DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Surakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, laporan keuangan, lampiran-lampiran dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kemiskinan merupakan isu strategis yang harus ditangani dengan melakukan langkah-langkah dan model pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, guna terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara layak;
b.bahwa selama ini upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait masih bersifat parsial belum terkoordinasikan dengan baik;
c.bahwa untuk mengendalikan dan mensinergikan agar upaya penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, tertangani lebih fokus dan tepat sasaran, perlu dibentuk gugus tugas penanggulangan kemiskinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tegal ten tang Pembentukan Gugus Togas Penanggulangan Kemiskinan Kabu paten Tegal; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 J TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGGULANGANKEMISKINAN KABUPATEN TEGAL BUPATITEGAL PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANBUPATI TENTANGPEMBENTUKANGUGUS TUGAS PENANGGULANGANKEMISKINANKABUPATEN TEGAL MEMUTUSKAN:

5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 42);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 83); \ Menetapkan

Pasal 3

(1)Susunan organisasi GT-PKterdiri dari:
1. a.Ketua
2. b.Sekretaris
3. c.Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan
4. d.Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan
5. e.Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi
6. f.Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat
(2)Masing-masing koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
(3)Bagan susunan organisasi GT-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABII PEMBENTUKANDAN SUSUNANORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GT-PK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Tegal.
2.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
4.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Tegal.
6.Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Kabupaten Tegal yang ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal, seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
7.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan.
8.Gugus Tugas Penangggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat GT- PK adalah sebuah lembaga ad-hoc lintas sektoral yang memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

(1)Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua GT-PK dalam pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

(1)Ketua GT-PKmempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua GT-PK memberikan rekomendasi dan/ atau bantuan pelayanan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 6

(1)GT-PK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), GT-PK mempunyai fungsi :
1. a.pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
2. b.perumusan kebijakan teknis pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
3. c.pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan dengan PD terkait;
4. d.penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
5. e.pengkajian, penghimpunan, dan pembaharuan (updating) database kemiskinan sesuai bidang tugas;
6. f.pelaksa.naan tugas lain sesuai ketentuan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota masing-masing Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(1)GT-PKdipimpin oleh seorang Ketua, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Ketua GT-PKdalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris sebagai unsur staf dan 4 (empat) orang Koordinator sebagai unsur pelaksa.na.
(3)Sekretaris dan Koordinator dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua GT-PK.

BAB III

KEDUDUKAN,TUGASDAN FUNGSI Bagian Kesa.tu Kedudukan Pasa.14

Pasal 11

(1)Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Ketua GT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi.

Pasal 10

(1)Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Ketua GT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai fungsi:
1. a.pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
2. b.perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
3. c.pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua GT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1)Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai tugas membantu Ketua GT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai fungsi:
1. a.pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
2. b.perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
3. c.pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua GT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
2. b.pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
3. c.pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua GT-PK sesuai dengan bidang tugasnya. BABV PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…