DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Kewenangan, Pelaksanaan Fasilitasi, Pasca Rehabilitasi, Rencana Aksi Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pendampingan, Kerja Sama, Kelembagaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif dan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi SALINAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
7.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8.Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengidentifikasi kandungan Narkotika secara dini dengan menggunakan metode tertentu salah satunya melalui pemeriksaan urine.
9.Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN dan PN adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
11.Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Surakarta.
12.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
13.Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
14.Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
15.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
16.Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
17.Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
18.Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah bagian dari kegiatan pencegahan.
19.Rehabilitasi adalah salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan.
20.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22.Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu.
23.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
24.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
25.Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus- menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
26.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
27.Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
28.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
29.Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Pasal 2

Fasilitasi P4GN dan PN bertujuan:

a.mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
b.melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
c.menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
e.memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GN dan PN di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitasi P4GN dan PN meliputi:

a.tugas dan kewenangan;
b.pelaksanaan fasilitasi;
c.pasca rehabilitasi;
d.rencana aksi Daerah;
e.partisipasi masyarakat;
f.pendampingan;
g.kerjasama;
h.kelembagaan;
i.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.penghargaan; dan
l.pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN.
(2)Perumusan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki data mengenai Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
2. b.merencanakan dan menganggarkan program Fasilitasi;
3. c.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, maupun swasta;
4. d.mengambil tindakan yang sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam menjalani Fasilitasi; dan
5. e.melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN, meliputi:

a.penetapan, koordinasi, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Fasilitasi;
b.fasilitasi penguatan kelembagaan P4GN dan PN pada lembaga pemerintah Daerah;
c.koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif, pada P4GN dan PN; dan
d.monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi.

BAB III

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
(2)Pelaksana fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dan PN.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan dilaksanakan oleh camat.
(4)Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

Pasal 7

Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.deteksi dini;
b.antisipasi dini;
c.pencegahan;
d.pemberantasan; dan
e.penanganan.

Pasal 8

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui upaya:

a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui sosialisasi;
b.melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
d.melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e.berpartisipasi dalam pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f.berpartisipasi dalam pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
g.melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin; dan h.membentuk tim terpadu atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
(2)Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak berwenang lainnya.
(3)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan KIE mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
2. b.bekerja sama dengan instansi vertikal, Satuan Pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
3. c.Satuan Pendidikan negeri maupun swasta di Daerah melakukan KIE Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. d.Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah untuk melakukan KIE mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya;
5. e.melakukan pelaksanaan tes urine secara periodik dan/atau insidentil kepada Unsur Perangkat Daerah, ASN dan semua tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang berisiko tinggi sebagai pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. f.menetapkan salah satu persyaratan pada proses rekrutmen mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi di Daerah;
7. g.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
8. h.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya;
9. i.meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
10. j.pemberian KIE berupa edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
11. k.membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat KIE tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya.
(4)Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh BNNK dan dapat melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika.
(5)Dalam hal hasil tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif Narkotika, dilakukan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.perencanaan program kerja dalam upaya tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. d.pelaksanaan kegiatan parenting bagi Keluarga.
(7)Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan dan/atau wilayah tertentu.
(8)Dalam melakukan pendataan dan pemetaan, Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum, BNNK, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya, dan/atau dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
(2)Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, Lembaga atau instansi vertikal di Daerah dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…