DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Laporan keuangan yang berisi LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, LAK, LPE dan CALK serta Lampiran-lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018; WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR .3 TAHUN 2019 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN ANGGARAN 2018 WALIKOTA SURAKARTA PROVINS! JAWA TENGAH

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
7.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 73);
8.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 86);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prmsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. MEMUTUSKAN: WALIKOTA SURAKARTA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama 224.384.544.021, 17Rp. 226.307.401.864, 17 1.922.857 .843,00 Rp. Rp. 1.914.818.394.396,00 (35.762.377. 716, 91) Rp. Rp. l .913.787.493.276,00 1.030.901.120,00Rp.c. Transfer Jumlah Belanja dan Transfer Defisit

d.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto 1.879.056.016.679,09 La po ran Realisasi Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
a.Pendapatan Rp.
b.Belanja Rp.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018 Menetapkan

Pasal 3

Bagian Kesatu Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 1.922.857.843,00Rp.b. Realisasi 1.922.910.975,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 53.132,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp. setelah Perubahan 28.535.4 75,00Selisih lebih Rp. 226.307.401.864,l 7Rp.b. Realisasi
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 28.535.475,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. 226.278.866.389, 17 setelah Perubahan ( 188.593.577.697 ,26)Selisih lebih Rp. (35.762.377.716,91)Rp.b. Realisasi
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp (188.593.577.697,26) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Suplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (224.355.955.414,17) 177 .146.190. 759, 17Selisih kurang Rp. l.914.818.394.396,00Rp.b. Realisasi
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 177 .146.190. 759, 17 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja dan transfer Rp. 2.091.964.585.155, 17 setelah Perubahan 11.447.386.938,09Selisih lebih Rp. l.879.056.016.679,09Rp.b. Realisasi

BAB II

LAPORAN KEUANGAN 53.132,00Selisih kurang Rp.

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 11.447.386.938,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan setelah Rp. l.867.608.629.741,00 Perubahan

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

7.733.569 .021.424,03 Rp. Rp. Rp.

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 226.278.866.389, 17
b.Penggunaan SAL Rp. 226.280.488.189, 17
c.SILPA Rp. 188.622.166.304,26
d.Saldo Anggaran Le bih Akhir Rp. 188.622.166.304,26

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 224.384.544.021, 17Rp.b. Realisasi 224.355.955.414,17a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Rp. Perubahan

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 28.588.607,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp. 254.031.627.971,03b. Surplus/ defisit LO 7.430.883.037.785,28Rp.

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 se bagai beriku t:

a.Ekuitas Awal
a.Saldo kas awal per 1 Januari 2018 Rp.
b.Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi Rp.
c.Arus kas bersih dari aktivitas Rp. investasi
d.Arus kas bersih dari aktivitas Rp. pendanaan
e.Arus kas bersih dari aktivitas Rp. Transitoris
f.Saldo akhir kas di tangan Bendahara Rp. Penerimaan
g.Saldo akhir kas lainnya Rp.
h.Sal do kas akhir per 31 Desember Rp. 2018

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut: Rp. l.929.322.553.654,68 1.614.627.810.490,28 (58.813.493.189,37) Rp. Rp. Rp.

a.Pendapatan LO
b.Beban LO
c.Surplus/ defisit dari kegiatan non Operasional LO
d.Pos Luar Biasa LO
e.Surplus/ Defisit LO
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI organisasi, program, dan kegiatan; dan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerin tahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Lampiran 1.4 urusan daerah,pemerin tahanmenurut pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja DaerahLampiran I.3 organisasi,urusan pemerintahan daerah, Lampiran 1.2 Lampiran I. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
a.Lampiran I

Pasal 11

Uraian lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

BAB III

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rp.

c.Koreksi koreksi kesalahan
d.Ekuitas Akhir

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…