DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Pemberi Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Persyaratan, Tata Cara Pemberian bantuan Hukum dan Tata Kerja; Larangan; Pendanaan; Sanksi Adminstratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
7.Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kota Surakarta yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum baik dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha negara.
10.Kode Etik Advokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat.
11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
12.Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar poses peradilan.
13.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak- hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
14.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Surakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi warga miskin yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum;
b.mewujudkan hak konstitusional setiap warga miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.mewujudkan perlindungan rasa aman bagi warga miskin yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
d.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sebagai Kuasa Hukumnya dalam pemeriksaan baik di dalam maupun di luar Peradilan.
(3)Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
(2)Standar pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; dan
d.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hak Penerima Bantuan Hukum:

a.mendapatkan jawaban tertulis berupa kesediaan atau penolakan dari Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu yang ditentukan; dan
b.menerima Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.menandatangani Surat Kuasa khusus;
b.mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
c.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
e.melaksanakan Bantuan Hukum sesuai dengan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani;
f.mendokumentasikan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Hukum yang dilaksanakan; dan
g.melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…