DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Surakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang laporan keuangan dan lampiran-lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013; Menimbang WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH Dengan ...

13.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6).
12.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 12);
11.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta N omor 1 7);
9.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Walikota adalah Walikota Surakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama

(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 176.934.091,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 206.805.162.350,00
2. b.Realisasi Rp 206.628.228.259,00 Selisih kurang Rp 176.934.091,00
(5)Selisih ...
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 154.820.716.558,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/Defisit setelah perubahan : (Rp 145.120.467.350,00)
2. b.Realisasi Rp 9.700.249.208,00 Selisih lebih: Rp 154.820.716.558,00
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 141.584.020.050,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan : Rp 1.516.888.877.350,00
2. b.Realisasi Rp l.375.304.857.300,00 Selisih kurang: Rp 141.584.020.050,00 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 13.236.696.508,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp l.371.768.410.000,00
2. b.Realisasi Rp l.385.005.106.508,00 ~~~~~~~~~~~ Selisih lebih Rp 13.236.696.508,00

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 4

Rp 206.628.228.259,00 Rp 52.801.852.734,00 Rp 153.826.375.525,00 - Penerimaan - Pengeluaran Pem biayaan Netto: Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp l.385.005.106.508,00
b.Belanja Rp l.375.304.857.300,00 Surplus Rp 9.700.249.208,00
c.Pembiayaan Pasal 3
e.Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran
f.Saldo kas di tangan Bendahara Pengeluaran
g.Saldo kas di tangan Bendahara Penerimaan
h.Saldo kas di BLUD
1. 1.Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 aktivitas operasi Rp 251.375. 970.458,00
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan (Rp 242.464.766.349,00)
d.Arus kas bersih dari Rp 202.305.162.350,00
a.Saldo kas awal per 1 Januari 2013
b.Arus kas bersih dari Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

Pasal 6

a.Jumlah aset Rp 7.095.444.205.531,67
b.Jumlah kewajiban Rp 30.049.506.552,62
c.Jumlah ekuitas dana Rp 7.065.394.698.979,05

Pasal 5

a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 145.120.467.350,00
b.Realisasi Rp 153.826.375.525,00 Selisih lebih Rp 8.705.908.175,00 Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 8.705.908.175,00 dengan rincian sebagai berikut:

(6)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 8.882.842.266,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan : Rp 61.684.695.000,00
2. b.Realisasi Rp 52.801.852.734,00 Selisih kurang: Rp 8.882.842.266,00 Pasal ... Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Neraca. Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan. dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan danPenambahan Daerah; Daftar Realisasi Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan orgarusasr; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
3. b.Lampiran II
4. c.Lampiran III
5. d.Lampiran IV Lampiran 1.10 Lampiran 1.11 Lampiran I.9 Lam piran I.8 Lampiran I.7 Lampiran 1.5 Lam piran I. 6 Lam piran I. 4 Lam piran I. 3 Lam piran I. 2
6. a.Lampiran I Lam piran I. 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercan tum dalam Lam piran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 8

BAB III LAMPIRAN- LAMPIRAN Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

BAB III

LAMPIRAN- LAMPIRAN Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. FX. HADI RUDYATMO

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

BAB IV PENUTUP Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…