DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 11 dan huruf e angka 2 dan perubahan lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 11 dan huruf e angka 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
3. c.Inspektorat dengan Tipe A;
4. d.Dinas Daerah yang meliputi:
  1. 1.Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  5. 5.Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. 6.Satpol PP dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
  14. 14.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  15. 15.Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha;
  17. 17.Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  19. 19.Dinas Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
  20. 20.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
5. e.Badan yang meliputi:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
  2. 2.Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  5. 5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan bencana; dan
  7. 7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik intensitas besar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. f.Kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Kecamatan Banjarsari dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya;
  2. 2.Kecamatan Jebres dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya;
  3. 3.Kecamatan Laweyan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya;
  4. 4.Kecamatan Pasarkliwon dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya; dan
  5. 5.Kecamatan Serengan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya.
(3)Bagan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru;
b.UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang pembentukan UPTD yang baru;
c.dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku;
d.dokumen kependudukan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
e.dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
f.dokumen perencanaan dan penganggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada peraturan perundang- undangan;
g.perikatan yang telah dilakukan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perikatan yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dinyatakan sah dan tetap berlaku;
h.penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi tanggung jawab Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
i.penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai pada tanggal 1 Januari 2024;
j.penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan
k.penyelenggaraan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah mulai pada tanggal 1 Januari 2024.
1. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 12 Juni 2023 WALI KOTA SURAKARTA, ttd GIBRAN RAKABUMING RAKA Diundangkan di Surakarta pada tanggal 12 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd AHYANI LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH (6-98/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA YENI APRILIAWATI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomenklatur Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, menegaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah, sebagai berikut:
a.unsur urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disesuaikan untuk dilaksanakan/diwadahi dengan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah, dimana dokumen resmi yang diterbitkan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
b.unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, disesuaikan untuk dilaksanakan/diwadahi dengan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Angka 1 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “perikatan” adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak lain berkewajiban melaksanakan prestasi tersebut. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 13

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021