nomor : ............................ Nama Kegiatan : Pekerjaan : Sumber Dana : Penyedia Jasa : Tahun Anggaran : No. Kontrak/SPK : No. SPMK : Pada hari ini ……………, tanggal …………… bulan ………... tahun …………… (……………), bertempat di ................... yang bertanda tangan dibawah ini :

1.N A M A : ...................... JABATAN : Direktur CV/PT.............................. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
3.N A M A : ............................. JABATAN : PA/KPA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan.................... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran ……………….Nomor : ……………. tanggal ……………………. Tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan :
1.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan............ Kota Surakarta Tahun........ dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan ( first visit) Nomor .............. Tanggal ................
2.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan............ Kota Surakarta Tahun........ dalam Rangka Serah Terima Kedua Pekerjaan (second visit) Nomor .............. Tanggal ................ .......... PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK telah sepakat melaksanakan serah terima pekerjaan Pembangunan ..................... dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU hasil pekerjaan Pembangunan................. dengan data-data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.