DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang pemberian modal yang diberikan oleh pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta yang bersumber dari APBD Kota Surakarta 2016. Pun, didalamnya membahas mengenai bentuk penyertaan beserta dengan pertanggungjawaban yang (akibat hukum) yang dihasilkan oleh kedua belah pihak.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa ...
a.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampua Perusahaan Daerah Air Minum dan peningkatj pelayanan pada masyarakat, perlu menamba~ penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
b.bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dim~ud~4 untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial', dan/ atau manfaat lainnya; l
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pas · 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahu~ 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimaml telah diubah beberapa kali terakhir dengai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang I Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeraf perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Menimbang WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENYERTAANMODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTATAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR \5 iA\"\UH ~16 TENTANG WALIKOTASURAKARTA PROVINS! JAWA TENGAH Dengan .. I I

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara' Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang I I Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dala~fi Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakar~~ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 195b Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undang~ (Lembaran Negara Republik Indonesia TahuW I 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg]n8: Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent g Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg4J Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24f Tambahan Lembaran Negara Republik Indonest~ Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang NomJJ 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AJs I : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentalg Pemerintahan Daerah (Lembaran NegarJ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sfJ Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a Nomor 5679); Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf cl perlu menetapkan Peraturan Daerah tentan~' Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakartkl Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kot Surakarta Tahun 2016; 2 6. 4. 5. 3. Daerah adalah Kota Surakarta. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menur+ asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indones+ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. l' Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraa I I Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusar pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Walikota adalah Walikota Surakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRp adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah ,~ dibahas .... 1. 2. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAANMODA I PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAHAIR MINUMKOTASURAKARTATAHUN2016. Menetapkan : MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTASURAKARTA dan WALIKOTASURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama 3 Pasal 4 ... Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahan Daerah Air I Minum Kota Surakarta Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000 [sepuluh miliar rupiah).

Pasal 3

BABIII JUMLAHDANSUMBER

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untu memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
2. b.keuntungan berupa pembagian basil dan pertumbuhan nilai I Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
3. c.peningkatan berupajasa dan keuntungan bagi basil investasi;
4. d.peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan/atau
5. e.peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pasal 2

BABII MAKSUDDANTUJUAN dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,da ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investas~ Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 7. 4 Pasal 8 ... Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntan i Pemerintah.

Pasal 7

BABVI PENATAUSAHAANDANPERTANGGUNGJAWABAN

(2)Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaa Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah berbentuk uang. I Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padr ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)

Pasal 6

BABV BENTUKPENYERTAANMODAL Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluar I Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pasal 4 5 NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTAPROVINS! JAWA TENGAH : (15/2016) LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN 2016 NOMOR 15 BUDI YULISTIANTO t .... FX. HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal ~ \J<isam»tl" OO~b SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura1 Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kot Surakarta. KETENTUAN PENUTUP Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisas~ Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Walikota. Pasal 8 6 Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ~ \J~Stmhrcv ~01'=, WALIKOTASURAKARTA, II. PASALDEMI PASAL

BAB IV

PENGANGGARAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Perubahan APB Tahun 2016.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. I. UMUM Perusahaan Daerah Air Minum Kata Surakarta merupakan Badan i Usaha Milik Daerah yang bukan hanya berorientasi pada keuntungah semata, namun juga bertujuan untuk memberikan pelayanah penyediaan kebutuhan air minum bagi masyarakat Kata Surakarta. Sebagai upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum di Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Serengan, dan Kecamatan Laweyan direncanakan pembangunan Sistem Pengelolaarl Air Minum di Semanggi. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum di Semanggi I ::::::.::::~:=n~:d~~ Pemerintah Pusat dan Pemerintalh Oleh karena itu, Pemerintah Kata Surakarta perlu menetapkal i Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kata Surakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum Kata Surakarta Tahun' 2016. PENYERTAANMODALPEMERINTAHKOTASURAKARTA PADAPERUSAHAANDAERAHAIR MINUM KOTASURAKARTATAHUN2016 TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR \!> TAHUN2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR e,;;I.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…