DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk, Jumlah Dan Sumber; Penggunaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa investasi Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sesuai dengan Laporan Akhir Kajian Studi Kelayakan Investasi Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis;
c.bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 132); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB II

BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berbentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah.

Pasal 3

(1)Modal dasar pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebesar Rp372.934.428.050,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
(2)Modal disetor pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebesar Rp272.934.428.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk pengembangan usaha.
(5)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp280.434.428.050,00 (dua ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta digunakan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan penyertaan modal kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 17 Maret 2025 WALI KOTA SURAKARTA, ttd RESPATI ACHMAD ARDIANTO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 17 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd BUDI MURTONO LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH (2-18/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA YENI APRILIAWATI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA I. UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta merupakan perusahaan milik Pemerintah Kota Surakarta yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Kota Surakarta. Untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah serta meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset produktif yang dimiliki dan dengan mengembangkan usaha-usaha baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta yang menetapkan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

a.peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
b.keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
c.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi; dan
d.peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019