DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang wewenang, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, ruang lingkup olahraga, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan olahragawan, organisasi olahraga, sekolah khusus olahraga, penyelanggaraan khusus olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, festival dan pekan olahraga, prasarana dan sarana olahraga, industri olahraga, kerja sama, pendanaan, penghargaan, larangan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan keolahragaan di Kota Surakarta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Komite Olahraga Daerah adalah Komite Olahraga Daerah Surakarta.
7.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9.Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
12.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
13.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14.Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
17.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
18.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
19.Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
20.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
21.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
22.Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
23.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
24.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
25.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
26.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
29.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Induk organisasi cabang olahraga Kota adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat Kota.
31.Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (single event).
32.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multievent).
33.Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
34.Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
35.Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
36.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
37.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
38.Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
39.Kelas Khusus Olah Raga adalah kelas khusus yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar.
40.Sekolah Khusus Olah Raga adalah Sekolah yang dibentuk khusus untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga anak didik dalam suatu lembaga pendidikan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan berwenang:
1. a.membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. b.membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di tingkat Daerah dan Provinsi;
3. c.membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi di tingkat Daerah;
4. d.menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Daerah; dan
5. e.membina dan mengembangkan organisasi olahraga di Daerah.
(2)Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Walikota.
(3)Dalam melaksanakan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
(4)Walikota selaku penanggungjawab pengelolaan Keolahragaan di daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Perangkat Daerah, instansi terkait, dan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
2. b.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan;
3. c.menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
4. d.meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
5. e.menyelenggarakan sekolah khusus olahraga, pusat pendidikan dan pelatihan olahraga;
6. f.memfasilitasi kegiatan olahraga dengan prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi keolahragaan;
7. g.menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga keolahragaan untuk penyandang disabilitas;
8. h.menumbuh kembangkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan olahraga;
9. i.membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta industri olahraga;
10. j.mengembangkan dan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan;
11. k.menerapkan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
12. l.memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan olahraga tingkat nasional dan internasional;
13. m.memberikan penghargaan;
14. n.mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat;
15. o.mengawasi penyelenggaraan keolahragaan;dan
16. p.melaksanakan urusan bidang olahraga yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tugas pelaku olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab:

a.olahragawan;
b.pembina olahraga; dan
c.tenaga keolahragaan.

Pasal 5

Tugas olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.menanamkan nilai-nilai olimpism;
b.mempererat persaudaraan dan kesatuan;
c.mentaati kode etik dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
d.meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
e.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.membina dan mengembangkan organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan;
b.mengembangkan dan menggali pendanaan;
c.membina dan mengembangkan olahraga sesuai prinsip dan tujuan penyelenggaraan keolahragaan; dan
d.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tugas tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.menjaga nama baik lembaga dan profesi;
b.meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi olahraga, dan seni;
c.bertindak obyektif dan tidak diskriminatif;
d.menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika;
e.memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
f.mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tugas organisasi olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab pengurus organisasi olahraga terpilih dan/atau ditunjuk induk organisasi cabang olahraga bersangkutan.
(2)Tugas pengurus organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat daerah, kota administrasi, kecamatan, dan kelurahan sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi olahraga bersangkutan;
2. b.mengoordinasikan, membina dan mengembangkan olahragawan, tenaga keolahragaan, dan menggali pendanaan keolahragaan;
3. c.mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi cabang olahraga bersangkutan dan/atau pelaku olahraga;
4. d.mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan cara:
1. a.melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
2. b.melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional;
3. c.mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. d.menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
7. g.menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

a.melakukan kegiatan olahraga;
b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
e.menjadi pelaku olahraga;
f.mengembangkan industri olahraga;
g.menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…