DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan angka 7A dan penambahan angka 13 pada Pasal 1, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 dan penyisipan ayat (1a) Pasal 7, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11, perubahan huruf d ayat (1) Pasal 14, penyisipan ayat (1a) dan ayat (1b) Pasal 14, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16, perubahan ayat (1) Pasal 20, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, terdapat pengaturan yang perlu dipatuhi dan diakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;

a.bahwa sehubungan dengan perlunya penguatan modal dasar dan konsekuensi yang ditimbulkannya, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo; Menimbang WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBANK SOLO TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN ~01S WALIKOTASURAKARTA PROVINS! JAWA TENGAH
1. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
4. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2 Mengingat Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5. 1.Daerah adalah Kota Surakarta.

Pasal 1

1.Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan satu angka, yaitu angka 7a, dan ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut: Pasall PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBANK SOLO. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama 3
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional. kewenangan daerah otonom.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prmsrp otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 7a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. memimpin menjadi yang yang pemerin tahan daerah urusan pemerintahan penyelenggara pelaksanaan
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.
2.Menteri Dalam Negeriadalah Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia. 4 senilaiSurakartaKotaKliwonPasar

b.Tanah dan Bangunan sesuai denzan Sertifikat Hak Pakai Nomor 33 Kelurahan Kcdunglumbu Kccamatan
a.Uang sebesar Rp, 25.000.000.000,- {dua puluh lima milyar rupiah); dan aan: (la) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

(1)Modal Dasar PD. BPR Bank Solo ditetapkan sebesar Rp. 30.075.000.000 (tiga puluh milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (la) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Badan Usaha untuk mcrnpcrolch hak kcpcmilikan. - - - - . . - . - r'erner m ta.n Liaeran oerupa uang uan; utau uarang paua
13.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi
12.Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Solo.
11.Dewan Pengawas adalah Dewan Pcngawas PD. BPR Bank Solo.
10.Dircksi adalah Direksi PD. BPR Bank Solo.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetuiui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5
4.Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 14 diubah, dan diantara ayat

(1)dan ayat (2) disisipkan dua ayat, yaitu ayat(la) dan (lb), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
(2)Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(1)Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai ketua.

Pasal 11

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Rp. 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

(2)Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (la), Pemerintah Daerah menyertakan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
(3)Modal PD. BPR Bank Solo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6 ( 1) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

b.kompetensi;
c.reputasikeuangan;dan
d.persyaratan lain yang ditentukan oleh OJK. (la) Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
a.Pejabat Pemerintah Daerah; dan
b.Akademisi atau Profesional Perbankan (1 b) Anggota Dewan Pengawas harus memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan mendudukijabatannya.

(2)Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Solo.
(3)Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Ketua/ Anggota Dewan Pengawas.
(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
1. a.integritas;

Pasal 14

7 ( 1) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.

(2)Jangka waktu pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi OJK.

Pasal 23

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1)Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
(2)Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 20

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(2)Jangka waktu pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi OJK.
(3)Pengesahan, pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenang serta hak, penghasilan dan penghargaan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 8 NOREG PERATURANDAERAHKOTASURAKARTA,PROVINS!JAWA TENGAH (4/2015) LEMBA N DAERAHKOTASURAKARTATAHUN 2015 NOMOR 4 BUDISUHARTO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 14 Juli BOt5 SEKRETARIS ERAH KOTASURAKARTA, Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 12) .Juli ao1s WALIKOTASURAKARTA, ~~ FX.HADI RUDYATMO Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(3)Pengesahan, pengangkatan, pemberhentian, tugas dan wewenang serta hak dan penghargaan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 9 Berdasarkan hal-hal tersebut maka terdapat beberapa hal dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang perlu diubah. Penambahan modal dasar berupa tanah dan bangunan oleh Pemerintah Kota Surakarta kepada PD. BPR Bank Solo merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas neraca keuangan PD. BPR Bank Solo. Penyertaan tanah Hak Pakai Nomor 33 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta kepada PD. BPR Bank Solo memerlukan penyesuaian pengaturan modal dasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang PD. BPR Bank Solo. OJK berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki sesuai Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang wajib ditaati oleh PD. BPR Bank Solo. I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBANK SOLO TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ,4 TAHUN ::701 ':> ATAS PENJELASAN 10 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2P.J Cukup Jelas. Cukup Jelas. Pasal II II. PASAL DEMI PASAL Pasall 11

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 14

Pasal 23

Pasal 20

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 14

Pasal 23

Pasal 20

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020