DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta lampiran lampiran yang terkait.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017;

1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
6.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 63);
7.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 72);

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Surakarta. Diundangkan di Surakarta pada tanggal l:Z :JU\..\ ol0\8 SEKRETARIS D~;.A SURAKARTA, BUDI YULISTIANTO Ditetapkan di Surakarta pada tanggal \~ :JU\..l ~0\8 WALIKOTA SURAKARTA,,? LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR ..5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH (5/2018) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan Menetapkan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan pnns1p Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 6 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran; b . Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
2. c.Neraca;
3. d.Laporan Operasional;
4. e.Laporan Arus Kas;
5. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
6. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan U saha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. l.803.920.801.907,91
b.Belanja
c.Transfer Jumlah Belanja dan Transfer Surplus
d.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp l.767.486.061.945,00 859.901.120,00 l.768.345 .963.065,00 35.574.838.842,91 230.726.073.636,26 40.022.046.090,00
1. 190.704.027 .546,26

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 6.016.835.643,91 dengan rincian sebagai berikut : a . Anggaran Pendapatan setelah Rp. l.797.903.966.264,00 Perubahan

b.Realisasi Rp. 1.803.920.801.907,91 Selisih lebih Rp. 6.016.835.643,91

(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp (220.168.966.691,26) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja dan transfer Rp. l.988.514.929.756,26 setelah Perubahan
2. b.Realisasi Rp. 1. 768.345.963.065,00 Selisih kurang Rp. (220.168.966.691,26)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 226.185.802 .335, 17 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Suplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (190.610.963.492,26) b . Realisasi Rp. 35.574.838.842,91 Selisih lebih Rp. 226.185.802.335, 17
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 93.063.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp. setelah Perubahan 230.633.010.036,26
2. b.Realisasi Rp. 230. 726.073 .636,26 Selisih le bih Rp. 93 .063.600,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (454,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp. setelah Perubahan 40.022.046.544,00
2. b.Realisasi Rp. 40.022.046.090,00 Selisih kurang Rp. (454,00)
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 93.064.054,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto setelah Rp. Perubahan
2. b.Realisasi Rp. Selisih lebih Rp.
  1. 190.704.027 .546,26 93.064.054,00 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai mana berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal b . Penggunaan SAL
c.SILPA
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 6

Rp. Rp. Rp. Rp. 230.633.010.036,26 230.633.028.036,26 226.278.866.389, 17 226.278.866.389, 17 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut: a . Jumlah Aset

b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp. Rp. Rp.

Pasal 7

7.469 .517.044.609,68 38.634.006.824,41 7.469 .517.044.609,68 Laporan Operasional sebagaima na dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagaimana berikut: a . Pendapatan LO b . Beban

c.Surplus/ defisit dari kegiatan non Operasional Rp. Rp. Rp.
d.Pos Luar Biasa
e.Surplus/ Defisit LO Rp. Rp.

Pasal 8

l .959.451 .241.521,52 l.472.910.526.884,76 211.071.961.350,76 (133.945.464,00) 697.4 78.730.523,52 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2017 Rp. 187.280.207.167,00
b.Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi Rp. 504.210.954.123,91 C. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. (499.090.418.459,00) investasi d . Arus kas bersih dari aktivitas Rp. (9.473.075.512,00) pendanaan
e.Arus kas bersih dari aktivitas Rp. 43.247.050.305,26 Transitoris
f.Saldo akhir kas di tangan Bendahara Rp. Penerimaan
g.Saldo akhir kas lainnya Rp.
h.Saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 2017

Pasal 9

105.770.564,00 594.969.234,00 226.875.457.423, 17 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 201 7 sebagaimana berikut: a . Ekuitas Awal Rp. 6.690.855.121.963,59

b.Surplus/ defisit LO Rp. 697.4 78. 730.523,52 c . Koreksi koreksi kesalahan Rp. Rp. 42 .549. 185.298, 16 7.430.883.037.785,28d. Ekuitas Akhir

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
1. a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I. 2 Lampiran I.3 Lampiran I.4
2. b.Lampiran II
3. c.Lampiran III
4. d.Lampiran IV

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…