DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Klasifikasi Jalan di Daerah Bab III Penyelenggaraan Bab IV Bagian-Bagian Jalan dan Pemanfaatannya Bab V Leger Jalan Bab VI Pengadaan Tanah Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Pemberian Nama Jalan dan Pemasangan Bab IX Perubahan Status Jalan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kota Surakarta diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap jalan kota dan jalan lingkungan sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
c.bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
6.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
7.Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9.Lalu lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
10.Status Jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa.
11.Jalan Kota adalah Jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
12.Fungsi Jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
13.Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
14.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
15.Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
16.Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
17.Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
18.Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
19.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
20.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
21.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
22.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
23.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hierarki.
24.Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
25.Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
26.Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
27.Jumlah Berat Bruto yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II

KLASIFIKASI JALAN DI DAERAH

Pasal 2

Jalan Kota dapat diklasifikasi menurut:

a.sistem;
b.fungsi;
c.status; dan
d.kelas.

Pasal 3

(1)Jalan Kota menurut sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan primer; dan
2. b.sistem jaringan jalan sekunder.
(2)Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di Daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat- pusat kegiatan.
(3)Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Daerah.

Pasal 4

(1)Jalan Kota menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.jalan arteri;
2. b.jalan kolektor;
3. c.jalan lokal; dan
4. d.jalan lingkungan.
(2)Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
(3)Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
(4)Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
(5)Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pasal 5

(1)Jalan Kota menurut status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.jalan lokal primer;
2. b.jalan sekunder; dan
3. c.jalan strategis.
(2)Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota Daerah dengan ibu kota Kecamatan, antar ibu kota Kecamatan, ibu kota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem Jaringan Jalan Sekunder dalam wilayah Daerah, dan jalan strategis daerah.
(3)Jalan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan Daerah, ketahanan jaringan Jalan Kota dan kesinambungan jaringan Jalan Daerah.
(4)Jalan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Daerah.

Pasal 6

(1)Jalan Kota menurut kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
1. a.penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan; serta
2. b.spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
(2)Pembagian Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Jalan Kota.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pembinaan;
3. c.pembangunan; dan
4. d.pengawasan.

Pasal 12

Pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan Kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
b.penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Kota;
c.penetapan status Jalan Kota; dan
d.penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kota.

Pasal 9

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Kota;
2. b.pemberian rekomendasi, izin, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan; dan
3. c.pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kota.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 10

(1)Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Kota;
2. b.pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kota;
3. c.pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kota; dan
4. d.perkerasan Jalan Kota.
(2)Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kota dari sumber dana/pendapatan lain yang sah.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…