DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat Yang Meliputi a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. budaya Toleransi; c. larangan; d. partisipasi masyarakat; e. sinergitas dan kerja sama; f. penghargaan; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk menguatkan sikap saling menghormati, menghargai, dan memahami keragaman terhadap agama/kepercayaan, suku/ras/golongan, budaya serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah;
c.bahwa diperlukan pengaturan yang memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam SALINAN Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4.Toleransi adalah sikap untuk menghormati, menghargai, dan memahami keragaman terhadap agama/kepercayaan, suku/ras/golongan, budaya serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5.Intoleransi adalah sikap dan perilaku yang mengabaikan keberagaman terhadap agama/kepercayaan, suku/ras/golongan, budaya, serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6.Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disebut FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
8.Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembaruan kebangsaan.
9.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
10.Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan tertentu di Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan yang berkaitan dengan perannya dalam mewujudkan Toleransi bermasyarakat.
11.Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13.Deteksi Dini adalah upaya untuk mencegah terjadinya Intoleransi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat berdasarkan asas:

a.nondiskriminatif;
b.kemanusiaan;
c.hak asasi manusia;
d.kebangsaan;
e.musyawarah-kekeluargaan;
f.kebhinneka-tunggal-ikaan;
g.ketertiban dan kepastian hukum;
h.keberlanjutan;
i.kearifan lokal;
j.tanggung jawab negara;
k.partisipatif;
l.pelindungan; dan
m.keadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, agama/kepercayaan, ras, golongan dan sosial ekonomi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera melalui upaya pencegahan dan penanganan Intoleransi.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.budaya Toleransi;
c.larangan;
d.partisipasi masyarakat;
e.sinergitas dan kerja sama;
f.penghargaan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat meliputi:
1. a.menyelenggarakan Toleransi bermasyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.mengembangkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat;
3. c.mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara warga masyarakat dalam mewujudkan Toleransi bermasyarakat;
4. d.melaksanakan pembinaan dan pengawasan Toleransi bermasyarakat;
5. e.melakukan Deteksi Dini terhadap Intoleransi yang terjadi di masyarakat; dan
6. f.melaksanakan pencegahan dan penanganan Intoleransi.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat dilakukan melalui:
1. a.pemeliharaan Toleransi;
2. b.pencegahan Intoleransi; dan
3. c.penanganan Intoleransi.
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran.
(4)Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(2)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program dan kegiatan di Kecamatan yang berorientasi pada penguatan Toleransi bermasyarakat.
(3)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.melaksanakan forum dialog dan musyawarah warga memperkuat rasa saling menghormati di masyarakat;
2. b.melakukan pembinaan perangkat Kecamatan dan lembaga kemasyarakatan agar memiliki wawasan kebangsaan, nilai Toleransi;
3. c.melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama/kepercayaan, dan organisasi kemasyarakatan di kecamatan;
4. d.melakukan Deteksi Dini potensi terjadinya Intoleransi di wilayahnya;
5. e.melaporkan potensi terjadinya Intoleransi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah; dan
6. f.melakukan penyelesaian terjadinya Intoleransi di tingkat Kecamatan.
(4)Camat melaporkan kegiatan penguatan Toleransi bermasyarakat kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
(2)Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program dan kegiatan di Kelurahan yang berorientasi pada penguatan Toleransi bermasyarakat.
(3)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.melaksanakan forum dialog dan musyawarah warga memperkuat rasa saling menghormati di masyarakat;
2. b.melakukan pembinaan perangkat Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan agar memiliki wawasan kebangsaan, nilai Toleransi;
3. c.melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama/kepercayaan, dan organisasi kemasyarakatan di Kelurahan;
4. d.melakukan Deteksi Dini potensi terjadinya intoleransi di wilayahnya;
5. e.melakukan penyelesaian terjadinya Intoleransi di tingkat Kelurahan; dan
6. f.melaporkan potensi terjadinya Intoleransi kepada Camat.
(4)Lurah melaporkan kegiatan penguatan Toleransi bermasyarakat kepada Camat.

Pasal 9

(1)Pemeliharaan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
1. a.menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama/kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama/kepercayaan;
2. b.menghormati dan menghargai perbedaan masing- masing pemeluk agama/kepercayaan dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
3. c.menaati ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama;
4. d.menghormati dan menghargai perbedaan agama/ kepercayaan, suku/golongan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5. e.mengembangkan komitmen kebangsaan, Toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal;
6. f.menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
7. g.menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
8. h.mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
9. i.mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
10. j.memelihara kondisi damai dalam kehidupan masyarakat.
(2)Upaya pemeliharaan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergis dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat melibatkan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama/kepercayaan.
(3)Upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.masyarakat;
2. b.penyelenggara pendidikan;
3. c.pemeluk agama/kepercayaan; dan
4. d.anggota organisasi masyarakat.
(4)Upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
1. a.seminar/lokakarya;
2. b.sosialisasi/penyuluhan/diseminasi;
3. c.pentas budaya Daerah;
4. d.kemah kebangsaan; dan
5. e.pendidikan pada jalur formal/non formal.
(5)Upaya pemeliharaan Toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan di sekolah oleh civitas pendidikan, dengan mengintegrasikan materi Toleransi bermasyarakat pada mata pelajaran.
(6)Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui:
1. a.internalisasi nilai pancasila;
2. b.pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
3. c.pendidikan agama dan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan;
4. d.pendidikan tata nilai budaya Daerah;
5. e.pendidikan kesadaran hukum; dan
6. f.perkemahan kebangsaan.
(7)Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama/kepercayaan, suku, dan budaya yang berbeda.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Intoleransi yang berpotensi terjadi di masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial.
(2)Potensi Intoleransi di Daerah yang dilakukan pencegahan Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; atau
2. b.permasalahan antar umat beragama/kepercayaan dan/atau intraumat beragama/kepercayaan.
(3)Pencegahan Intoleransi meliputi:
1. a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. b.Deteksi Dini;
3. c.meredam potensi terjadinya Intoleransi; dan/atau
4. d.mengembangkan penyelesaian Intoleransi secara damai.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…