DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang jumlah dan sumber, penganggaran, bentuk penyertaan modal, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor 028/AKID/KAP/IV/2016, tanggal 9 April 2016 sangat diperlukan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Semanggi;
c.bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2019; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 76); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB II

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2019.
(2)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp124.298.617.064,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah).

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah berbentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta digunakan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Semanggi.

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 8

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 25 April 2019 WALIKOTA SURAKARTA, ttd FX. HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 25 April 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd AHYANI LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH ( 2-91/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 I. UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (Public Service) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta membutuhkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam rangka melanjutkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Semanggi yang telah dimulai pada Tahun 2016 maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta yang menetapkan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

a.peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang penyediaan air minum;
b.keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
c.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi; dan/atau
d.peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…