DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Manajemen TKDPK Bab IV Evaluasi Kinerja Bab V Penugasan TKDPK Bab VI Tata Tertib dan Tata Kerja Bab VII Hak dan Kewajiban TKDPK Bab VIII Larangan Bab IX Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab X Penilaian Kinerja Bab XI Pemberhentian TKDPK Bab XII Pelaporan Bab XIII Pembiayaan Bab XIV Sinergisitas Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi jaminan layanan pada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien maka Pemerintah Daerah perlu menggunakan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja;
c.untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
6.Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.
7.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8.Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat TKDPK adalah Tenaga Kerja yang diangkat dengan sebuah perjanjian kerja antara tenaga kerja yang bersangkutan dengan Kepala Perangkat Daerah dan mendapatkan upah sesuai ketentuan upah minimum kota.
9.Jasa TKDPK adalah jasa tenaga kerja yang diberikan oleh TKDPK kepada Kepala Perangkat Daerah.
10.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
11.Pemutusan Perjanjian Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karen suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan Kepala Perangkat Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan jasa TKDPK berasaskan:

a.kesejahteraan;
b.kepastian hukum;
c.profesionalitas;
d.proporsionalitas;
e.netralitas;
f.akuntabilitas;
g.efektif dan efisien;
h.keterbukaan;
i.nondiskriminatif;
j.persatuan dan kesatuan;
k.keadilan dan kesetaraan; dan
l.integritas.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Jasa TKDPK adalah:

a.menjamin pemenuhan layanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi putra Daerah kepada Daerah;
c.memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d.meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah melalui profesionalitas dan kemanfaatan tenaga kerja Daerah;
e.mengurangi tingkat pengangguran dan memaksimalkan potensi SDM di Daerah; dan
f.memberikan kepastian hukum pada Tenaga Kerja Daerah yang telah bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

MANAJEMEN TKDPK

Pasal 4

(1)Perencanaan pengadaan jasa TKDPK merupakan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan/atau operasional Perangkat Daerah.
(2)Perencanaan pengadaan jasa TKDPK disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Perencanaan pengadaan Jasa TKDPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berdasarkan perencanaan pada kebutuhan jumlah dan jenis SDM serta evaluasi rencana pengisian jenis kebutuhan.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui komisi yang membidangi.
(5)Pengajuan perencanaan jasa TKDPK melalui persetujuan Wali Kota.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Jenis dan kriteria TKDPK pada perencanaan pengadaan Jasa TKDPK meliputi:

a.asisten guru;
b.pengemudi;
c.pengelola APILL;
d.pengelola lampu penerangan jalan;
e.pengelola data;
f.pengelola barang milik daerah;
g.pengelola perbaikan jalan;
h.pengelola taman;
i.pengelola drainase;
j.pengelola pemakaman;
k.pengelola pintu air;
l.pengelola sungai;
m.pengelola perpustakaan;
n.pengelola dan pelaksana adat, seni, budaya dan olahraga;
o.petugas kebersihan;
p.petugas rumah tangga;
q.petugas pengamanan;
r.petugas pemadam;
s.petugas penyelamatan;
t.petugas multimedia;
u.petugas pelayanan;
v.petugas pengatur lalu lintas; dan
w.pelaksana administrasi.

Pasal 6

(1)Pengadaan TKDPK meliputi kegiatan:
1. a.perencanaan dan penetapan kebutuhan;
2. b.pelaksanaan pengadaan;
3. c.pengumuman; dan
4. d.seleksi dan/atau evaluasi kinerja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan TKDPK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK.
(2)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat hak dan kewajiban Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK
(3)Perjanjian Kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Jangka waktu Perjanjian Kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK berlaku paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

EVALUASI KINERJA

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi kinerja TKDPK.
(2)Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar untuk pembaharuan Perjanjian Kerja TKDPK.
(3)Hasil evaluasi kinerja menjadi pertimbangan pengadaan TKDPK.

BAB V

PENUGASAN TKDPK

Pasal 10

(1)Penugasan TKDPK sesuai dengan Perjanjian Kerja.
(2)Penugasan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja.
(3)Perubahan penugasan TKDPK memperhatikan kompetensi sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penugasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…