DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Bab III Penguatan Kelembagaan Bab IV PPRG Bab V Pelaksanaan PUG Bab VI Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender di Kota Surakarta bertujuan untuk mengintegrasikan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjamin kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat dalam memperoleh kualitas hidup di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam rangka mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa pengarusutamaan gender belum memiliki pengaturan yang jelas untuk dapat dilaksanakan dan diimplementasikan di setiap daerah dalam hal ini di Kota Surakarta, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih lengkap dalam suatu peraturan perundang- undangan di daerah sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; S A L I N A N Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13.Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
14.Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15.Tim Penggerak PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
16.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing masing.
17.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas melaksanakan:

a.penguatan kelembagaan PUG;
b.PPRG;
c.PUG; dan
d.pelaporan, pemantauan dan evaluasi PUG.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang:

a.membentuk Pokja PUG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menetapkan kebijakan PUG di Daerah sebagai pelaksanaan kebijakan PUG nasional dan kebijakan PUG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
c.menetapkan strategi dan panduan pelaksanaan PUG di Daerah; dan
d.mengambil tindakan dan membuat keputusan dalam pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi PUG di Daerah.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

Kelembagaan PUG di Daerah terdiri atas:

a.Pokja PUG;
b.Tim Teknis PUG;
c.Tim Penggerak PUG; dan
d.Focal Point PUG.

Pasal 6

Penguatan kelembagaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan:

a.pembentukan dan peningkatan kapasitas Pokja PUG;
b.pembentukan dan peningkatan kapasitas Tim Penggerak PUG; dan
c.pemilihan, penetapan dan peningkatan kapasitas Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peningkatan kapasitas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi dengan tujuan:
1. a.peningkatan pengetahuan tentang PUG;
2. b.penguatan komitmen;
3. c.pembentukan tim teknis yang mampu melaksanakan analisis anggaran;
4. d.optimalisasi tugas dan kewenangan masing- masing anggota Pokja PUG; dan
5. e.pembentukan Sekretariat Pokja PUG.

Pasal 8

(1)Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:
1. a.menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
2. b.menelaah dan melakukan analis terhadap anggaran daerah;
3. c.melakukan advokasi pengarusutamaan gender;
4. d.menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
5. e.menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
6. f.melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
7. g.menyiapkan bahan pelaporan kelompok kerja PUG.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang melaksanakan tugas perencanaan di masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim teknis bertanggung jawab kepada Pokja PUG.

Pasal 9

(1)Pembentukan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan oleh Walikota.
(2)Peningkatan kapasitas Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi dengan tujuan:
1. a.peningkatan pengetahuan tentang PUG;
2. b.penguatan komitmen; dan
3. c.optimalisasi tugas dan kewenangan masing- masing anggota Tim Penggerak PUG.
(3)Tim penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)beranggotakan Perangkat Daerah/unit kerja yang:
1. a.membidangi urusan penunjang perencanaan;
2. b.menjadi unsur staf Walikota bidang organisasi;
3. c.membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
4. d.membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. e.membidangi urusan penunjang pengelolaan keuangan; dan
6. f.membidangi urusan penunjang pengawasan.

Pasal 10

(1)Pemilihan dan penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemilihan dan penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pemenuhan kemampuan dan pemahaman tentang PUG.
(3)Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas Focal Point PUG.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…