DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Surakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang laporan keuangan dan lampiran-lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014; WALIKOTA SURAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN _PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014 TENT ANG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ?.> TAHUN 2015 PROVINS! JAWA TENGAH WALIKOTA SURAK.ARTA

12.Peraturan ...
11.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 21);
10.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); BAB... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kata Surakarta.
2.Walikota adalah Walikota Surakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 29);

(3)Selisih ... Rp 1.672.569.745.211,00 Rp l.479.827.902.466,63 Rp 192.741.842.744,37
1. b.Realisasi Selisih Kurang
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 192.741.842.744,37 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah se bagai beriku t: ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 13.270.971.526,18 dengan rincian sebagai berikut:
2. a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan: Rp 1.538.846.822.479,00
3. b.Realisasi Rp 1.525.575.850.952,82 Selisih Kurang Rp 13.270.971.526,18

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 4

Rp 166.446.860.002,00 Rp 24.685.688.218,00 Rp 141.761.171.784,00 - Penerimaan Daerah - Pengeluaran Daerah Pembiayaan Netto Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 1.525.575.850.952,82
b.Belanja Rp 1.479.827.902.466,63 Surplus Rp 45.747.948.486,19
c.Pembiayaan:

Pasal 3

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerj a dan ikh tisar laporan keuangan Bad an Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Rp 7.653.463.027.914,27 Rp 26.483.253.528,36 Rp 7.626.979.774.385,91

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

BAB II

LAPORANKEUANGAN Bagian ...

Pasal 5

b.Realisasi Selisih Lebih

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 8.038.249.052,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 34.303.702.000,00 Rp 24.685.688.218,00 Rp 9.618.013.782,00
2. b.Realisasi Selisih Kurang
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 9.618.013.782,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 168.026.624.732,00 Rp 166.446.860.002,00 Rp 1.579.764.730,00
2. b.Realisasi Selisih Kurang
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 1.579.764.730,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 179.4 70.871.218, 19 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/Defisit Setelah Perubahan (Rp 133.722.922.732,00)
2. b.Realisasi Rp 45.747.948.486,19 Selisih Lebih Rp 179.470.871.218,19 Lampiran ... Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. a.Lampiran I Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

Pasal 8

BAB III LAMPIRAN- LAMPIRAN Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

BAB III

LAMPIRAN- LAMPIRAN Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

d.Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan
e.Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran
f.Saldo Kas di Tangan Bendahara Pengeluaran
g.Saldo Kas di Tangan Bendahara Penerimaan
h.Kas di Bendahara JKN
1. 1.Saldo Kas di BLUD J. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:
a.Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2014 Rp 161.622.246.595,00
b.Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi Rp 319.937°.053.521,00
c.Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. KETENTUAN PENUTUP Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahk~n dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, orgarusasi, program, dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan. Lampiran I.10 Lampiran I.11

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV Lampiran I.9 Lampiran I.8 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.4 Lampiran I.3 Lampiran I.2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH (3/2015) LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 3 SEKRjJ}ARIS DAERAH Kqlfl(._SURAKARTA /~ ~61/i!fj);ff}©) JW/fQ_ fi~~fl>°2,,1~-·---- BUD! SUHARTO Diundangkan di Surakarta pada tanggal !(0 Jvni aOl':> ~~ FX. HADI RUDYATMO WALIKOTA SURAKARTA, Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ~~ Jun\ ~01'5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…