DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, ruang lingkup, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, koordinasi dan pengendalian, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

c.bahwa untuk mengatasi masalah dan menjamm kepastian hukum bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu menyusun dalam bentuk Peraturan Daerah;
b.bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan dengan memberikan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan;
a.bahwa untuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar tangguh dan mandiri perlu upaya pemberdayaan dari Pemerintah Daerah; Menimbang WALIKOTASURAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMBERDAYAANUSAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PERATURANDAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR :> TAHUN 2014 PROVINSI JAWA TENGAH WALIKOTA SURAKARTA 2 I. Pemerintah ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3
14.Pengembangan ...

l.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
1. 2.Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. 3.Daerah adalah Kota Surakarta.
3. 4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. 5.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. 6.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKMadalah usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. 7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. 8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. 9.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. 10.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. 11.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. 12.Dunia Usaha adalah UMKM dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. 13.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan peraturan perundang-undangan di Daerah di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 4
c.pengembangan ... Prinsip Pemberdayaan UMKM:
a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKMuntuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

Pasal 3

UMKMberasaskan:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 2

14.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
15.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.
16.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada UMKMoleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17.Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
19.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 20.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. 21.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 5

c.Koordinasi ...

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Penumbuhan Iklim Usaha;
2. b.Pengembangan Usaha;

BAB II

ASAS, PRINSIP DANTUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 6

RUANGLINGKUP.

(1)Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
1. a.Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2)Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
1. a.Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
1. a.Memiliki kekayaan bersih lebih dari RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 5

a.mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c.Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III

KRITERIA Tujuan Pemberdayaan UMKM:

Pasal 4

c.pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
d.peningkatan daya saing UMKM;dan
e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. 6
b.melakukan ...

(1)Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah dalam aspek pendanaan ditujukan untuk:
1. a.memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
2. b.memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jarmgannya sehingga dapat diakses oleh UMKM;
3. c.memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;
4. d.membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
(2)Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.menyediakan dana bergulir bagi Usaha Mikro sebagai pinjaman modal dan pendanaan usaha produktif;

Pasal 7

c.Koordinasi dan Pengendalian;
d.Sanksi Administratif;
e.Penyidikan;
f.Ketentuan Pidana;
g.Ketentuan Peralihan; dan
h.Ketentuan Penutup.

(2)Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pendanaan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.informasi usaha;
4. d.Kemitraan;
5. e.Perizinan usaha;
6. f.kesempatan berusaha;
7. g.promosidagang;dan
8. h.dukungan kelembagaan.
(3)Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi fasilitasi:
1. a.pengembangan produksi dan pengolahan;
2. b.pemasaran;
3. c.sumber daya manusia; dan
4. d.desain dan teknologi. 7
5. b.mengadakan ...
(1)Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah dalam aspek informasi usaha ditujukan untuk:
1. a.membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;

Pasal 9

(1)Penumbuhan lklim Usaha di Daerah dalam aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:
1. a.mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil;
2. b.memberikan keringan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
(2)Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.menyediakan dan/ a tau meningkatkan fasilitas sentra produksi dan perdagangan produk industri kreatif Usaha Mikro dan Kecil;
2. b.menyediakan dan/ a tau membantu memperoleh kesempatan memanfaatkan sebagian tempat atau ruangan bagi penjualan atau pamer produk industri kreatif Usaha Mikro dan Kecil yang dibangun untuk perdagangan dan pariwisata;
3. c.menetapkan kebijakan luas minimal tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan keringanan tarif bagi Usaha Mikro dan Kecil.
(3)Pelaksanaan penyediaan dan/atau peningkatan fasilitas sentra produksi dan perdagangan produk industri kreatif, penyediaan dan/atau membantu memperoleh kesempatan memanfaatkan sebagian tempat atau ruangan bagi penjualan atau pamer produk industri kreatif Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

b.melakukan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mendapatkan modal dari Pemerintah, lembaga keuangan Bank dan bukan Bank guna meningkatkan produktifitas, volume usaha, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.

(3)Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama UMKM sehingga mendapatkan kemudahan memperoleh dana, tempat usaha, dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi UMKM.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peminjaman, pencairan, pengembalian, dan tata kelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota. 8 Paragraf ...
(1)Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat dan prinsip Kemitraan.
(2)Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.saling membutuhkan;
2. b.saling mempercayai;
3. c.saling memperkuat; dan
4. d.saling menguntungkan.
(3)Kemitraan mencakup proses alih ketrampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
(4)Kedudukan hukum para pihak dalam melaksanakan Kemitraan adalah setara dan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 11

a.mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b.mewujudkan Kemitraan antar UMKMdan Usaha Besar;
c.mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar UMKM;
d.mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKMdan Usaha Besar;
e.mengembangkan kerjasama utuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
f.mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
g.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…