DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan internalisasi Nilai Pancasila, muatan materi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerjasama dan pembiayaan penyelenggaaan Internalisasi Nilai Pancasila.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Internalisasi Nilai Pancasila diperlukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam internalisasi Nilai Pancasila, maka diperlukan suatu regulasi di Daerah untuk mengatur Internalisasi Nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Surakarta.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Mental Kebangsaan adalah pola pikir, sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sesuai dengan Nilai Pancasila.
7.Internalisasi adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, lisan, bacaan, wawasan, pembinaan dan pengamalan.
8.Internalisasi Nilai Pancasila adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9.Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar untuk memahamkan tentang Pancasila baik secara pengetahuan maupun praktek pengamalannya.
10.Pembinaan Mental Kebangsaan adalah upaya pembinaan mental bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang pola pikir, sikap dan perilakunya sesuai dengan Nilai Pancasila.
11.Pusat Internalisasi Nilai Pancasila adalah forum kelompok kerja yang menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah.

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila.

Pasal 3

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila bertujuan untuk:

a.menanamkan pemahaman tentang Nilai Pancasila kepada Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara, peserta didik, pendidik, masyarakat umum, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan;
b.menanamkan penjiwaan tentang Nilai Pancasila;
c.mewujudkan terlaksananya pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.menanamkan nilai Mental Kebangsaan;
e.meningkatkan wawasan kebangsaan;
f.mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan Nilai Pancasila; dan
g.memperkuat budaya lokal yang sesuai dengan Nilai Pancasila.

Pasal 4

Ruang lingkup Internalisasi Nilai Pancasila meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.muatan materi;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.kerja sama; dan
f.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Pasal 5

Internalisasi Nilai Pancasila diselenggarakan melalui:

a.Pendidikan Pancasila; dan
b.Pembinaan Mental Kebangsaan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan:

a.secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
b.sebagai suatu proses pemahaman, penjiwaan dan pengamalan Nilai Pancasila yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang;
c.melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antara pendidikan, lingkungan masyarakat; dan
d.secara terus menerus dan berkelanjutan sepanjang masa.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Pembinaan Mental Kebangsaan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui Wali Kota membentuk Pusat Internalisasi Nilai Pancasila untuk melaksanakan proses kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila.
(2)Pusat Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan oleh kepengurusan yang keanggotaannya terdiri atas:
1. a.unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. 1.kesatuan bangsa dan politik;
  2. 2.pendidikan;
  3. 3.kebudayaan;
  4. 4.kepegawaian;
  5. 5.pariwisata;
  6. 6.kepemudaan dan olahraga;
  7. 7.pemberdayaan perempuan dan anak;
  8. 8.ketenagakerjaan;
  9. 9.koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian; dan
  10. 10.perdagangan.
2. b.unsur masyarakat:
  1. 1.tokoh akademis;
  2. 2.tokoh masyarakat;
  3. 3.tokoh budaya/seni;
  4. 4.tokoh agama;
  5. 5.tokoh pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  6. 6.karang taruna; dan
  7. 7.media massa
3. c.Lembaga lain:
  1. 1.Kepolisian;
  2. 2.Tentara Nasional Indonesia;
  3. 3.Kementerian Agama;
  4. 4.Badan Narkotika Nasional; dan
  5. 5.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
(3)Perangkat Daerah yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau selanjutnya disebut Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila sesuai tugas dan fungsinya.
(4)Ketentuan pelaksanaan perihal pembentukan, susunan kepengurusan, keanggotaan, kriteria kepengurusan dan keanggotaan, tugas, tata kerja, dan sekretariat Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila ditujukan kepada:

a.Perangkat Daerah;
b.peserta didik dan mahasiswa;
c.guru/pendidik;
d.keluarga/pemuka agama/adat/masyarakat umum;
e.organisasi politik;
f.purna paskibraka;
g.organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya; dan
h.dunia usaha.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kebudayaan dan kesenian;
3. c.sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
4. d.kemah kebangsaan/outbond;
5. e.lomba/kompetisi tentang Internalisasi Nilai Pancasila;
6. f.upacara bendera di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
7. g.pembentukan kampung Pancasila;
8. h.peringatan hari lahir Pancasila;
9. i.peringatan bulan Pancasila;
10. j.peringatan hari besar nasional;
11. k.mendengarkan lagu Indonesia Raya pada instansi pemerintah dan swasta;
12. l.mengucapkan salam Pancasila; dan
13. m.kegiatan lain yang mendukung Internalisasi Nilai Pancasila.
(2)Dalam Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sekolah wajib menyelenggarakan upacara bendera di sekolah tiap hari senin.
(3)Sekolah yang tidak melaksanakan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…