DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.126.397.663.196,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 25);
5.Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.126.397.663.196,00
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.072.021.647.349,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.126.397.663.196,00 Defisit Rp54.376.015.847,00
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp61.876.015.847,00
  2. 2.Pengeluaran Rp7.500.000.000,00 Pembiayaan netto Rp54.376.015.847,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.072.021.647.349,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.275.455.778,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp688.548.801.372,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.455.085.009,00 (dua ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh lima ribu sembilan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.592.644.563,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.678.924.834,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.071.746.191.571,00 (satu triliun tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp973.222.814.800,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.523.376.771,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.126.397.663.196,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.895.612.048.320,60 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua belas juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma enam puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.366.777.872,49 (delapan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tuju ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh sembilan sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp920.427.701.328,11 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma sebelas sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.113.958.000,00 (dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp91.745.399.720,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.958.211.400,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp278.043.487.566,40 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma empat puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.442.206.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.684.652.900,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.628.023.787,40 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah koma empat sen).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.180.731.500,00 (lima miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…